"Negara Hadir di Mana?": Refleksi Sumpah Pemuda, Ketangguhan NTT, dan Peran Nyata Unika Atma Jaya
Uwrite.id - Jakarta - Universitas Katolik Indonesia (Unika Atma Jaya) menyelenggarakan acara talkshow bertajuk "Negara Hadir di Mana? Memaknai Sumpah Pemuda melalui Kebijakan dan Realitas" pada Rabu, 28 Oktober 2026 di Atma Cultura, Kampus Semanggi. Acara ini sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda dan 8 Tahun Koleksi Ben & Nafsiah Mboi.
Talkshow ini menghadirkan sejumlah tokoh penting untuk membedah sejauh mana peran dan kehadiran negara dalam merespons berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat, khususnya kelompok rentan dan daerah terdampak bencana.
Rektor Unika Atma Jaya (Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.N(K)) Dalam sambutannya menyampaikan bahwa universitas tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan formal saja. Di tengah kemudahan akses informasi saat ini, kampus harus bertransformasi menjadi ruang yang inspiratif bagi generasi muda. Ia menekankan pentingnya menghadirkan tempat di mana mahasiswa dapat terinspirasi secara langsung saat bertemu dengan para dosen maupun tokoh-tokoh yang pernah memberikan cahaya bagi bangsa.
Lebih lanjut, ia mengenang masa lalunya saat bertugas sebagai dokter muda di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pengalaman dan kedisiplinan selama di NTT merupakan bagian penting dari proses pembentukan mental, kematangan emosional, dan kedewasaan hidupnya. NTT dipandangnya bukan sekadar tempat bekerja, melainkan sekolah kehidupan yang memberikan banyak pelajaran berharga tentang ketulusan dan filosofi kemanusiaan.
Ia juga bernostalgia mengenai figur inspiratif almarhum Bapak Ben Boy, sosok dokter, militer, sekaligus mantan gubernur yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan. Ketokohan dan teladan hidup seperti inilah yang sangat dibutuhkan saat ini. Melalui momentum Sumpah Pemuda dan refleksi koleksi Ben & Nafsiah Mboi, ia mengajak seluruh pihak untuk terus merawat optimisme bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang akan terus maju.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyoroti ketangguhan luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Flores dan NTT secara keseluruhan dalam menghadapi berbagai ujian, termasuk bencana gempa bumi. Ia menilai ketahanan masyarakat di sana sudah berada di level "ekstra super" karena mampu bertahan di tengah penderitaan berat tanpa banyak mengeluh. Pemerintah bersama berbagai pihak terus berupaya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, termasuk pemulihan fasilitas publik dan infrastruktur darurat.
Di tengah situasi sulit pascabencana, ia mengaku kagum dengan karakter budaya lokal yang tetap menjunjung tinggi nilai keramahtamahan. Banyak tamu dari luar daerah yang datang berkunjung memberikan catatan positif bahwa masyarakat Flores selalu menyambut pendatang dengan kehangatan yang luar biasa. Bahkan, dalam situasi keterbatasan stok logistik seperti di gudang Bulog Reok, masyarakat tetap sabar menunggu prosedur distribusi normal tanpa ada tindakan yang mencederai aturan.
Selain itu, ia memaparkan progres pembangunan strategis di wilayahnya, termasuk rencana besar penuntasan pembangunan jalan lintas utara Flores yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mendongkrak sektor ekonomi, pariwisata, serta membuka aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar penanganan pascabencana dapat memberikan multiplier effect positif bagi kemajuan wilayah Flores.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Pambudi, M.P.H. menjelaskan bahwa Direktorat Pelayanan Kelompok Rentan yang baru dibentuk pada Februari 2025 memiliki mandat khusus untuk mengurus empat pilar utama pelayanan. Pilar tersebut meliputi layanan kesehatan jiwa (termasuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ dan pasung), perlindungan kelompok lansia yang populasinya telah mencapai 34 juta jiwa, pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan TPPO.
Ia menegaskan bahwa pendampingan terhadap kelompok-kelompok marginal ini merupakan wujud nyata kehadiran dan tugas utama negara. Berbeda dengan kasus penyakit umum seperti jantung yang banyak ditangani oleh fasilitas kesehatan swasta, kelompok terpinggirkan seperti penyandang disabilitas berat dan korban pasung sangat bergantung sepenuhnya pada intervensi dan uluran tangan pemerintah.
Terkait data di lapangan, ia menyebutkan bahwa jumlah kasus pasum di Indonesia tercatat sekitar 2.400-an kasus, dengan Jawa Timur di urutan pertama dan NTT di posisi kedua. Oleh karena itu, Kemenkes terus turun langsung ke daerah-daerah—termasuk ke Kupang—untuk memberikan edukasi kesehatan serta memastikan bahwa hak atas kesehatan benar-benar dirasakan secara merata oleh kelompok rentan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Tulis Komentar