Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Didorong Posisi Strategis Berbatasan Langsung dengan Malaysia Barat

Uwrite.id - Kuala Kapuas - Wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat kembali menguat. Salah satu alasan utama yang mengemuka adalah posisi wilayah ini yang berbatasan langsung dengan Malaysia Barat dan selama ini masih jauh dari pusat pemerintahan provinsi.

Peta usulan Kapuas Raya mencakup lima kabupaten di timur Kalbar: Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dengan total penduduk sekitar 1,61 juta jiwa. Rentang wilayah yang luas dan lokasinya yang berada di perbatasan membuat pelayanan publik dan pengawasan pembangunan kerap tertinggal.

Posisi Perbatasan Jadi Alasan Kuat Pemekaran

Wilayah calon Kapuas Raya berada di jalur terdepan Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia Barat. 

Kondisi ini dinilai menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efektif, dan responsif.

Selama ini, rentang kendali dari Pontianak ke daerah perbatasan timur Kalbar sangat panjang. Akibatnya, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengamanan wilayah perbatasan berjalan lambat.

Karena itu, pemekaran Kapuas Raya dinilai penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan ke masyarakat perbatasan.

Dengan adanya provinsi baru, kebijakan pembangunan di wilayah tapal batas bisa lebih fokus dan tidak lagi kalah cepat dengan daerah tetangga di Malaysia Barat.

Kemendagri Susun Desain Besar Penataan Daerah

Dorongan ini muncul bersamaan dengan rencana Kementerian Dalam Negeri menyusun Desain Besar Penataan Daerah. Melalui desain tersebut, pemerintah akan menentukan formasi ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Kajian ditargetkan rampung Desember 2026 sesuai mandat Komisi II DPR RI.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah sedang mencari bentuk tata kelola yang mampu meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat fiskal daerah.

"Akhir Desember ini, insyaallah kami sampai pada satu formasi ideal berapa provinsi, berapa kota, dan berapa kabupaten yang ideal bagi Indonesia," ujar Bima dalam Munas APPSI di Lombok Barat, Kamis (16/07).

Peluang Kapuas Raya: Dekatkan Negara ke Wilayah Tapal Batas

Bagi Kalimantan Barat, desain besar ini membuka kembali ruang diskusi soal Provinsi Kapuas Raya.

Aspirasi ini sudah lama disuarakan. Alasannya bukan hanya pemerataan pembangunan, tetapi juga penguatan negara di wilayah perbatasan.

Daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia Barat perlu kehadiran pemerintah yang lebih dekat agar tidak terjadi kesenjangan layanan dan pembangunan.

Dengan pemekaran, diharapkan percepatan pembangunan di lima kabupaten calon Kapuas Raya bisa lebih masif. Mulai dari jalan perbatasan, pos lintas batas, hingga pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tantangan: Bukan Hanya Aspirasi, tapi Kesiapan Fiskal dan Kinerja

Meski posisi strategis menjadi nilai tambah, pemerintah pusat menegaskan pemekaran tidak bisa hanya berdasarkan aspirasi politik dan geografis.

Kemendagri akan mengevaluasi *kemampuan ekonomi, kinerja pemerintahan, dan kesiapan fiskal* setiap usulan DOB.

Bima Arya menyebut saat ini ada 375 usulan daerah otonomi baru yang masuk ke pusat. 
"(Sebanyak) 375 daerah otonomi baru desakannya kuat. Kami sampaikan jangankan yang baru, yang lama saja banyak yang harus kami evaluasi dan mungkin malah merger karena by performance," kata Bima.

Ia menyorot sejumlah daerah yang justru mundur indikator pembangunannya setelah dimekarkan. 
"Ketika sudah otonom malah mundur dalam beberapa hal yang sangat signifikan," ujarnya.

Evaluasi Menyeluruh, Termasuk Dampak ke Pemilu dan Fiskal

Desain Besar Penataan Daerah juga akan mengkaji ulang hubungan kewenangan pusat-daerah, formula DBH dan DAU, serta dampak konfigurasi wilayah baru terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Pemerintah juga akan menyelaraskan kajian ini dengan revisi UU Pemerintahan Daerah dan UU HKPD.

Masukan dari kepala daerah terus dihimpun, terutama terkait keluhan pembiayaan dan koordinasi di wilayah perbatasan.

Harapan Masyarakat Perbatasan Kapuas Raya

Bagi masyarakat di Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu, pemekaran dilihat sebagai cara menghadirkan negara lebih dekat.

Terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia Barat, kehadiran pemerintahan provinsi baru diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan memperkuat ketahanan wilayah.

Keputusan akhir tetap di tangan pemerintah pusat. Kemendagri memastikan akan menggelar roadshow dan forum khusus untuk menyerap aspirasi sebelum desain besar ditetapkan. (*)