Pacu Mesin Ekonomi, Menkeu Baru Rencana Gelontorkan 200 T Dana di BI ke Perbankan

Uwrite.id - Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menaruh dana segar sebesar Rp 200 triliun di sistem perbankan nasional, dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI). Menurut dia, anggaran pemerintah yang mengendap di BI mencapai Rp 425 triliun dinilai terlampau besar di saat peredaran uang di masyarakat sangat rendah, bahkan mendekati 0.

"Saya sudah lapor ke Presiden, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh Rp 200 triliun," ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (10/09).

Menurutnya, kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah tidak bisa menjadi patokan pertumbuhan ekonomi, apalagi jika realisasinya rendah. Untuk itu harus didukung oleh kebijakan moneter, salah satunya melalui perbankan.

Dia berkaca pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi, saat itu hanya belanja pemerintah yang berjalan karena masifnya pembangunan infrastruktur. Hal yang sama bisa saja terjadi di zaman Presiden Prabowo Subianto, bahkan bisa lebih buruk dari zaman Jokowi maupun Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian, juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibandingkan dua zaman sebelumnya," jelasnya.

"Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu," lanjut Purbaya.

Ditemui usai Raker, Purbaya menjelaskan saat ini perekonomian memang tidak berjalan dengan baik karena ada kesalahan dalam kebijakan fiskal dan moneter.

"Kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat. Makanya ya setahun-dua tahun terakhir orang cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, di situ moneter dan fiskal," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, dia menjelaskan ada sekitar Rp 200 triliun yang berasal dari rekening pemerintah di BI akan ditaruh di sistem perbankan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya likuiditas bank.

"Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan, ada Rp 430 triliun saya pindahin ke sistem perbankan Rp 200 triliun. Kita akan menyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi," ucap Purbaya.

Hal ini, kata Purbaya, sudah dibahas dengan Deputi Senior BI dan akan didiskusikan kembali dengan Gubernur BI agar bank sentral tidak menyerap uang itu sehingga bisa dipakai oleh bank.

Nantinya, uang tersebut akan ditaruh di bank dalam bentuk rekening pemerintah. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut bank apa saja yang akan menerima uang tersebut.

Ke depannya, dia berharap bank akan memutar uang yang awalnya mengendap di BI tersebut, sehingga dampaknya bisa positif, salah satunya terhadap pertumbuhan kredit dan likuiditas.

"Saya tidak ada apa-apa, menyimpan uang saja. Tapi kan bank tidak akan mendiamkan uang itu, itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Di situ lah mulai pertumbuhan kredit tumbuh," jelasnya.

"Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja. Supaya dapat return yang tinggi," imbuh Purbaya.

Purbaya menyebutkan, selama ini SAL yang disimpan di BI mengendap karena penyerapan belanja pemerintah lambat. Hal ini terlihat salah satunya dari pertumbuhan base money (M0) sangat lambat, bahkan cenderung negatif.

"Penyerapannya lambat, sebagian masih belum diserap. Nah kalau di BI kan tidak bisa diakses oleh perbankan, itu kan uangnya dari sistem tadinya. Akibatnya sistemnya kering, itu yang Anda rasakan selama ini di ekonomi. Jadi kita betulin sekarang," terangnya.

Dia menargetkan kebijakan ini tidak akan berhenti dengan Rp 200 triliun saja. Namun, kelanjutannya tergantung pada evaluasi dan efektivitas.

"Ini percobaan pertama, nanti kita akan berlanjut terus sampai Kita lihat ada apa impact yang signifikan di sistem. Nanti saya akan ngomong dengan Gubernur BI untuk mendukung kebijakan itu," pungkas Purbaya. (*)