Pertarungan Pusat Hingga Daerah Dua Institusi Berseragam Coklat

Uwrite.id - Coklaters - Warna coklat seharusnya menenangkan. Tapi belakangan justru bikin deg-degan. Karena setiap kali dua institusi berseragam coklat berseteru, yang pecah bukan hanya ego. Yang pecah adalah kepercayaan publik.

Di pusat mereka duduk di gedung tinggi. Surat menyurat rapi, rilis resmi keluar tepat waktu.  
Di daerah mereka berhadapan di kantor sempit. Telepon berdering, berkas dilempar, suara meninggi.  
Jaraknya ribuan kilometer, tapi iramanya sama: saling klaim paling benar.

Ini bukan soal siapa lebih dulu pegang kasus.  
Ini soal siapa lebih dulu pegang panggung.

Aturannya sudah jelas di atas kertas. Yang satu menyidik, yang satu menuntut.  
Masalahnya di lapangan, garis itu sengaja dibuat kabur.  
Karena kabur itu menguntungkan. Kabur bisa dipakai untuk tawar menawar.

Lihat saja polanya. Saat kasus besar naik, dua-duanya maju paling depan.  
Kamera belum datang, rilis sudah disiapkan.  
Begitu kasus kecil dan rumit, dua-duanya kompak mundur. Alasannya klasik: bukan kewenangan kami.

Publik disuruh memilih. Padahal publik tidak pernah diberi pilihan yang jujur.

Konflik ini tidak lahir di jalanan. Ia dipelihara di ruang rapat.  
Disiram dengan anggaran, dipupuk dengan penilaian kinerja, disiram lagi dengan sorotan media.  
Yang menang bukan yang paling adil. Yang menang adalah yang paling lantang.

Di daerah efeknya langsung terasa.  
Penyidik bingung mau ikut perintah siapa.  
Jaksa ragu mau terima berkas atau kembalikan lagi.  
Sementara pelapor duduk di bangku tunggu sampai bosan.

Korban jadi objek. Tersangka jadi bola.  
Hukum yang katanya pasti, berubah jadi tarik tambang.

Lucunya, seragamnya sama-sama coklat.  
Simbol pengabdian yang dulu dipakai untuk patroli dan mengawal berkas, kini dipakai untuk adu gengsi.  
Coklat tanah berubah jadi coklat gengsi.

Pejabat pusat bilang ini miskomunikasi.  
Padahal semua orang tahu ini bukan salah sambung. Ini salah niat.

Masing-masing ingin jadi pahlawan.  
Padahal pahlawan sejati adalah yang mau mengalah demi proses yang benar.

Media ikut mengompori. Judul dibikin panas, narasi dibikin perang.  
Netizen ikut pilih kubu seperti pilih tim bola.  
Padahal di dalam lapangan, yang cedera adalah prinsip.

Jangan salahkan aparat di bawah. Mereka hanya menjalankan apa yang ditunjukkan atasan.  
Kalau pimpinan ribut, anak buah pasti ikut ribut.  
Kalau pimpinan saling sindir, anak buah pasti saling jegal.

Ini bukan pertama kali terjadi. Lima tahun lagi akan terulang dengan wajah berbeda.  
Karena akar masalahnya tidak pernah dicabut. Hanya dipangkas daunnya.

Akarnya adalah tumpang tindih wewenang yang dibiarkan.  
Akarnya adalah sistem yang memberi hadiah pada institusi yang paling gaduh.  
Akarnya adalah budaya menang sendiri yang dianggap prestasi.

Selama aturan masih bisa ditafsir dua arah, maka konflik akan selalu punya celah.  
Selama penilaian keberhasilan masih diukur dari sorotan, maka pencitraan akan selalu menang dari substansi.

Negara tidak butuh dua raja di satu wilayah hukum.  
Negara butuh satu tujuan yang dikerjakan bersama.

Solusinya bukan menambah undang-undang baru.  
Solusinya adalah berani duduk dan membagi kerja tanpa merasa direndahkan.  
Solusinya adalah pimpinan yang mau bilang: ini bukan wilayah saya, tapi saya bantu.

Butuh juga pengawasan yang tidak tidur.  
DPR jangan hanya memanggil saat sudah viral.  
Komisi pengawas jangan hanya bekerja saat ada laporan.

Masyarakat juga harus berhenti jadi penonton yang bersorak.  
Kita harus jadi pihak yang menuntut: selesaikan, jangan bertengkar.

Karena yang dirugikan bukan institusi A atau B.  
Yang dirugikan adalah ibu yang lapor kehilangan motor.  
Yang dirugikan adalah korban yang menunggu sidang selama setahun.

Bayangkan kalau energi yang dipakai untuk saling membalas surat, dipakai untuk membereskan tumpukan berkas.  
Bayangkan kalau waktu yang dipakai untuk konferensi pers saling bantah, dipakai untuk turun ke lapangan.

Mungkin angka penyelesaian perkara bisa naik.  
Mungkin kepercayaan publik bisa pulih sedikit demi sedikit.

Warna coklat itu berat. Ia harusnya dipakai orang yang siap kotor karena kerja.  
Bukan dipakai orang yang takut bajunya kotor karena kalah wibawa.

Sampai kapan kita mau terus menonton drama ini?  
Sampai kapan kita mau pura-pura tidak tahu bahwa ini bukan pertarungan hukum, ini pertarungan kuasa.

Jika tidak ada yang mau mengalah hari ini, maka yang kalah adalah kita semua besok.  
Dan kekalahan itu tidak akan ada konferensi persnya.  
Ia terjadi diam-diam, di ruang tunggu pengadilan, di meja penyidik, di hati rakyat yang sudah lelah berharap. (*)