Pemerintah Bentuk Satgas Untuk Atasi Konflik di Rempang, Moeldoko Minta Warga Serahkan Tanahnya

Uwrite.id - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan tanggapan terkait konflik lahan yang sedang berkecamuk di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dilansir dari TvOne.com, Moeldoko mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengatasi kekisruhan tersebut.

Satgas ini, menurut Moeldoko, memusatkan perhatiannya pada dua pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan melalui proses yudisial, sementara yang kedua adalah melalui pendekatan non yudisial.

"Pemerintah sudah membentuk satgas untuk menyelesaikan dengan baik. Intinya bahwa kalau kita melihat ada dua penyelesaian yudisial oleh satgas itu, tapi juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan non yudisial," ujar Moeldoko pada Jumat (22/9/23).

Menurutnya, ada beberapa warga yang dianggap telah salah membeli lahan dan dengan kesadarannya menyerahkan kepada pemerintah.

"Karena ternyata, banyak dari teman-teman yang secara sadar, memahami, bahwa dia telah salah membeli, akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti dibicarakan antara mereka dengan pihak yang berkaitan," jelasnya.

Moeldoko juga memberi nasihat kepada masyarakat yang merasa terlibat dalam masalah serupa. Bagi masyarakat yang merasa salah membeli atau tertipu, Moeldoko menyarankan untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah.

"Jadi, saya pikir masyarakat yang memang salah membeli atau tertipu dan seterusnya, sebaiknya menyerahkan saja. Karena pada akhirnya nantinya akan terlihat mana sebenarnya, yang siapa nanti yang jual," lanjutnya.

Selain itu, Moeldoko mengingatkan tentang tindakan memaksa dan perlawanan yang beberapa pihak lakukan dengan melibatkan massa. Dia menghimbau agar tindakan semacam itu tidak perlu dilakukan.

"Yang kedua memang ada yang maksa dengan perlawanan, bisa kita lihat perlawanan ada yang menggunakan massa dan seterusnya. Saya himbau untuk tidak perlu itu. Tidak perlu, karena ini untuk kepentingan yang lebih besar," katanya.

Moeldoko juga mengakui kurangnya komunikasi yang tepat dalam kasus Pulau Rempang. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi sebelumnya tentang pembebasan lahan.

"Memang kita sering begitu (komunikasi kurang tepat). Kita, sering ada persoalan-persoalan yang tidak berkomunikasi lebih awal. Sehingga taunya masyarakat mungkin kok tau-tau ada kegiatan begini dan seterusnya. Ini memang sekali lagi teman-teman sekalian, kalau urusan komunikasi kita sering mengucapkan mudah tetapi sering praktik di lapangannya tidak seperti itu," tuturnya.

Baca Juga: Penggusuran Warga Pulau Rempang, Batam, Demi Investasi dari China dan Peran Tomy Winata

Namun, Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah berusaha untuk memahami situasi dan melakukan pendekatan non yudisial dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

"Tapi KSP berusaha untuk memahami situasi dan kita mencoba dari pendekatan non yudisialnya ada pihak-pihak yang bisa kita komunikasikan. Udahlah, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, sebaiknya dari pada berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum dan (seterusnya), akhirnya banyak yang menyerahkan," ujarnya.