Pentingnya Verifikasi LHKPN untuk Cegah Korupsi Pejabat

Uwrite.id - Jakarta - Perlukah KPK Lakukan Verifikasi Kepemilikan Harta Pejabat dengan apa yang telah dideklarasikan pada Lembaran LHKPN?

Pertanyaan ini muncul berulang setiap kali ada kasus pejabat yang hartanya jauh melompat dari gaji. LHKPN, atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pada dasarnya adalah bentuk komitmen awal. 

Pejabat melaporkan apa yang ia miliki pada saat menjabat dan setiap ada perubahan. Tujuannya jelas: transparansi dan pencegahan.

Namun selama bertahun-tahun LHKPN lebih sering berhenti di tahap administrasi. Data masuk, diunggah ke website, lalu selesai. Publik bisa melihat, tapi tidak ada yang benar-benar mencocokkan angka di kertas dengan realita di lapangan.

Di sinilah letak masalahnya. Deklarasi tanpa verifikasi ibarat ujian tanpa pengawas. Ada kemungkinan jujur, tapi juga ada celah besar untuk manipulasi. 

Dan celah itu mahal harganya bagi kepercayaan publik.

Pertama, verifikasi diperlukan karena LHKPN adalah alat pencegahan korupsi. Jika tidak pernah dicek, maka fungsi preventifnya melemah. 

Orang jadi merasa aman melaporkan apa saja karena tahu risikonya kecil.

Kedua, kita bicara soal ketidakseimbangan informasi. Pejabat tahu persis aset apa yang ia punya. KPK dan publik tidak. Tanpa mekanisme pencocokan, informasi itu timpang. Verifikasi adalah cara menyeimbangkan.

Lalu bagaimana bentuk verifikasinya? Bukan berarti KPK harus menggeledah rumah satu-satu. 

Verifikasi bisa dimulai dari hal sederhana: mencocokkan data LHKPN dengan data perpajakan, data PPATK, data kepemilikan kendaraan, tanah, dan saham. Saat ini data itu sebenarnya sudah ada di berbagai lembaga negara. DJP punya data pajak. BPN punya data tanah. 

Samsat punya data kendaraan. Tantangannya adalah mengintegrasikan dan menjadikannya bahan uji silang otomatis.

Jika sistem itu jalan, maka anomali akan cepat terlihat. Ada pejabat yang lapor punya 1 rumah, tapi di data BPN muncul 5 sertifikat atas nama keluarga dekat. 

Ada yang gajinya 20 juta, tapi dalam 2 tahun bisa beli mobil 2 miliar.

Di sinilah pentingnya verifikasi berkala, bukan hanya saat ada laporan masyarakat. Pemeriksaan acak dan berbasis risiko akan membuat efek jera. Pejabat akan berpikir dua kali sebelum menyembunyikan aset.

Tentu ada keberatan yang sering muncul. Katanya verifikasi melanggar privasi. Padahal jabatan publik memang menuntut tingkat keterbukaan lebih tinggi. 

Jabatan itu bukan hak pribadi, melainkan amanah publik. 

Keberatan lain adalah soal kapasitas KPK. Apakah SDM dan anggarannya cukup untuk memeriksa ribuan LHKPN setiap tahun. 

Jawabannya: tidak harus manual semua. Gunakan teknologi. Gunakan analitik data. Fokus pada pejabat dengan risiko tinggi.

Negara lain sudah melakukan ini. Di beberapa negara, lembaga antikorupsi punya akses langsung ke database pajak dan perbankan untuk keperluan verifikasi. 

Bukan untuk mengintip, tapi untuk memastikan konsistensi. Tanpa verifikasi, LHKPN berisiko menjadi formalitas. Ia berubah dari alat pengawasan menjadi sekadar syarat administrasi untuk dilantik. Padahal semangat awal pembuatannya jauh lebih besar dari itu. Verifikasi juga melindungi pejabat yang jujur. 

Ketika semua dicek secara sistematis, maka tuduhan liar dari publik bisa dijawab dengan data. Yang bersih tidak perlu takut, yang kotor baru perlu khawatir.

Dampaknya ke kepercayaan publik juga besar. Setiap kali muncul berita pejabat punya harta fantastis, komentar pertama netizen adalah "LHKPN-nya mana?". Itu tanda masyarakat sudah tidak percaya pada laporan di atas kertas. Jika KPK rutin memverifikasi dan mengumumkan hasilnya, narasi bisa berubah. 

Masyarakat akan melihat bahwa sistem bekerja. Bahwa deklarasi bukan sekadar formalitas, tapi bisa dipertanggungjawabkan.

Tentu verifikasi harus dibatasi koridor hukum. Harus ada aturan jelas soal data apa yang boleh diakses, bagaimana menjaga kerahasiaan, dan mekanisme sanggah bagi pejabat yang datanya keliru. Yang paling penting adalah konsistensi. Jangan hanya verifikasi saat viral. Jangan hanya saat ada tekanan media. Jadikan ini prosedur rutin seperti audit keuangan tahunan.

Efek jangka panjangnya adalah budaya. Ketika pejabat tahu hartanya akan dicek, maka pola hidup akan menyesuaikan. 

Tidak ada lagi gaya hedon di media sosial yang bertentangan dengan laporan.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi "perlukah", tapi "kapan dan bagaimana". Karena tanpa verifikasi, LHKPN kehilangan giginya. Ia hanya jadi dokumen yang bagus untuk dipajang, bukan untuk mengawasi.

Dengan sumber daya terbatas, KPK bisa mulai dari pejabat eselon I dan II, kepala daerah, dan BUMN. Bertahap, lalu diperluas. 

Yang penting dimulai dan dijalankan secara terbuka.

Verifikasi kepemilikan harta dengan LHKPN bukan soal mencari-cari kesalahan. Ini soal menjaga integritas sistem. 

Agar jabatan publik benar-benar melayani, bukan dimanfaatkan.

Jadi jawabannya: ya, perlu. Bukan untuk mencurigai semua orang, tapi untuk memastikan bahwa kepercayaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan. (*)