Pemerintah Hasil Pilpres 2024, Apakah Akan Mengadopsi Konsepsi SBY-nomics dengan ProJob, ProPoor dan ProGrowth

Opini | 26 Aug 2023 | 21:15 WIB
Pemerintah Hasil Pilpres 2024, Apakah Akan Mengadopsi Konsepsi SBY-nomics dengan ProJob, ProPoor dan ProGrowth
Akankah konsepsi SBY-nomics seperti ProJob, ProPoor dan ProGrowth akan terimplementasikan kembali pada pemerintah terpilih hasil Pemilu 2024? Kita lihat saja nanti. (Istimewa).

Uwrite.id - Satu dekade dari 2004 hingga 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menorehkan keberhasilannya dalam memimpin bangsa ini. Semua pemikiran, jiwa serta semangat beliau terekam di dalam Museum dan Gallery SBY*ANI yang kini telah berdiri megah di tepi Jalan Jalur Lintas Selatan Pacitan.

Selama satu dekade itu pula, SBY berupaya menegakkan tiga pilar utana pembangunan yang diusungnya, meliputi penyediaan lapangan kerja (ProJob), pengentasan kemiskinan (ProPoor), serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi (ProGrowth).

Sayang, konsepsi ekonomi cespleng yang dijalankan SBY (SBY-nomics) hanya berusia satu dasawarsa saja dan hanya terukir sebagai kenangan setelah SBY mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden ke-6 RI.

Tahun depan, 14 Februari 2024, negeri ini akan menghelat pemilihan presiden baru, yang mana presiden terpilih nanti, program serta langkah kerjanya sangat diharapkan oleh masyarakat, dan seyogianya akan mengembalikan tiga pilar yang selama ini nyaris tidak dijalankan di satu dasawarsa terakhir ini.

Di balik tingginya ekspektasi terhadap Pemerintah baru nanti (2024-2029), kita tetap memandang secara terukur implementasi dari konsepsi ekonomi SBY (2004-2014) yang telah nampak dirasakan oleh rakyat biasa.

Suka atau tidak suka, mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf harus dilakukan.

Bukan untuk mencari-cari kelemahan atau mengorek-orek kesalahan, melainkan untuk menjadikannya sebagai cermin agar pemerintahan hasil Pilpres 2024 nanti dapat berkaca, mematut diri, berdandan, berbenah, dan berkinerja lebih baik.

Bukankah pengalaman adalah guru yang terbaik dan kita tidak boleh terperosok ke dalam lubang yang sama?

Tentu evaluasi harus dilakukan secara jernih, objektif, bebas pretensi, dan tanpa syak wasangka, seraya tetap memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jerih-payah yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Hanya dengan penilaian yang objektif itu pula, kita bisa memperoleh gambaran yang jernih dan lurus tentang langkah-langkah yang harus diambil pemerintahan terpilih yang bervisi pertumbuhan serta bercorak kerakyatan di 2024 nantinya.

Berbeda dengan 10 tahun Jokowi, jika kita mengukur pemerintahan SBY selama 10 tahun yang memiliki prestasi dalam pertumbuhan ekonomi (pro-growth), terus terang kita mengakui bahwa SBY punya rapor yang ‘lumayan’.

Selama 10 tahun SBY menjadi presiden –sejak dilantik pada 20 Oktober 2004-- ekonomi nasional tumbuh cukup pesat, rata-rata 6% per tahun.

Bahkan dalam tiga tahun sebelum beliau mengakhiri masa pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati peringkat kedua di dunia. Kita hanya kalah dari Tiongkok.

Kita pun jujur mengatakan bahwa ketahanan ekonomi nasional cukup teruji.

Tatkala krisis finansial mengharu-biru perekonomian global pada 2008-2009, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6,01% dan 4,63%.

Padahal, banyak negara, terutama negara maju, limbung dan terpuruk. Ekonomi kita luput dari krisis antara lain karena pemerintah berhasil memberdayakan pasar domestik, selain mampu mengelola APBN secara prudent dan manageable.

Tapi, jelas, rapor SBY di bidang ekonomi tak bisa diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi semata. Faktanya, meski turun, angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi.

Dalam 10 tahun masa pemerintahan SBY, jumlah penduduk miskin hanya turun dari 36,15 juta orang (16,6%) menjadi 28,2 juta orang (11,25%). Angka pengangguran pun cuma berkurang dari 10,25 juta (9,86%) menjadi 7,15 juta (5,7%).

Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi adalah bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kurang berkualitas.

Terlebih lagi di sisi lain, jumlah masyarakat kelas atas dan menengah --kini sekitar 60 juta—terus meningkat. Berarti, pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir belum dinikmati secara merata oleh segenap rakyat Indonesia.

Adanya jurang pemisah antara warga kaya dan warga miskin terkonfirmasi oleh gini ratio yang meningkat dari 0,320 menjadi 0,413 sebagai indikasi semakin lebarnya kesenjangan pendapatan masyarakat dalam 10 tahun terakhir.

Ironisnya, kesenjangan pendapatan masyarakat diikuti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah.

Saat ini, sekitar 50% pertumbuhan ekonomi nasional masih dikontribusi provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Kita sepakat bahwa pencapaian ekonomi saat ini tidak boleh mengurangi rasa hormat dan penghargaan kita terhadap kerja keras Pemerintahan SBY pada masa sepuluh tahun memerintah Indonesia (2004-2014) itu.

Walau bagaimana pun, SBY telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang dapat digunakan sebagai pijakan oleh pemerintahan berikutnya.

Program andalan di era SBY, seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), akhirnya bisa menjadi legacy yang amat berharga bagi generasi mendatang.

Begitu pula program jaminan sosial yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintahan hasil Pemilu 2024 nanti bisa saja memperluas konsep dasar ini menjadi Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat. Syaratnya, kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, atas dasar kepentingan nasional, dan selalu berorientasi pada kemaslahatan bangsa.

SBY-nomics, sebagaimana konsep-konsep ekonomi lainnya, sudah pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Dalam konteks inilah, pemerintahan periode 2024-2029 nantinya perlu banyak memetik hikmah, baik dari kegagalan maupun keberhasilan SBY-nomics.

Ciri ekonomi pemerintahan hasil Pemilu 2024 nanti semoga tetap pada jalur memperjuangkan terwujudnya kedaulatan ekonomi nasional melalui penguatan potensi lokal, bisa mengadopsi sekaligus menutup lubang kelemahan yang menganga tajam yang ditinggalkan oleh rezim Jokowi antara lain utang yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah lebih dari 5%.

Pemerintah terpilih 2024 tak perlu gengsi jika nantinya mengadopsi ulang program SBY sebagai prioritas ‘Perbaikan’ untuk menutupi sisa-sisa kekurangan yang ditinggalkan Jokowi asalkan dilaksanakan secara intens.

Misalnya membangun fundamental perubahan di sektor pendidikan dan sumberdaya manusia dan meneruskan proyek-proyek MP3EI demi terciptanya konektivitas ekonomi dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Tak terkecuali program pelestarian lingkungan (pro-environment) yang sudah menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan.

Pada titik ini, kita harus percaya bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan 'Perbaikan' hasil Pemilu 2024 mendatang, pada akhirnya harus bermuara kembali pada pro-growth, pro-job, dan pro-poor seperti tagline 10 tahun SBY, kendati dalam kemasan yang berbeda.

Pada titik ini pula, kita harus yakin bahwa keberhasilan Mega-nomics, SBY-nomics, dan nomics-nomics lainnya bukan terletak pada kehebatan konsep, melainkan pada implementasinya. (*)

 

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar