NasDem Diminta Politisi PDI-P Menegur Anies atau Keluar dari Kabinet

Uwrite.id - Partai NasDem diminta oleh Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak untuk menunjukkan sikap politik yang jelas kepada calon presiden yang diusung oleh NasDem yakni Anies Baswedan. Gilbert meminta NasDem menegur Anies atau keluar dari Kabinet Indonesia Maju.

Mulanya, politisi PDI Perjuangan itu menyinggung soal pemecatan Zulfan Lindan karena dalam beberapa waktu lalu menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi. 

"NasDem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya NasDem sebagai partai. Pernyataan NasDem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (31/5). 

Menurutnya, Anies telah salah mengkritik pemerintah soal panjang jalan dengan data yang salah tetapi NasDem tidak mengeluarkan pernyataan apapun, padahal menurut Gilbert, NasDem ikut membangun apa yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sekarang Anies berkata yang berbeda dengan apa yang disampaikan NasDem. Anies melihat soal kesinambungan pembangunan bukan isu dalam Pemilu 2024, sementara NasDem ada dalam kabinet saat ini dan ikut membangun apa yang ada," katanya.

Gilbert mengangga sikap inkonsisten NasDem tersebut sangat tidak etis. Gilbert menjelaskan sebaiknya NasDem menunjukkan sikap politik yang jelas.

"Lebih baik keluar dari kabinet, atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung/mengawal pemerintah saat ini. Anies sendiri bukanlah kader NasDem. Berada di kabinet tetapi sikapnya NasDem terlihat oposisi tidaklah dewasa secara politik," jelasnya.

NasDem bersama partai koalisinya yakni PKS dan Demokrat mengataka mendukung Anies Basweda sepenuhnya sebagai calon presiden di 2024. Ketik berpidato pada acara milad ke-21 PKS beberapa waktu lalu, Anies kala itu mengkritik terkait pembangunan jalan tol yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

Anies saat itu membandingkan pembangunan jalan pada era Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi telah sukses membangun jalan tol sepanjang 1.600 km tetapi jalan umum gratis yang dibangun Presiden Jokowi hanya sepanjang 19 ribu km. Sementara pada era SBY, kata Anies, SBY telah membangun jalan gratis yang panjangnya mencapa 20 kali lipatnya.

Menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hedy menjelaskan bahw BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," tutupnya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (24/5).