Perlunya Kementerian Pengelolaan Kawasan Ibukota demi Tata Kelola yang Lebih Tersinkronisasi Kebijakan Pusat

Uwrite.id - Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPANI, Arief Soesilo mengatakan di saat ini memang sangat diperlukan sebuah kementerian yang berfokus kepada ruang lingkup tugas mengelola kawasan ibukota secara lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar tata kelola ruang publik menjadi lebih baik dan dapat sinkron bersama kebijakan pemerintah pusat.

"Jika pemerintah peka akan hal itu, tentu ini membawa konsekuensi bertambahnya satu portofolio baru pada susunan kabinet," tukas Arief lagi.

Tata kelola ruang publik atas wilayah administrasi Ibu Kota Negara memerlukan penanganan yang lebih inklusif. Karena di sanalah pemerintah pusat akan merumuskan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kebijakan nasional.

"Tentu terserah kepada kebijakan presiden kita nanti, apakah memerlukan wakil menteri di bidang ini atau tidak," ungkap Arief. "Apabila dirasakan perlu, maka seorang menteri pengelolaan kawasan ibukota perlu didampingi seorang wakil menteri. Dan bisa saja wakil menteri diambilkan dari figur berpengalaman yang berasal dari putra daerah di sekitar di mana ibukota itu nantinya berada," sambung Arief lagi.

Arief mengimbuhkan bahwasanya yang terpenting dalam skala yang lebih luas, menteri bersama wakil menteri itu mampu menerjemahkan program yang menjadi prioritas pembangunan di kawasan ibu kota serta dapat mengimplementasikan dalam aktivitas yang dapat diukur tahapan-tahapan penyelesaiannya. Sehingga dapat menjawab tantangan penyediaan sarana maupun prasarana ibu kota, baik dalam tataran jangka menengah maupun tataran jangka panjang hingga 2045, pungkasnya. (*)