Uwrite.id - Pemilu masih sekitar 2,5 bulan lagi, tetapi roda pemerintahan mulai berjalan kurang efektif. Para menteri dan wakil yang berasal dari partai politik mulai mengelompok dan merapat ke pasangan capres-cawapres yang didukungnya.
Dengan penuh semangat, mereka menyatakan akan memenangkan pasangan yang mereka dukung.
Masa kampanye untuk para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara resmi baru akan dimulai pada 28 November, tetapi hawa kampanye sudah menyengat. Kampanye terselubung sudah berjalan di balik kegiatan resmi para menteri atau wakil menteri.
Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada waktu pelaksanaan kampanye sudah resmi dimulai walau para menteri dan wakil menteri ini menyatakan mereka hanya akan berkampanye pada akhir pekan.
Penggunaan fasilitas negara dipastikan juga akan sulit dibatasi karena bagaimanapun jabatan menteri dan wakil menteri yang melekat pada elite partai tersebut sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Semua ini sudah pasti juga akan sangat mengganggu kinerja pemerintah.
Kampanye terselubung sudah berjalan di balik kegiatan resmi para menteri atau wakil menteri.
Ada dua menteri baru yang dilantik dan hanya akan menjabat lebih kurang satu tahun, dan bisa dipastikan tak akan efektif dalam menjalankan fungsinya.
Ada wakil menteri yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka karena kasus gratifikasi dan diyakini akan merembet ke beberapa nama lain. Selain itu, ada juga menteri yang kelihatannya sedang dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima gratifikasi.
Kasus Gibran Rakabuming Raka dan Mahkamah Konstitusi juga membuat situasi politik menjadi memanas dan menguras energi berbagai kalangan, terutama para elite yang duduk di dalam pemerintahan.
Presiden Joko Widodo sendiri tampaknya banyak disibukkan urusan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Frekuensi perjalanan ke luar negeri Presiden juga meningkat, padahal barangkali tidak semua mendesak.
Ada baiknya di sisa masa jabatannya yang kurang dari satu tahun, Presiden fokus pada perbaikan atau peningkatan ekonomi dalam negeri.
Presiden juga harus memastikan situasi politik di dalam negeri kondusif, baik sebelum maupun sesudah pemilu, serta memastikan transisi pemerintahan tidak ada hambatan, siapa pun pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang terpilih. (*)
Tulis Komentar