PKB Isyaratkan Cawapres Tetap Sesuai Perjanjian KKIR Awal

Uwrite.id - Penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tetap berpatokan sesuai piagam kerja sama awal yang ditandatangani antara Partai Gerindra dan PKB pada 13 Agustus 2022 di Sentul, Bogor.

Sikap tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda setelah PAN dan Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto.

“PKB sebagai inisiator KKIR bersama Gerindra menyambut baik bergabungnya Golkar dan PAN. Namun untuk penentuan capres dan cawapres yang akan diusung PKB tetap berpatokan pada Piagam KKIR yang ditandatangani tepat satu tahun lalu di Sentul Bogor,” ujar Syaiful Huda melalui keterangannya, Senin, 14 Agustus 2023.

Selain itu, Huda mengatakan bahwa bergabungnya Golkar dan PAN dalam KKIR, akan menambah kekuatan koalisi hingga Pemilu 2024 nanti.

Tidak hanya itu, bahkan Golkar dengan pengalaman panjang pasti akan memberikan insentif elektoral jika benar-benar bersatu dalam KKIR. Pun juga dengan PAN pasti akan memberikan tambahan kekuatan.

“Kami optimistis bergabungnya mereka akan menambah daya tawar KKIR termasuk menambah peluang besar bagi pasangan calon presiden maupun calon presiden wakil presiden yang akan diusung,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa kerjasama Gerindra-PKB dan Golkar-PAN masih sangat awal, membutuhkan detail-detail pembahasan agar benar-benar menjadi kekuatan yang solid.

“Kalau dari piagam kerja sama yang kita tandatangani saat ini hanya menyebutkan bahwa Gerindra-PKB menerima Golkar-PAN sebagai rekan koalisi,” kata Syaiful Huda.

“Belum ada detail-detail terkait hak dan kewajiban para pihak termasuk bagaimana pola pengambilan keputusan penentuan capres-cawapres yang akan diusung,” sambungnya.

Selain itu, Huda menegaskan target kemenangan dalam Pilpres 2024 harus benar-benar menjadi pertimbangan KKIR plus Golkar-PAN.

Hal ini penting dijadikan titik tolak kerjasama sehingga Prabowo Subianto tidak mengulang lagi memori kelam koalisi pengusungnya yang kalah dalam Pemilu 2014 dan 2019.

“Jadi pertimbangannya harus benar-benar peluang menang. Tidak sekadar jumlah kursi di parlemen, pasokan logistik, atau sekadar hasil survei. Tetapi benar-benar keseimbangan dari figur yang diusung, kekuatan logistik, hingga basis tradisional dukungan capres-cawapres yang akan diusung,” imbuhnya.