Pesan SBY dan AHY ke Kader Kepala Daerah: Dahulukan Rakyat dan Dukung Pemerintahan Prabowo

Uwrite.id - Bogor - Kepada kader Partai Demokrat yang menjabat kepala daerah, arahan penting disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Secara khusus, pesan itu dititipkan kepada Wali Kota Pekanbaru sekaligus Ketua DPD Demokrat Riau, Agung Nugroho, agar kepentingan masyarakat selalu didahulukan dalam setiap kebijakan.

Tak hanya itu, untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para kepala daerah dari kader Demokrat juga diminta turut mengambil peran.

Arahan tersebut mengemuka usai mengikuti Sarasehan Kepala Daerah Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat. Forum tersebut mempertemukan kepala daerah kader Demokrat dari berbagai daerah guna memperkuat sinergi, bertukar pengalaman, serta menyamakan arah pembangunan yang pro-rakyat.

Menanggapi hal itu, sebagai suntikan motivasi sekaligus pengingat, wejangan dari SBY dan AHY dimaknai Agung. "Pesan terkuat dari Bapak SBY dan Mas AHY adalah kepala daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Lalu turut menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo melalui program-program yang telah dicanangkan," ungkap Agung di Pekanbaru, Jumat 31 Juli 2026.

Lebih jauh, dari hasil sarasehan, Agung menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal menjalankan birokrasi. Melainkan memastikan setiap program benar-benar menyentuh warga dan dirasakan manfaatnya.

Menurutnya, "Kepercayaan masyarakat adalah amanah. Karena itu kami didorong untuk hadir di tengah rakyat, mendengar aspirasi langsung, menyelesaikan masalah dengan cepat, serta memastikan pembangunan merata dan berkeadilan."

Komitmen itu pun tercermin dari langkah Agung di Kota Pekanbaru. Fokus saat ini diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi warga, hingga peningkatan mutu layanan kesehatan.

Di sisi lain, pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat juga ditekankan Agung. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi harus dijaga.

Ia menambahkan, "Bukan hanya semangat, instruksi yang kami terima juga menjadi pedoman kerja. Setiap kebijakan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah wajib hadir memberi solusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat."

Senada dengan itu, agar kinerja gemilang yang berpihak pada rakyat terus ditunjukkan, penegasan disampaikan AHY dalam arahannya. Etika, integritas, dan tata kelola pemerintahan bersih diingatkan untuk selalu dijaga.

Bahkan, sebagai garda terdepan perjuangan partai dalam melayani masyarakat, peran kepala daerah disebut AHY sangat strategis. Sebab mandat langsung dari rakyat ada di tangan mereka.

Dengan optimisme tinggi, AHY menutup arahannya. "Dengan semangat kebersamaan, saya optimis Demokrat akan terus hadir membawa harapan melalui kerja nyata dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia." Ia juga mengajak kader untuk terus mengabdi tanpa lelah demi menjaga kepercayaan rakyat.

Sebagai gambaran, per Juli 2026, sebanyak 43 kepala daerah berasal dari kader Partai Demokrat. Data DPP Demokrat mencatat rinciannya terdiri dari 3 gubernur, 12 bupati, dan 28 wali kota di berbagai provinsi. Angka ini menjadikan Demokrat sebagai salah satu partai dengan representasi kepala daerah terbesar ke-4 secara nasional.

Data lain menunjukkan, berdasarkan survei Litbang Kompas Juni 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepala daerah secara nasional mencapai 71,2%. Faktor yang paling banyak disebut publik adalah kecepatan pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Hal ini sejalan dengan pesan SBY-AHY agar kepala daerah hadir dan responsif terhadap aspirasi warga.

Di tengah itu, Pemerintah Prabowo menargetkan 8 program prioritas hingga 2029. Di antaranya swasembada pangan, swasembada energi, penguatan layanan kesehatan gratis, dan pemerataan infrastruktur. Dukungan kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mengawal program tersebut hingga ke tingkat kota dan kabupaten, sesuai arahan yang disampaikan dalam sarasehan Demokrat.

Namun perlu diingat, Laporan KPK 2025 mencatat 62% kasus korupsi di daerah berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Karena itu, penekanan AHY pada integritas dan pemerintahan bersih menjadi relevan. KPK juga merekomendasikan penguatan sistem e-government dan keterbukaan anggaran sebagai langkah pencegahan. (*)