Pendidikan Manajer Koperasi: Kurikulum Militer vs Akademik

Uwrite.id - Erdilus Purnama, S.E.

Gerakan koperasi di Indonesia selalu dihadapkan pada dua tantangan besar: menjaga jati diri sebagai badan usaha berwatak sosial dan sekaligus mampu bersaing secara profesional di era ekonomi pasar. Karena itu, kualitas manajer koperasi menjadi faktor penentu. Pertanyaannya kemudian mengerucut: bagaimana cara terbaik mendidik kader manajer koperasi? Apakah perlu memasukkan kurikulum bernuansa kemiliteran dalam Diklat, atau cukup menyerahkan sepenuhnya pada IKOPIN sebagai perguruan tinggi koperasi?

Wacana kurikulum kemiliteran muncul dari keprihatinan atas lemahnya disiplin, loyalitas, dan semangat kebersamaan di banyak koperasi. Model barak, latihan fisik, tata tertib ketat, dan pembinaan karakter ala militer dianggap bisa membentuk manajer yang tangguh, anti-korupsi, dan memiliki jiwa komando dalam menggerakkan anggota.

Di sisi lain, ada kubu yang berpendapat bahwa koperasi bukanlah batalyon. Koperasi adalah organisasi ekonomi demokratis. Manajer koperasi idealnya dibentuk melalui pendidikan koperasi yang akademik, humanis, dan berbasis prinsip Rochdale. Di sinilah peran IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia, menjadi sorotan utama.

Untuk menjawabnya secara jernih, kita perlu membedah dulu apa sebenarnya yang dimaksud “kurikulum kemiliteran”. Ia tidak selalu berarti memegang senjata. Lebih tepatnya: disiplin waktu, komando, latihan fisik dasar, kepemimpinan lapangan, manajemen krisis, dan penanaman nilai nasionalisme serta pengorbanan.

Nilai-nilai itu memang tidak bertentangan dengan koperasi. Standar Operasional Koperasi pernah menyebutkan: koperasi membutuhkan manajer yang “bermental baja”. Tanpa disiplin, RAT bisa molor, pembukuan amburadul, dan dana anggota rawan diselewengkan. Jadi argumen pro-militer punya dasar empiris.

Namun ada perbedaan mendasar antara disiplin militer dan disiplin organisasi. Militer bekerja dalam rantai komando vertikal: perintah, taat, laksanakan. Koperasi bekerja dalam rantai komando horizontal: musyawarah, satu anggota satu suara, kontrol dari bawah. Jika logika militer dibawa mentah-mentah, dikhawatirkan demokrasi koperasi akan tergerus.

Risikonya adalah lahirnya manajer-manajer “panglima” yang menganggap anggota sebagai prajurit. Padahal dalam koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Manajer adalah pekerja yang digaji oleh pemilik. Relasi kuasa harus dijaga agar tidak terbalik.

Karena itu, jika kurikulum kemiliteran dipakai, ia harus diseleksi. Ambil unsur positifnya: ketahanan fisik, manajemen waktu, tanggung jawab, kepemimpinan dalam kondisi terbatas, dan etos kerja. Buang unsur yang kontraproduktif: hierarki kaku, anti-kritik, dan budaya perintah tanpa dialog.

Sekarang kita lihat sisi IKOPIN. Sejak berdiri, IKOPIN memang ditugaskan negara menjadi kawah candradimuka kader koperasi. Kurikulumnya memadukan ekonomi koperasi, hukum koperasi, akuntansi, manajemen, dan praktik lapangan di koperasi primer maupun sekunder.

Kelebihan IKOPIN adalah kedalaman substansi. Mahasiswa belajar langsung dari UU No. 25 Tahun 1992, AD/ART koperasi, sampai studi kasus KSP, KPRI, dan koperasi produsen. Ini yang tidak bisa digantikan oleh pelatihan fisik semata. Manajer butuh kompetensi teknis.

Kelemahan IKOPIN selama ini sering disebut pada aspek pembinaan karakter dan kedisiplinan aplikatif. Lulusan bisa jago teori, tapi gagap ketika harus memimpin 20 karyawan, menagih kredit macet, atau menghadapi anggota yang menuntut transparansi di tengah tekanan ekonomi.

Di sinilah titik temu kedua pendekatan. Kurikulum kemiliteran bisa menjadi suplemen, bukan substitusi. IKOPIN tetap menjadi poros akademik, sementara modul kedisiplinan dan kepemimpinan lapangan bisa diisi oleh lembaga yang punya pengalaman, termasuk unsur bela negara.

Model hibrida ini sudah dipraktikkan secara terbatas. Beberapa Diklat Calon Manajer Koperasi di daerah menggandeng Kodim atau Rindam untuk pembinaan selama 3-7 hari. Materinya: baris-berbaris, outbond, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan simulasi krisis. Setelah itu kembali ke kelas manajemen.

Hasil evaluasi menunjukkan dampak psikologis yang kuat. Peserta lebih kompak, lebih tepat waktu, dan lebih berani mengambil keputusan. Tapi efek itu akan pudar jika tidak ditopang oleh sistem manajemen koperasi yang sehat dan pengawasan anggota yang aktif.

Artinya, kurikulum kemiliteran bukan pil ajaib. Tanpa tata kelola yang baik, manajer yang “ditempa di barak” pun bisa menjadi otoriter dan korup. Yang menentukan adalah ekosistem: dewan pengawas, RAT yang hidup, dan anggota yang melek koperasi.

Dari sisi legalitas, UU Perkoperasian tidak mewajibkan pelatihan militer bagi manajer. Yang diwajibkan adalah sertifikasi kompetensi manajer koperasi. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI untuk Manajer Koperasi lebih menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian usaha.

Jika negara ingin memasukkan unsur bela negara, jalurnya bisa melalui modul tambahan, bukan mengganti seluruh kurikulum. Ini menjaga agar koperasi tidak kehilangan karakternya sebagai gerakan ekonomi rakyat sipil.

Bagaimana dengan peran IKOPIN ke depan? IKOPIN perlu memperkuat tiga hal: pertama, magang manajerial yang lebih panjang dan ketat di koperasi sehat. Kedua, laboratorium koperasi digital agar lulusan siap menghadapi fintech dan koperasi modern. Ketiga, pembinaan mental kepemimpinan yang terukur.

IKOPIN bisa bekerja sama dengan Pusdiklat atau lembaga bela negara tanpa harus “dimiliterisasi”. Bentuknya: Diklat Kepemimpinan Dasar 1 minggu, bukan pendidikan ala militer penuh selama berbulan-bulan. Tujuannya membentuk karakter, bukan membentuk tentara.

Kita juga harus jujur bahwa tidak semua calon manajer cocok dengan metode militer. Koperasi butuh manajer perempuan, manajer muda, manajer dari penyandang disabilitas, dan manajer dari komunitas adat. Keragaman itu harus diakomodasi, bukan diseragamkan oleh barak.

Sebaliknya, menolak seluruh unsur kedisiplinan juga keliru. Banyak koperasi gagal bukan karena idenya buruk, tapi karena manajernya tidak disiplin, tidak hadir, dan tidak bertanggung jawab. Etos kerja adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar.

Maka pertanyaannya bergeser: bagaimana mendesain Diklat yang seimbang? Jawabannya ada pada kurikulum berbasis kompetensi plus pembinaan karakter. 70% materi teknis dan manajerial, 20% praktik lapangan, 10% pembinaan kepemimpinan dan kedisiplinan.

Porsi 10% itu bisa diisi oleh modul bela negara, kepemimpinan krisis, dan manajemen stres. Pengampunya bisa kolaborasi antara dosen IKOPIN, praktisi koperasi, dan instruktur dari unsur pertahanan. Kuncinya: kontekstualisasi ke dunia koperasi.

Contoh kontekstualisasi: simulasi krisis likuiditas KSP, bukan simulasi perang. Simulasi konflik antaranggota di RAT, bukan simulasi medan tempur. Dengan begitu, semangat militer diubah menjadi semangat manajerial yang tangguh.

Untuk daerah seperti Sukoharjo dan Jawa Tengah pada umumnya, model ini relevan. Basis koperasi pertanian, KPRI, dan KSP di sini besar, tapi tantangan regenerasi manajer sangat nyata. Banyak pengurus tua, minim kader muda yang siap tempur di lapangan.

Jika hanya mengandalkan kuliah, kaderisasi akan lambat. Jika hanya mengandalkan barak, kader yang lahir bisa salah arah. Kolaborasi IKOPIN dengan unsur pembina karakter adalah jalan tengah yang paling realistis.

Kesimpulannya, kurikulum kemiliteran tidak perlu secara penuh, tapi unsur-unsurnya perlu. IKOPIN tidak bisa dilepas, tapi harus bertransformasi. Koperasi butuh manajer yang cerdas secara ekonomi, kuat secara karakter, dan setia pada prinsip demokrasi ekonomi.

Jadi jawabannya bukan “atau”, melainkan “dan”. Perlu IKOPIN sebagai rumah akademik koperasi, dan perlu juga suntikan nilai kedisiplinan serta kepemimpinan lapangan yang dipinjam dari semangat kemiliteran secara selektif. Dengan begitu, lahirlah manajer koperasi yang profesional, berintegritas, dan berjiwa melayani anggota, bukan memerintah anggota. (*)