Pemkab Nunukan Mulai Bangun 32 Koperasi Merah Putih

Ekonomi | 04 Aug 2026 | 08:39 WIB
Pemkab Nunukan Mulai Bangun 32 Koperasi Merah Putih
Pemerintah pusat menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 sebagai panduan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, hingga kelengkapan KDKMP di seluruh Indonesia.

Uwrite.id - Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi memulai pembangunan 32 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari program prioritas nasional yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan KDKMP di wilayah perbatasan ini awalnya sempat menghadapi kendala. Tim di lapangan kesulitan menemukan lahan dengan spesifikasi ideal, yakni berukuran sekitar 30x20 meter dan berada di lokasi strategis serta ramai. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat tujuan utama koperasi adalah menggerakkan roda perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kendala tersebut akhirnya teratasi berkat dukungan warga. Seorang pengusaha lokal, H Nuwardi, secara sukarela menghibahkan tanah pribadinya untuk pembangunan KDKMP. Komandan Kodim 0911/Nunukan Letkol Inf Tony Prasetyo menyebut, kehadiran lahan hibah ini sangat membantu karena aparat teritorial sebelumnya sempat menemui jalan buntu dalam mencari lokasi yang sesuai.

“Tempatnya harus strategis dan ramai agar koperasi benar-benar bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Tony.

Program KDKMP sendiri memiliki dasar hukum yang kuat. Pemerintah pusat menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 sebagai panduan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, hingga kelengkapan koperasi di seluruh Indonesia.

Secara fungsi, KDKMP tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat pengelolaan potensi ekonomi desa, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga UMKM. Ke depan, KDKMP juga akan berfungsi sebagai pusat produksi, distribusi, dan layanan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan ekonomi kerakyatan semakin kuat, praktik rentenir bisa ditekan, dan kemandirian ekonomi desa terdorong.

Untuk mempercepat realisasi, pemerintah pusat menggerakkan dukungan lintas sektor. TNI, BUMN PT Agrinas, Kemendagri, Kemendes, Kemenkop, Kemenkeu, hingga perbankan dilibatkan agar pembangunan fisik dan operasional bisa berjalan serentak.

Secara nasional, pemerintah menargetkan 80.000 unit KDKMP dapat beroperasi hingga tahun 2029. Pada Agustus 2026 mendatang, ditargetkan 20.000 titik sudah diresmikan dan mulai melayani masyarakat.

Di Nunukan, komitmen daerah juga cukup kuat. Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyambut baik program ini dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini membutuhkan akses ekonomi yang lebih merata.

Dengan dimulainya pembangunan 32 gerai ini, Pemkab Nunukan berharap persoalan lahan dapat segera tuntas di seluruh titik. Jika berjalan sesuai rencana, KDKMP akan menjadi penggerak baru ekonomi warga perbatasan, sekaligus bukti nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (*)

Menulis di Uwrite bisa dapat penghasilan, Investasikan tulisan anda sekarang juga
Daftar di sini

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar