Penurunan Rating Kepiawaian Hotman Paris Hutapea: Antara Kebebasan Berpendapat, Etika Profesi, dan Akuntabilitas Publik

Uwrite.id - Oleh: Dr Terni Sinulingga ’

• DALAM BEBERAPA BULAN TERAKHIR nama Hotman Paris Hutapea kembali menjadi perbincangan publik. Bukan karena perkara kliennya, melainkan karena sikap-sikapnya di ruang publik yang memicu pro dan kontra. Dari sinilah muncul wacana "penurunan rating kepiawaian" terhadap dirinya. Sebagai doktor hukum, saya memandang isu ini bukan sekadar gosip selebritas, melainkan persoalan hukum tentang bagaimana kita menilai kepiawaian seorang advokat di era media sosial.

"Kepiawaian" seorang advokat secara normatif diukur dari tiga hal: kompetensi hukum, integritas profesi, dan kontribusi pada keadilan. Kode Etik Advokat Indonesia dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi tolok ukurnya. Sementara itu ada juga rating publik, rating media, dan penilaian masyarakat. Keduanya tidak selalu berjalan seiring.

Fakta terbaru menunjukkan Hotman Paris aktif bersuara keras terkait kasus YTR di Bandung. Ia mendesak Komisioner Komnas Perempuan mundur karena menilai pernyataan "bukan penyiksaan" tidak mencerminkan empati pada korban yang kondisinya tragis. Ia juga menggalang dana miliaran rupiah untuk korban. Di satu sisi ini menunjukkan kepedulian. Di sisi lain, gayanya yang frontal memicu penilaian negatif sebagian publik.

Penurunan rating bisa terjadi karena dua sebab: substansi dan cara. Secara substansi, Hotman konsisten membawa isu keadilan bagi korban. Ia juga tampil di DPR menyoroti kasus dugaan kerugian negara dengan merujuk audit BPKP yang menyatakan tidak ada kerugian negara. Ini adalah kerja advokasi yang berbasis data hukum.

Namun secara cara, publik sering menilai dari komunikasi. Hotman pernah mendapat teguran dari KPI karena dianggap melanggar pedoman perilaku penyiaran setelah memegang pinggang tamu wanita di siaran yang klasifikasinya dewasa. KPI menerima banyak aduan masyarakat karena sikap host dianggap kurang patut. Ini menjadi faktor penurunan rating di mata masyarakat umum, terutama orang tua dan remaja.

Dalam hukum, kritik tidak sama dengan pencemaran nama baik. Hotman sendiri pernah melaporkan pihak lain karena dugaan pencemaran nama baik. Sebaliknya, ia juga dituding memberi keterangan palsu di persidangan. Perseteruan ini memperlihatkan bahwa "rating" seorang advokat juga dipengaruhi perang narasi di pengadilan dan di media.

Pertanyaannya: apakah penurunan rating otomatis berarti penurunan kepiawaian hukum? Jawabnya tidak. Kepiawaian teknis bisa tetap tinggi, sementara rating popularitas turun. Sama seperti dalam penilaian kinerja, penurunan bisa terjadi karena perubahan standar penilaian, bukan karena kinerja individu memburuk.

Hotman juga blak-blakan soal ekonomi. Ia mengaku rugi karena bunga deposito turun akibat kebijakan pemerintah, namun tetap mendukung demi bangsa. Sikap ini menunjukkan bahwa ia memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Dalam etika profesi, ini nilai positif.

Di sisi lain, gaya Hotman yang sering "murka" dan mendesak pejabat mundur membuat sebagian kalangan menilai ia overstepping. Kritik terhadap pejabat negara memang dilindungi konstitusi. Tapi jika disampaikan dengan nada menyerang pribadi, maka bergeser ke ranah etika.

Sebagai advokat, Hotman punya panggung yang besar. Dengan satu unggahan media sosial bisa memicu debat nasional. Kekuatan ini adalah pedang bermata dua. Bisa mempercepat keadilan bagi korban, tapi juga bisa menurunkan kepercayaan jika dianggap sensasional.

