Narasumber di Kaltim: Uang Rp67,2 M untuk Pelabuhan, Proyek Maritim Benua Etam Memang Lagi Dikebut Penyelesaiannya

Uwrite.id - Kutai Timur - Kasus korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah dan pengusaha Don Ritto kembali menyorot Kalimantan Timur. Dalam pembelaannya, kuasa hukum Don Ritto, Handika Hanggowongso, menyebut uang tunai senilai sekitar Rp67,2 miliar yang disita polisi akan digunakan untuk "kerja sama membangun kawasan pelabuhan" di Kaltim.

Meski detail pengusaha dan titik lokasinya belum dibuka, pernyataan itu muncul di tengah gencarnya Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat membangun infrastruktur pelabuhan untuk menyokong IKN Nusantara.

Kaltim Jadi Lumbung Proyek Pelabuhan Strategis, Di Cerukan Ini Don Ritto Tersangkut

Kalimantan Timur memang tengah menjadi pilar utama pembangunan maritim nasional. Beberapa proyek besar yang berjalan sekarang:

• Revitalisasi Pelabuhan KEK Maloy, Kutai Timur: Mantan Menhub era Joko Widodo, Budi Karya Sumadi pernah menyebut bahwa pelabuhan ini sedang direvitalisasi untuk memperkuat daya saing Kaltim. Kabar baiknya, di era Dudy Purwagandhi menjabat Menteri Perhubungan sekarang ini, revitalisasi pelabuhan penting ini dilanjutkan.
• Pengembangan Pelabuhan Strategis Kaltim: Pemprov menargetkan perluasan dermaga dari 270 meter menjadi 1.000 meter pada 2026. Lahan yang bisa dikembangkan mencapai 300 hektare milik BUPMPD Kaltim. Kedalaman perairannya mampu disandari kapal medium tanker 35.000-50.000 ton hingga kapal Panamax 80.000-85.000 ton.
• Pelabuhan Sangkulirang, Kutai Timur: Kemenhub baru saja teken konsesi dengan PT Biru Arnawama Timur senilai Rp 2,59 triliun dengan masa konsesi 28 tahun. Negara dapat PNBP 5% dari pendapatan.
• Pelabuhan Kenyamukan, Sangatta: Masuk proyek multi years Rp1,08 triliun. Khusus pelabuhan dialokasikan Rp150 miliar. Target awal operasi 2025 mundur ke 2026 karena efisiensi anggaran pusat, tapi Pemkab berkomitmen jalan terus hingga 2027-2028.
• Pelabuhan Kuala Samboja, Kukar: Sedang dioptimalkan lewat program KOIN MAS DJKN dengan sewa lahan 268.130 m². 

Mengapa Kaltim Dikebut?

Tentu publik akan bertanya-tanya soal kasus yang mendera Don Ritto saat ini, mengapa Kaltim dikebut. Menurut seorang narasumber Uwrite.id di Kalimantan Timur yang tidak ingin dipublikasikan namanya, alasan percepatan itu cukup jelas, yaitu IKN. Pemprov Kaltim menyebut pengembangan pelabuhan bertujuan melancarkan distribusi barang dan jasa, menekan inflasi, dan memastikan harga pokok terjangkau. 

Untuk memperkuat posisi proyek-proyek strategis nasional berupa 4 pelabuhan utama di Kaltim itu, pemerintah provinsi melalui Dishub Kaltim juga menyiapkan 3 mega proyek prioritas: Bandara Ujoh Bilang, revitalisasi Sungai Mahakam dengan 5 dermaga baru senilai Rp56,1 miliar, dan pengembangan Pelabuhan Internasional. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando, S.T.

“Di jalur sungai, ada rencana 2 titik tambat tongkang di Sungai Kunjang dan Sungai Lais dengan anggaran Rp28 miliar,” imbuh Yusli.

Total Uang Don Ritto yang Disita

Uang yang disebut untuk pelabuhan itu disita saat penggeledahan 8 Juli di kafe de'Clan dan money changer Cipete. Totalnya: Rp60 miliar dari kafe dan Rp7,2 miliar dari money changer. 

Kuasa hukum menegaskan tidak ada hubungan dengan 3 perkara yang menjerat kliennya: korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Ketiga kasus itu kini ditangani Kejagung dan diawasi Komisi III DPR yang menyebut ini "kasus oknum."

Foto: Kuasa hukum Don Ritto, Handika Hanggowongso, di Polda Metro Jaya, Selasa (14/07). Kuasa hukum menegaskan tidak ada hubungan dengan 3 perkara yang menjerat kliennya: korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Ketiga kasus itu kini ditangani Kejagung dan diawasi Komisi III DPR yang menyebut ini "kasus oknum."

Dikebutnya Proyek Pelabuhan Tak lain Karena Akan Menjadi Pembuka Akses Ekonomi Kaltim

Dengan investasi kereta api Rp53,3 triliun yang juga mencakup jetty batubara dan pelabuhan, serta dukungan Kemenhub untuk pelabuhan dan bandara perintis, Kaltim memang diproyeksikan jadi hub logistik baru di luar Jawa. 

Terlebih lagi letak geografis Kaltim di teluk membuat perairannya tenang dan ideal untuk pelabuhan besar.

Pernyataan "dana untuk membangun pelabuhan Kaltim" yang muncul di kasus penggeledahan uang milik Don Ritto sejumlah 47,2M itu, secara implisit menjadi upaya membuka transparansi dan akuntabilitas pendanaan proyek-proyek maritim di Benua Etam. 

Rindika Sulastomo, praktisi dan pengamat hukum dari Bandung yang dihubungi kemarin malam menyebutkan, baik itu benar atau tidak, faktanya pemerintah daerah dan pusat memang sedang all-out membangun pelabuhan: dari Maloy, Sangkulirang, Kenyamukan, sampai perluasan dermaga 1.000 meter. 

Kendatipun pegiat antikorupsi seperti Boyamin Saiman, tak yakin keberadaan uang cash 47,2M tersebut untuk keperluan pekerjaan fisik pelabuhan, namun menurut praktisi dan pengamat hukum Rindika Sulastomo tersebut, logika yang dibangun kuasa hukum Din Ritto, Handika Honggowongso masih terbilang realistis.

“Jika benar ada investasi swasta masuk, maka Kaltim tinggal memastikan tata kelolanya transparan. Karena pelabuhan bukan hanya soal dermaga dan kapal, tapi soal rantai logistik yang menentukan harga beras, semen, sampai BBM di IKN,” pungkasnya. (*)