Polri Ubah Aturan Sidang Etik Jelang Pemeriksaan Listyo Sigit, Ini 9 Poin Perubahannya

Uwrite.id - JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi Polri menjelang pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Regulasi tersebut mengubah sejumlah ketentuan, mulai dari syarat kepangkatan anggota majelis sidang, mekanisme kehadiran terduga pelanggar, hingga batas waktu penempatan khusus.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Perpol tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 16 November 2026. Penerbitannya dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir pada Rabu (18/11/2026).
Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan tersebut adalah untuk mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit, yang merupakan mantan Kapolri berpangkat jenderal bintang empat.
Salah satu ketentuan yang berubah memungkinkan personel dengan pangkat lebih rendah menjadi anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memeriksa terduga pelanggar.
Jenderal Bintang Empat Bisa Disidang Majelis Berpangkat Lebih Rendah
Perubahan yang menjadi perhatian terdapat pada Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan kepangkatan anggota KKEP.
Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan tersebut diubah. Anggota KKEP kini dapat berasal dari personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Dengan perubahan tersebut, personel berpangkat lebih rendah satu hingga dua tingkat dari Listyo Sigit dapat menjadi anggota majelis sidang etiknya.
Ketentuan serupa juga diterapkan terhadap keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).
Sidang Etik Polri Kini Bisa Digelar Secara Daring
Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 59 ayat (2), yang mengatur kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan.
Sebelumnya, aturan mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP. Dalam ketentuan terbaru, kehadiran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Artinya, persidangan dapat berlangsung secara daring apabila mendapat persetujuan dari ketua majelis.
Kadiv Humas Polri Johnny Edison Isir menjelaskan bahwa mekanisme tersebut memberikan dua pilihan kehadiran bagi terduga pelanggar, yakni hadir langsung atau menggunakan media elektronik seperti konferensi video.
Sembilan Poin Perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026
Berdasarkan penjelasan Polri, terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Berikut sejumlah ketentuan yang mengalami penyesuaian:
1. Hak Mengajukan Banding
Ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan banding diubah. Sebelumnya, banding dapat diajukan oleh pelanggar, suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar.
Dalam aturan terbaru, hak tersebut dibatasi hanya untuk pelanggar.
2. Penambahan Tahapan Audit Investigasi
Pada Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.
Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
3. Perubahan Batas Waktu Surat Panggilan
Pasal 19 ayat (5) mengalami perubahan mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan.
Ketentuan sebelumnya menggunakan batas paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Kini diubah menjadi tiga hari kalender sehingga hari Sabtu dan Minggu turut dihitung.
4. Penyesuaian Pangkat Anggota KKEP
Pasal 42 ayat (3) mengatur bahwa anggota majelis KKEP dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
5. Perubahan Kehadiran dalam Sidang Etik
Pasal 59 ayat (2) memungkinkan terduga pelanggar menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
6. Penyesuaian Pangkat Anggota KKEP Banding
Pasal 74 ayat (3) mengatur ketentuan kepangkatan anggota majelis banding. Persyaratannya disesuaikan dengan aturan baru, yakni setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pelanggar.
7. Perubahan Durasi Penempatan Khusus
Ketentuan mengenai penempatan di tempat khusus atau patsus mengalami perubahan. Batas waktu yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja diubah menjadi paling lama 20 hari kalender.
8. Penyesuaian Ketentuan Penempatan Khusus dalam Pasal 109
Ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d juga disesuaikan dengan batas penempatan khusus paling lama 20 hari kalender.
9. Perubahan Persyaratan Pengunduran Diri bagi Pelanggar yang Terancam PTDH
Pasal 111 ayat (2) huruf c mengubah ketentuan mengenai persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang terancam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Frasa ancaman pidana yang sebelumnya merujuk pada pidana lima tahun diubah menjadi pidana penjara lima tahun atau lebih.
Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan
Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 berkaitan dengan rencana sidang etik Listyo Sigit dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penanganan etik, Polri telah menggelar sidang terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Selanjutnya, sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso digelar pada 17 November 2026. Hasilnya, majelis juga menjatuhkan sanksi PTDH. Keduanya menyatakan mengajukan banding.
Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Hingga 21 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pelaksanaan maupun susunan anggota majelis yang akan memeriksanya.
Adapun Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih menjalani perawatan kesehatan.
Polri Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus
Di tengah perhatian publik terhadap perubahan aturan tersebut, Polri menyatakan mekanisme penegakan kode etik tetap berlaku bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya menegaskan bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama dalam penegakan aturan internal.
Polri juga menyatakan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam proses penegakan kode etik.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 sendiri telah tercatat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Dengan perubahan tersebut, pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit akan menggunakan mekanisme yang telah disesuaikan dalam regulasi terbaru. Publik kini menunggu bagaimana susunan majelis dan jalannya persidangan terhadap mantan Kapolri tersebut.

Tulis Komentar