Dari perspektif hukum acara, kita lihat bagaimana Hotman menyoroti pentingnya pembuktian. Dalam beberapa kasus besar ia menekankan bahwa penetapan tersangka harus berdasar pada audit dan alat bukti yang sah. Ini adalah argumen hukum yang kuat dan sesuai asas legalitas. Artinya, secara keahlian hukum materiil, ratingnya belum tentu turun.

Lalu mengapa rating publik bisa turun? Karena publik hari ini menilai advokat bukan hanya dari menang kalah di sidang, tapi juga dari cara ia hadir di ruang publik. Etika, empati, dan kesantunan menjadi indikator baru yang tidak tertulis dalam UU Advokat, tapi hidup di masyarakat.

Lembaga penyiaran sudah memberi sinyal ini sejak lama. Acara yang dipandunya dianggap tidak sesuai nilai kesopanan dan kesusilaan karena bisa ditonton anak-anak. Ini bukan vonis pidana, tapi ini adalah bentuk akuntabilitas sosial yang sah dalam negara demokrasi.

Apakah karena itu Hotman harus "dicopot" dari profesinya? Tentu tidak. Advokat hanya bisa diberhentikan sementara atau tetap oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan jika terbukti melanggar Kode Etik. Kritik publik, teguran KPI, atau penurunan rating media sosial bukan dasar hukum pemberhentian.

Yang perlu kita jaga adalah agar penurunan rating tidak menjadi "penghakiman di media sosial". Jika setiap perbedaan pendapat diselesaikan dengan laporan polisi, maka ruang diskursus hukum akan menyempit. Demokrasi membutuhkan ruang debat, bahkan yang keras sekalipun.

Hotman sendiri pernah menyatakan tidak tertarik jadi pejabat karena penghasilan sebagai pengacara jauh lebih besar. Pernyataan ini jujur, tapi juga rawan disalahartikan sebagai arogansi. Di sinilah pentingnya literasi publik: membedakan antara percaya diri dan merendahkan profesi lain.

Penurunan rating juga bisa dipicu oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Publik menaruh Hotman di posisi "pembela rakyat kecil". Ketika ia mengkritik lembaga negara, sebagian menganggap itu keberanian. Sebagian lagi menganggap itu populisme.

Hukum mengajarkan kita prinsip proporsionalitas. Jika ada pelanggaran etika di TV, sanksinya teguran. Jika ada dugaan keterangan palsu di sidang, jalurnya adalah proses di pengadilan. Jangan mencampuradukkan sanksi administratif dengan sanksi moral.

Sebagai doktor hukum, saya melihat "penurunan rating kepiawaian Hotman Paris Hutapea" lebih tepat disebut sebagai koreksi sosial. Masyarakat sedang menguji batas: sejauh mana seorang advokat boleh bicara, bergaya, dan bersikap di ruang publik tanpa kehilangan wibawa profesinya.

Hotman tetap memiliki kontribusi besar: dana bantuan untuk korban, keberanian membawa kasus ke DPR, dan argumen hukum berbasis data. Ini tidak bisa dihapus hanya karena satu dua kontroversi.

Ke depan, yang dibutuhkan bukan saling menjatuhkan rating, tapi standarisasi penilaian kepiawaian advokat yang transparan. Libatkan organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil. Agar rating bukan hanya soal "suka atau tidak suka", tapi soal terpenuhinya standar kompetensi, integritas, dan pengabdian.

Kesimpulannya, penurunan rating Hotman Paris Hutapea adalah cermin. Ia mencerminkan bagaimana hukum, media, dan publik saling tarik-menarik. Kita boleh mengkritik gayanya, kita boleh setuju atau tidak dengan opininya. Tapi jangan sampai kritik itu menutup ruang bagi advokat untuk terus menyuarakan keadilan. Karena pada akhirnya, kepiawaian sejati seorang advokat diuji bukan di kolom komentar, tapi di ruang sidang dan di hati para pencari keadilan. (*)