Pihak Hambalang Ingin Dirjen Bea Cukai Dipertahankan, Disebut-sebut Klik Alumni SMA TN Desain Penggulingan Purbaya

Uwrite.id - Sembalun - Momen Purbaya tengah mendaki di Gunung Rinjani NTB, sempat memberikan sisi lain dari sosok yang selama setahun terakhir banyak muncul dalam pemberitaan ekonomi nasional. Sementara itu, pergantian posisi menteri akhirnya mengubur wacana lama soal pergantian pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dahulu agaknya terus digulirkan di percakapan internal elite tanpa muncul ke permukaan. Di tengah transisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara, muncul klaim bahwa ada pihak yang ingin Dirjen Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama tetap dipertahankan. Klaim tersebut mengaitkan dengan dinamika di lingkar Hambalang dan jejaring alumni SMA Taruna Nusantara.

Isu ini mencuat setelah rentetan kasus di tubuh Bea Cukai sepanjang 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya informasi intelijen soal dugaan pengumpulan uang untuk melobi agar pejabat Bea Cukai tidak dimutasi. KPK menyatakan informasi itu telah diterima penyidik, meski bukan fokus utama perkara.

Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, membantah keras tudingan menerima suap untuk mempertahankan pejabat tersebut. "Enggak ada itu. Saya sudah tanya KPK, orang saya suruh tanya KPK enggak ada," ujar Purbaya pada 5 September 2026 lalu. Ia menegaskan mutasi pejabat yang dimaksud tetap berjalan dan dipindahkan ke daerah.

Bantahan itu tidak menghentikan spekulasi politik di sekitar Kemenkeu. Beberapa media asing dan nasional mulai mengaitkan dinamika mutasi ratusan pejabat yang dilakukan Purbaya pada 10 September 2026 dengan ketidakpuasan di internal. Reuters yang kerap menjadi patokan informasi netral penulis, pada 16 September 2026 menulis laporan berjudul Indonesia finance minister ousted after clash with Prabowo's ex-army colleague.

Laporan itu menyebut Djaka termasuk pejabat eselon I yang menyampaikan keberatan atas rotasi massal di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Djaka disebut menyampaikan keberatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini Djaka sendiri membantah ada konflik internal dengan Purbaya.

Namun di media sosial dan grup diskusi politik, narasi berkembang lebih jauh. Muncul sebutan bahwa keinginan mempertahankan Dirjen Bea Cukai datang dari pihak Hambalang, merujuk pada lingkar kediaman Presiden Prabowo. Dalam narasi itu, disebut-sebut ada klik alumni SMA Taruna Nusantara yang mendesain penggulingan Purbaya.

Klaim tentang klik alumni SMA TN tersebut belum terverifikasi secara independen. SMA Taruna Nusantara memang dikenal memiliki jejaring alumni kuat di militer, intelijen, dan birokrasi. Namun mengaitkan jejaring alumni dengan manuver politik tertentu memerlukan bukti yang lebih dari sekadar kesamaan almamater.

Sumber di lingkungan Istana yang enggan disebut namanya mengatakan Presiden mempertimbangkan stabilitas di tengah banyak variabel ekonomi. Pergantian di tengah situasi pemerintahan dapat menimbulkan kegoncangan apabila tidak dikelola hati-hati. Pandangan ini juga disampaikan pengamat politik Syahganda Nainggolan yang menyebut Prabowo perlu menjaga target ekonomi.

Fakta yang terkonfirmasi adalah Purbaya sempat berencana mengganti dua Dirjen di Kemenkeu. Menurut keterangan Syahganda, Prabowo saat itu menyampaikan arahan agar pergantian ditunda. "Prabowo bukan enggak sayang sama Pak Purbaya karena dia tadi target aku nih bagaimana," kata Syahganda menirukan logika penundaan. Syahganda mengakui dirinya sempat bertemu dengan Purbaya saat makan siang bersama di sebuah restoran di kawasan Senayan, pasca penggulingan Purbaya.

Di sisi lain, profil Djaka Budhi Utama memang tidak biasa untuk Dirjen Bea Cukai. Ia adalah lulusan Akademi Militer 1990, pernah berdinas di Kopassus, Paban di Staf Intelijen TNI AD, Asintel Panglima TNI, hingga Sekretaris Utama BIN. Ia ditunjuk menjadi Dirjen Bea Cukai pada Mei 2025 menggantikan Askolani.

Latar belakang militer dan intelijen itu yang kemudian memicu spekulasi adanya kedekatan dengan lingkar Hambalang. Sejumlah analis menilai penunjukan perwira TNI purnawirawan di pos sipil strategis seperti Bea Cukai memang mengandung dimensi kepercayaan politik. Namun analis lain menilai itu bagian dari upaya penguatan pengawasan border.

