Menyisir Paku dalam Jerami, Penanganan dan Pembenahan Tata Kelola MBG

Uwrite.id - Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bagi nasi ompreng. Ia adalah investasi sumber daya manusia terbesar dalam satu dekade. Jika gagal di hulu, maka gagal pula di hilir: stunting tidak turun, anggaran habis, kepercayaan publik runtuh.

Masalahnya, MBG dikerjakan dalam sistem yang belum rapi. Data sasaran tumpang tindih. Dapur bergizi berjamur tanpa standar. Rantai pasok bergantung tengkulak. Ini ibarat menyisir paku di tumpukan jerami: tajam, rawan, dan bisa melukai siapa saja.

Pertama, soal data. Kita belum punya basis data tunggal penerima yang akurat dan mutakhir. Ada nama ganda, ada yang sudah lulus sekolah, ada yang tidak layak tapi tetap masuk. Tanpa data bersih, subsidi akan bocor ke tempat yang salah.

Kedua, tata kelola dapur. Banyak SPPG berdiri karena kedekatan politik, bukan karena kapasitas. Higienitas diuji, gizi diabaikan, menu diulang. Standar BGN belum ditegakkan konsisten dari Sabang sampai Merauke.

Ketiga, pengadaan bahan baku. Petani lokal sering tersisih. Yang masuk justru distributor besar dengan harga mark-up. Akibatnya biaya membengkak, kualitas turun, dan tujuan menggerakkan ekonomi lokal gagal.

Keempat, pengawasan. Audit internal lemah. Aparat pengawas kewalahan karena cakupannya nasional. KPK dan BPKP baru masuk setelah ada laporan. Padahal pencegahan harusnya di depan, bukan di belakang.

Kelima, transparansi anggaran. Publik tidak tahu rinci harga per porsi di tiap daerah. Tidak ada dashboard terbuka yang bisa diakses orang tua murid. Kerahasiaan dijadikan tameng, padahal uangnya uang rakyat.

Apa akibatnya jika dibiarkan? Pertama, gizi anak tidak naik. Kedua, anggaran triliunan tergerus inefisiensi. Ketiga, muncul stigma bahwa MBG adalah proyek bagi-bagi proyek. Keempat, kepercayaan ke negara melemah.

Karena itu penanganannya harus cepat dan tegas. Langkah pertama: benahi data. Satukan DTKS, Dapodik, dan data kesehatan. Verifikasi lapangan oleh BPS dan dinas setempat. Coret nama yang tidak layak tanpa kompromi.

Langkah kedua: standarisasi dapur. Tetapkan SOP higienitas, komposisi gizi, dan kapasitas produksi. Dapur yang tidak lulus uji harus ditutup. Beri sertifikasi berkala, bukan sekali seumur hidup.

Langkah ketiga: wajibkan 60% bahan baku dari petani dan UMKM lokal dalam radius tertentu. Bentuk koperasi pangan sekolah. Potong rantai tengkulak. Harga acuan harus dipublikasikan tiap minggu.

Langkah keempat: digitalisasi. Satu aplikasi untuk pemesanan, pelacakan bahan, sampai umpan balik orang tua. Setiap porsi harus bisa dilacak asal-usulnya. Ini bukan kemewahan, ini kebutuhan dasar akuntabilitas.

Langkah kelima: pengawasan tiga lapis. Internal BGN, eksternal BPKP, dan pengawasan publik. Libatkan komite sekolah dan posyandu. Buka kanal pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 3x24 jam.

Pembenahan juga harus menyentuh SDM. Ahli gizi, juru masak, dan petugas distribusi harus digaji layak dan dilatih. Jangan andalkan tenaga sukarela terus-menerus. Kualitas manusia menentukan kualitas makanan.

Soal anggaran, lakukan value for money audit. Bandingkan harga per porsi antar daerah. Daerah yang mahal tanpa alasan jelas harus dievaluasi. Efisiensi bukan berarti memotong porsi anak.

Komunikasi publik harus diperbaiki. Jangan hanya rilis seremonial. Sampaikan data: berapa anak yang terlayani, berapa yang naik status gizinya, berapa dapur yang ditutup karena melanggar. Jujur akan membangun kepercayaan.

Pemerintah daerah tidak boleh jadi penonton. Bupati dan wali kota harus bertanggung jawab atas dapur di wilayahnya. Evaluasi kinerja kepala daerah harus memuat indikator keberhasilan MBG.

DPR juga harus menjalankan fungsi pengawasan. Bukan hanya saat reses. Bentuk pansus khusus MBG. Panggil semua pihak. Buka semua kontrak. Jangan sampai ada yang bermain di balik layar.

Swasta dan filantropi bisa dilibatkan, tapi dengan aturan main jelas. Tidak boleh ada eksklusivitas. Tidak boleh ada titip vendor. Semua harus lewat e-katalog dan tender terbuka.

Terakhir, evaluasi dampak kesehatan. Ukur tinggi badan, berat badan, dan tingkat anemia tiap 6 bulan. Jika dalam 2 tahun tidak ada perubahan signifikan, maka ada yang salah dalam desain program.

Menyisir paku dalam jerami memang sakit. Tapi jika tidak sekarang, lukanya akan semakin dalam. MBG bisa jadi warisan terbaik, atau jadi beban fiskal terbesar.

Pilihannya ada di meja para pengambil kebijakan hari ini. Benahi tata kelola, atau biarkan program sebesar ini tenggelam karena kelalaian sendiri.

Rakyat tidak minta sempurna. Rakyat minta jujur, rapi, dan berpihak pada anak. Itu saja. (*)