Perkuat Perlindungan Konsumen Properti, BPKN RI Gandeng PERADI SAI Jalin MoU Strategis
Uwrite.id - JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia secara resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI). Langkah ini diambil untuk memperkuat pendampingan hukum dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya korban sengketa sektor properti yang menduduki peringkat pertama pengaduan di BPKN.
Ketua BPKN RI, Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok, SH., S.Sos., mengungkapkan bahwa kolaborasi ini sangat krusial mengingat banyaknya persoalan pelik yang dihadapi konsumen di lapangan—mulai dari modus penjualan properti yang masih sebatas "jual gambar" (belum ada fisik bangunan), sertifikat yang belum dipecah atau masih diagunkan, hingga risiko kerugian besar ketika pengembang dinyatakan pailit.
"Sektor properti menempati peringkat pertama pengaduan di BPKN, disusul jasa keuangan dan e-commerce. Melalui kerja sama dengan PERADI SAI yang dipimpin oleh Bapak Harry Ponto dan memiliki ribuan anggota di seluruh Indonesia, kami berharap ada pendampingan hukum yang kuat hingga ke ranah peradilan untuk membela hak-hak konsumen," ujar Prof. Mufti Mubarok dalam konferensi pers, Rabu (12/11).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PERADI SAI, Harry Ponto, S.H., LL.M., menyambut baik sinergi ini dan menegaskan komitmen organisasi advokat untuk hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar melayani internal organisasi. PERADI SAI siap menerjunkan anggotanya untuk mengadvokasi berbagai persoalan hukum konsumen yang kerap menemui jalan buntu.
Dalam diskusi tersebut, BPKN juga menyoroti pentingnya penerapan 12 parameter standar perlindungan konsumen properti. Regulasi ini mencakup kewajiban kejelasan fisik bangunan sebelum dipasarkan, pemecahan sertifikat, hingga transparansi informasi melalui kode QR guna mengantisipasi berbagai risiko seperti banjir, masalah AMDAL, maupun legalitas lahan.
Selain itu, Prof. Mufti Mubarok bersama Harry Ponto turut menyoroti maraknya pengembang nakal yang kerap "ganti baju" atau mendirikan badan usaha baru demi menghindari tanggung jawab hukum kepada konsumen yang telah melunasi cicilan selama bertahun-tahun namun belum menerima Akta Jual Beli (AJB) maupun kunci rumah.
Melalui sinergi lintas lembaga ini, BPKN RI dan PERADI SAI berkomitmen untuk tidak segan-segan menempuh jalur hukum tegas melalui Aparat Penegak Hukum (APH) demi memastikan hak pengembalian dana (refund) maupun penyelesaian fisik bangunan bagi konsumen yang dirugikan benar-benar terpenuhi.
Tulis Komentar