Nikel RI Dikucilkan AS, Luhut: Ekonomi RI Terbaik di G20, Negara Kita Tidak Bisa Diatur!

Uwrite.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan pandangannya terkait pengucilan produk nikel Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) dalam sebuah pertemuan yang dilakukan dengan pihak AS.

Seperti diketahui, produk nikel asal Indonesia dikucilkan AS dan tidak termasuk dalam paket kebijakan subsidi hijau yang melibatkan kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA).

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa hanya 1% dari ekspor nikel RI ditujukan ke negara-negara Eropa dan AS, sedangkan 99% sisanya diekspor ke China.

“Dalam hal ini, jika Anda tidak setuju, saya sampaikan ke Gedung Putih, oke, kita akan buka 99% akses ke China. Namun mereka mengatakan tidak, karena mereka memiliki Inflation Reduction Rate,” kata Luhut dikutip dari CNBC Indonesia.

Dampak dari kebijakan IRA yang diterapkan oleh AS, Luhut menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat melakukan ekspor bahan baku karena sebagian produksi nikel di Indonesia bergantung pada teknologi dari China.

"Saya baru saja kembali dari Tiongkok, 6-7 tahun dari sekarang, mereka memberikan teknologi kepada kami sekarang dan sedang dalam proses di dalam negeri. Tidak mudah mengatur semua ini," tegas Luhut dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (9/6/2023).

Namun di sisi lain, Luhut mengumumkan bahwa Indonesia akan memulai produksi baterai lithium untuk kendaraan listrik pada tahun 2025.

Luhut menjelaskan bahwa saat ini Indonesia baru mampu memproduksi nikel dalam bentuk nikel mentah. Namun, dalam waktu dekat, industri hilir nikel juga akan terlibat dalam produksi baterai lithium, dan proses daur ulang ulang akan selesai pada tahun 2025.

"Tapi semua langkah dari baterai litium, mulai dari produksi hingga daur ulang ulang akan selesai pada 2025. Ini akan menjadi hal yang penting. Presiden telah memberikan restu, kerja sama di kawasan selatan global, pertemuan negara-negara dengan hutan tropis, dan dengan mineral yang kritis," jelas Luhut.

Luhut Binsar Pandjaitan juga memastikan kepada DPR bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat diatur oleh negara manapun dan siapapun.

“Negara-negara berkembang harus satu. Jadi tidak boleh negara-negara berkembang itu didikte (diatur), negara berkembang harus menikmati nilai tambah dari critical mineralnya, kalau tidak kapan kita jadi negara maju. Dalam konteks ini, kita harus satu,”ungkap Luhut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Jumat, 9 Juni 2023.

Sebagai informasi tambahan, Indonesia sering disebut terlalu dekat dengan China yang menyebabkan ketidaksukaan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Namun, Luhut membantah hal tersebut.

“Kita tidak ingin diadu-domba. Semua data menunjukkan bahwa perekonomian kita masih menjadi yang terbaik di antara negara-negara G20,” papar Luhut.

Alasan Indonesia di Kucilkan AS Menurut APNI Dikarenakan Indonesia Tidak Ramah ESG

Sebelumnya, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) buka suara perihal alasan dibalik tidak masuknya Indonesia dalam kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menerapkan kredit pajak melalui aturan baru IRA atau Inflation Reduction Rate untuk produk nikel yang dipakai dalam pembuatan baterai EV di AS.

Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyatakan bahwa salah satu alasan utamanya adalah karena lingkungan pertambangan Indonesia dari hulu hingga hilir, terutama pada sektor pertambangan nikel masih belum memenuhi konsep energi hijau (green energy).

Menurutnya, Indonesia masih belum memenuhi persyaratan dalam kebijakan IRA yang menerapkan konsep Environmental, Social, Governance (ESG).

"Pemberian insentif pemerintah Amerika Serikat untuk renewable energy, apakah kita layak untuk menerima itu. Penambangan dari hulu ke hilir kita sudah sesuai dengan konsep green energy, dengan konsep good mining practice, atau konsep life cycle assessment. Apakah konsep ESG yang kita tetapkan untuk pertambangan di hulu atau hilir sudah sesuai dengan undang-undang IRA," kata Meidy, Selasa (11/4/2023).

Meskipun di sisi lain, Indonesia sedang bertransisi menuju energi bersih, tampaknya perjalanan menuju energi hijau di Indonesia masih belum sepenuhnya bersih. Meidy menyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan introspeksi terlebih dahulu untuk menilai kelayakan dalam bergabung dengan kebijakan IRA tersebut.

"Kita berbicara tentang lingkungan, bagaimana kita menuju energi hijau, tetapi prosesnya tidak menggunakan energi hijau. Mungkin salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah melakukan perbaikan terlebih dahulu di sisi kita, sehingga kita pantas dan layak bergabung dengan kebijakan IRA ini. Kita harus ngaca dulu” tegasnya.