Organisasi Kemasyarakatan Bamus Suku Betawi 1982 Kembali Lempar Nama-Nama Potensial untuk Didaulat sebagai Cagub

Uwrite.id - Jakarta - Organisasi kemasyarakatan Bamus Suku Betawi 1982 merupakan sebuah organisasi sosial lingkup Jakarta yang konsen pada pemajuan dan pelestarian budaya Betawi.

Satu kabar terkini yang menarik mencuat ke permukaan adalah bahwa organisasi kemasyarakatan ini baru saja memunculkan nama-nama sebagai cerminab upaya terlibat secara aktif dalam menyongsong Pilkada DK (Daerah Khusus) Jakarta, di November 2024 nanti.

Lima putra Betawi terbaik untuk calon gubernur dan wakil gubernur telah disosialisasikan oleh Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982.

Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin mengatakan, kelima nama tersebut, yakni Marullah Matali, Dailami Firdaus, Moch Ihsan, Lutfi Hakim, dan Zainuddin.

"Nama-nama tersebut akan diusulkan kepada para pimpinan partai politik," tukasnya di Jakarta, Ahad (07/07).

Sebagaimana diketahui, Zainuddin adalah Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982, Marullah Matali adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, Dailami Firdaus adalah anggota DPD dapil Jakarta, Lutfi Hakim adalah Ketua Umum FBR, Moch Ihsan adalah Ketua Umum FORKABI.

Zainuddin merinci, inventarisasi nama-nama itu terlahir dari hasil konsolidasi dengan tokoh adat Betawi dan para sesepuh. Mereka menekankan usulan ini harus dipandang, untuk keberlanjutan peradaban Betawi, di mana telah beranak-pinak secara turun-temurun dari 3.000 tahun yang lampau.

"Budaya Betawi kini menjadi prioritas di Jakarta, bersama suku-suku lain yang berdiam di sini," ulas beliau menambahkan.

Suku Betawi, dikatakan Zainuddin, menjadi salah satu suku asli Nusantara yang populasinya memiliki sekitar 7 juta jiwa. Dewasa ini, Suku Betawi berada di ranking keenam dari 1.340 suku yang tersebar di Nusantara.

Melalui usulan ini, suku Betawi berharap dapat berperan lebih dalam menentukan arah masa depan Jakarta, serta memastikan budaya dan nilai-nilai dari Betawi tetap dihormati dan terjaga dengan baik dalam tiap-tiap aspek perikehidupan sosial dan budaya. 

"Hal ini menjadi semakin relevan, setelah disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menegaskan kedudukan suku Betawi," ungkapnya.

Merunut kepada sistem demokrasi di Indonesia, ujar Zainuddin, suara suku Betawi memiliki peran yang amat berpengaruh saat Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

"Di Jakarta sendiri, suku Betawi menempati urutan kedua, dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa atau 27% dari total populasi ibu kota," ungkapnya

Dengan keberadaannya, imbuh ketua umum lagi, suku Betawi saat ini mempunyai hak untuk mendapat pelibatan langsung dan ruang dalam spektrum pemerintahan dan politik.

"Semangat ‘Vox Betawi Vox Dei’, ‘No Betawi No Party’ (Betawi Adalah Suara Tuhan, Tanpa Betawi Tidak Ada Pesta 'Demokrasi') menjadi seruan utama," pungkasnya. (*)