Pemkab Ciamis Serius Tegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Uwrite.id - Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi warganya dari dampak buruk rokok. Dalam upaya ini, Pemkab Ciamis menerapkan kebijakan tegas berupa larangan memajang produk rokok di tempat penjualan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang bertujuan menciptakan lingkungan sehat sekaligus melindungi anak-anak dan remaja dari paparan iklan dan promosi rokok.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.1/24-Dinkes.5/25 tahun 2025 yang dikeluarkan awal tahun ini, produk rokok—termasuk rokok elektronik—tidak boleh dipajang secara terbuka.

Produk harus disimpan di tempat tersembunyi, seperti di bawah meja kasir. Larangan ini bertujuan membatasi daya tarik rokok di mata generasi muda, yang sering menjadi target iklan perusahaan rokok.

Ketua No Tobacco Community (NoTC), Bambang Priyono, menyambut baik langkah ini.

"Kebijakan ini luar biasa. Langkah kecil seperti melarang pajangan rokok di tempat penjualan bisa berdampak besar untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif rokok," ungkap Bambang dalam acara pengukuhan Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Aula Dinas Kesehatan Ciamis, Kamis (23/1/2025).

Jawa Barat, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa pada 2023, memiliki prevalensi merokok tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Riskesdas 2018, 32% penduduk Jawa Barat adalah perokok, jauh di atas rata-rata nasional 28,9%. Lebih mengkhawatirkan, rata-rata konsumsi rokok harian di provinsi ini mencapai 11,25 batang per hari, mendekati rata-rata nasional 12,8 batang per hari.

Di sisi lain, 75,8% penduduk Jawa Barat terpapar asap rokok di dalam ruangan, dan 75,1% perokok di provinsi ini merokok di ruang tertutup. Fenomena ini menunjukkan betapa besar dampak buruk rokok terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang menjadi perokok pasif.

Bupati Ciamis telah menindaklanjuti Perda Nomor 4 Tahun 2021 dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 serta membentuk Tim Pembina, Supervisi, dan Penegak KTR melalui SK Bupati Nomor 000.1/Kpts.414-Huk/2023.

Lebih lanjut Bambang Priyono, berharap implementasi Perda KTR di Ciamis dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

"Dengan langkah ini, Ciamis bisa menjadi percontohan daerah yang serius melindungi generasi mudanya dari bahaya rokok," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Ciamis juga didorong untuk menggencarkan kampanye bahaya rokok, terutama melalui media sosial yang digemari anak muda.

Dengan edukasi yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas, Ciamis berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis, Andang Firman Triyadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif di masyarakat.

"Merokok bukan hanya soal individu, tetapi menyangkut kesehatan masyarakat. Dengan regulasi yang ada, kita mencoba mengubah perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat," ujar Andang.

Pemkab Ciamis telah menetapkan tujuh kawasan tanpa rokok, yaitu:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.

2. Tempat proses belajar-mengajar, seperti sekolah dan kampus.

3. Tempat bermain anak, seperti taman bermain dan playground.

4. Tempat ibadah, seperti masjid dan gereja.

5. Angkutan umum, termasuk terminal dan stasiun.

6. Tempat kerja, seperti kantor pemerintah dan swasta.

7. Tempat umum, seperti pasar dan pusat perbelanjaan.

Hanya dua kawasan, yakni tempat kerja dan tempat umum, yang diizinkan menyediakan Tempat Khusus Merokok (TKM). Namun, TKM harus berada di area terbuka, terpisah dari gedung utama, dan memiliki ventilasi udara yang baik.

Untuk itu, Pemkab Ciamis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Ciamis bebas asap rokok.

"Kesehatan adalah investasi terpenting untuk masa depan, dan kita harus melindunginya bersama-sama," tegas Sekda Ciamis.

Penegakan Aturan: Edukasi Hingga Penindakan

Kasatpol PP Ciamis, Uga Yugaswara, menjelaskan bahwa penegakan aturan KTR akan dilakukan secara bertahap sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. Tahapan ini mencakup edukasi, pembinaan, sosialisasi, hingga penindakan.

"Penindakan akan dibagi menjadi dua, yaitu non-yustisial dan yustisial. Namun, sebelum menindak, kami memastikan fasilitas seperti TKM sudah tersedia. Penegakan harus adil, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan," jelas Uga.

Ia juga menambahkan bahwa setiap pelanggaran akan ditangani sesuai regulasi, dengan melibatkan Satpol PP dan perangkat daerah terkait.

Fasilitas seperti tempat hiburan akan diawasi Dinas Pariwisata, sedangkan pelayanan kesehatan berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan.

Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Golkar, Mohamad Ijudin, mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat.

"Regulasi ini adalah solusi, tetapi pengawasan dan pelaksanaannya harus melibatkan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan media," kata Ijudin.

Hal senada disampaikan Anggia Herfianti dari Fraksi PAN. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah.

"Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan bebas asap rokok. Regulasi ada, tapi kesadaran kolektif adalah kunci keberhasilannya," tegas Anggia.***