Pidana Pajak Dikeluarkan, UU Perampasan Aset Dipersempit Jadi 7 Kejahatan

Hukum | 21 Nov 2026 | 15:26 WIB
Pidana Pajak Dikeluarkan, UU Perampasan Aset Dipersempit Jadi 7 Kejahatan
Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan penyempitan ini penting agar aturan tidak dipakai secara berlebihan oleh penegak hukum.

Uwrite.id - Bandung - Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat mengeluarkan tindak pidana perpajakan dari UU Perampasan Aset. Keputusan itu diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja), sehingga jumlah tindak pidana yang diatur dalam RUU tersebut menyusut dari 13 menjadi hanya 7 jenis.

Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan penyempitan ini penting agar aturan tidak dipakai secara berlebihan oleh penegak hukum. Menurutnya, cakupan yang terlalu lebar berisiko membuka celah penyalahgunaan wewenang, mulai dari penelusuran hingga pembekuan dan perampasan aset.

Selain korupsi, enam kejahatan lain yang tetap dipertahankan dalam RUU itu adalah narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada ekonomi masyarakat.

Untuk kejahatan siber, yang termasuk di dalamnya antara lain investasi bodong, penipuan aset kripto, dan judi online. Penyempitan ruang lingkup ini juga bertujuan memberi kepastian hukum serta melindungi masyarakat sipil dan pelaku usaha dari penegakan hukum yang berlebihan.

Walaupun pidana pajak tidak lagi masuk RUU Perampasan Aset, pelanggaran perpajakan tetap bisa diproses melalui aturan yang sudah ada, baik hukum perpajakan maupun hukum pidana.

DPR dan pemerintah menargetkan pembahasan RUU ini rampung pada Desember 2026. Jika tercapai, aturan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan sekaligus memberikan batas yang tegas dalam pelaksanaannya. (*)

Menulis di Uwrite bisa dapat penghasilan, Investasikan tulisan anda sekarang juga
Daftar di sini

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar