Penanaman Mangrove di Pesisir Utara Pulau Jawa, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan

Uwrite.id - Jakarta - Gerakan penanaman mangrove di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa kembali digencarkan tahun ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga komunitas masyarakat turun langsung menanam ribuan bibit mangrove di titik-titik kritis yang mengalami abrasi.

Langkah ini dinilai mendesak karena pesisir utara Jawa sudah puluhan tahun kehilangan garis pantai akibat erosi, penurunan muka tanah, dan alih fungsi lahan tambak. Data terbaru menunjukkan beberapa wilayah seperti Demak, Indramayu, dan Surabaya kehilangan ratusan hektare daratan setiap tahun.

Menurut pengamat lingkungan dari Indonesia Coastal Research Center, Ranti Kurnia, mangrove adalah benteng alami paling efektif untuk menahan gelombang dan intrusi air laut. Tanpa mangrove, kampung-kampung nelayan akan semakin sering terendam rob dan kehilangan mata pencaharian.

“Ini bukan sekadar tanam-tanam seremonial. Kalau serius, mangrove bisa mengembalikan keseimbangan ekologi pesisir yang sudah rusak sejak 30 tahun lalu,” ujar Ranti dalam diskusi di Jakarta, Jumat (14/08).

Ia menambahkan, keberhasilan penanaman sangat bergantung pada pemilihan jenis mangrove yang sesuai dengan kondisi tanah dan salinitas. Rhizophora dan Avicennia terbukti paling adaptif di lumpur pesisir utara Jawa.

Ahli ekologi pesisir LIPI, Prof. Widodo Santoso, menyebut abrasi di Pantura bukan hanya soal kehilangan tanah. Dampaknya merembet ke perikanan tangkap, karena nursery ground ikan dan udang banyak bergantung pada akar mangrove sebagai tempat berkembang biak.

“Saat mangrove hilang, stok ikan di laut juga ikut turun. Nelayan kecil yang paling merasakan. Jadi menanam mangrove sama dengan mengamankan pangan,” jelas Widodo.

Pemerintah melalui KLHK menargetkan 20 ribu hektare mangrove baru ditanam di Pantura hingga 2028. Anggaran dialokasikan untuk pembibitan, pemeliharaan 3 tahun pertama, dan pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.

Menteri LHK menegaskan, pola yang dipakai sekarang bukan top-down. Masyarakat lokal dilibatkan sejak perencanaan, penanaman, hingga monitoring. Mereka juga diberi hak kelola agar ada insentif ekonomi jangka panjang.

Pengamat kebijakan publik dari CSIS, Adinda Pratiwi, menilai pendekatan itu tepat. Selama ini banyak proyek mangrove gagal karena setelah tanam dibiarkan mati. Tanpa rasa memiliki dari warga, bibit akan habis dimakan kepiting atau tergerus ombak.

“Kuncinya di kelembagaan desa. Bentuk kelompok sadar mangrove, beri pelatihan ecotourism dan produk turunan seperti sirup mangrove. Kalau ada uangnya, mereka akan jaga,” kata Adinda.

Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, warga Desa Timbulsloko sudah membuktikan. Dari 50 hektare mangrove yang ditanam sejak 2019, kini rob berkurang 60 persen dan tambak mulai produktif lagi.

Ketua kelompok tani setempat, Pak Mulyono, bercerita dulu rumahnya 20 meter dari laut. Sekarang jaraknya bertambah karena sedimentasi yang ditahan akar mangrove. “Dulu tiap bulan banjir. Sekarang anak cucu bisa main di pematang lagi,” ujarnya.

Namun para ahli mengingatkan, penanaman tidak boleh mengabaikan penyebab utama kerusakan. Konversi lahan menjadi tambak intensif dan industri di pesisir harus ditata ulang agar mangrove tidak kembali ditebang.

Ekonom lingkungan Universitas Airlangga, Dr. Rendra Wijaya, menyebut perlu ada zonasi pesisir yang tegas. Area hijau wajib dilindungi, sementara area budidaya diarahkan ke pola tambak ramah mangrove atau silvofishery.

“Kalau ekonomi dan ekologi tidak jalan bareng, proyek ini hanya akan jadi proyek 5 tahunan. Padahal mangrove butuh 15-20 tahun untuk benar-benar kuat,” kata Rendra.

Selain fungsi fisik, mangrove juga penyerap karbon yang sangat tinggi. Satu hektare mangrove bisa menyimpan karbon 3 sampai 5 kali lipat lebih besar dari hutan daratan. Ini penting untuk target Indonesia mencapai NZE 2060.

Pengamat perubahan iklim, Dwi Rahmawati, mendorong agar kredit karbon dari mangrove Pantura bisa dijual ke pasar internasional. Hasilnya dikembalikan ke desa untuk biaya perawatan.

“Ini win-win. Negara dapat target iklim, desa dapat dana. Tapi sistem MRV-nya harus kredibel dan tidak bertele-tele,” jelasnya.

KLHK bersama BRIN saat ini sedang mengembangkan aplikasi pemantauan berbasis drone dan satelit untuk mengecek pertumbuhan mangrove tiap 6 bulan. Data akan terbuka agar publik bisa ikut mengawasi.

Kendala di lapangan tetap ada. Mulai dari bibit yang tidak sesuai, gelombang tinggi saat musim barat, hingga pencurian bibit oleh oknum. Karena itu pemeliharaan 3 tahun pertama disebut para ahli sebagai periode paling kritis.

Prof. Widodo menekankan, jangan sampai semangat besar di awal padam di tengah jalan. “Selamatkan Pantura berarti selamatkan 60 juta orang yang hidup di pesisir utara Jawa. Ini soal ketahanan wilayah,” tegasnya.

Dengan kolaborasi pemerintah, akademisi, swasta, dan warga, penanaman mangrove di pesisir utara Pulau Jawa diharapkan menjadi model restorasi pesisir nasional. Bukan hanya merestorasi lingkungan, tapi juga menyelamatkan manusia yang hidup di atasnya. (*)