Terkait kasus hukum, nama Djaka sempat muncul dalam dakwaan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo. Dalam dakwaan jaksa KPK terhadap bos Blueray Cargo, John Field, Djaka disebut menghadiri pertemuan di Hotel Borobudur pada Juli 2025. Djaka belum berstatus tersangka dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Purbaya saat masih menjabat memilih tidak menonaktifkan Djaka. "Tidak. Sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya kan baru mulai. Namanya baru muncul, masa langsung berhenti," ujar Purbaya pada Mei 2026. Kemenkeu menyatakan akan memberikan pendampingan hukum tanpa intervensi proses hukum.

Sikap mempertahankan Djaka itu sempat dipersoalkan publik. Sebagian pihak mempertanyakan mengapa Dirjen yang namanya muncul di dakwaan tetap dipertahankan. Purbaya menjawab keputusan administratif akan diambil setelah fakta persidangan jelas.

Kini setelah Purbaya diganti, Djaka Budhi Utama menegaskan tetap menunggu arahan Menkeu baru Suahasil Nazara. "Untuk tugas dari menteri yang baru, enggak ada berubah," kata Djaka pada 15 September 2026. Ia menyebut tugas Bea Cukai tetap melanjutkan pengawasan border dan cukai.

Isu lobi uang untuk mempertahankan pejabat juga masih menggantung. KPK melalui Plt Direktur Penyidikan Achmad Taufik Husein membenarkan ada informasi soal dugaan pengumpulan uang untuk melobi Menteri Keuangan. Namun KPK menegaskan dugaan lobi terhadap Purbaya bukan fokus utama perkara yang sedang ditangani.

Dalam konteks ini, narasi tentang pihak Hambalang yang ingin mempertahankan Dirjen Bea Cukai perlu dibaca secara hati-hati. Hambalang sebagai lokasi sering digunakan untuk menyebut lingkar pengambilan keputusan Presiden, bukan institusi formal. Tanpa dokumen atau pernyataan resmi, klaim itu masuk kategori informasi yang belum terkonfirmasi.

Begitu pula dengan sebutan klik alumni SMA TN yang mendesain penggulingan Purbaya. Sejauh penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara maupun dari pihak Istana yang membenarkan adanya desain politik tersebut. Penggunaan istilah klik lebih sering muncul dalam spekulasi politik di media sosial.

Pengamat tata kelola dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Syahbana, menilai pergantian Menkeu tidak bisa direduksi menjadi operasi satu klik alumni. Menurutnya ada faktor ekonomi makro, tekanan pasar, dan kebutuhan konsolidasi politik. Ia meminta publik membedakan antara analisis dan teori konspirasi.

Ahmad juga mengingatkan bahaya narasi alumni-sentris. Jika setiap pergantian pejabat dikaitkan dengan almamater, maka reformasi birokrasi akan terjebak pada prasangka. Ia menyarankan audit berbasis kinerja Bea Cukai, terutama soal kasus Blueray Cargo senilai Rp61,3 miliar yang tengah disidang.

Sementara itu, pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini Bakrie, menilai penempatan purnawirawan di Bea Cukai adalah strategi Presiden untuk memastikan penerimaan negara tidak bocor. Menurutnya, wajar jika ada gesekan antara teknokrat seperti Purbaya dengan kultur militeristik di Bea Cukai.

Gesekan itu, kata Connie, tidak otomatis berarti ada desain penggulingan. Ia menilai Purbaya dikenal sebagai sosok yang bekerja dalam institusi, bukan tipe politik pencitraan. Karakter tersebut bisa menimbulkan friksi saat melakukan rotasi besar tanpa komunikasi yang memadai dengan lingkar atas.

Kementerian Keuangan di bawah Suahasil Nazara hingga kini belum mengumumkan evaluasi jabatan Dirjen Bea Cukai. Juru bicara Kemenkeu menyebut semua pejabat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi. Tidak ada perubahan arah tugas selain yang telah ditetapkan.

Publik kini menanti apakah isu Hambalang dan klik SMA TN ini akan terbukti atau sekadar dinamika spekulasi di masa transisi. Yang jelas, kasus suap impor dan mutasi pejabat Bea Cukai masih dalam proses hukum. KPK menyatakan kemungkinan penelusuran informasi lobi masih terbuka.

Sampai ada bukti resmi, klaim bahwa pihak Hambalang ingin Dirjen Bea Cukai dipertahankan dan klik alumni SMA TN mendesain penggulingan Purbaya tetap berada pada wilayah dugaan. Prinsip praduga tak bersalah dan verifikasi berimbang perlu dijaga agar tidak menjadi fitnah politik. (*)