Mengulang Langkah Berani Susi Pudjiastuti, Prabowo Buka Opsi Tenggelamkan Kapal Penyelundup

Uwrite.id - Presiden Prabowo Subianto kembali memunculkan wacana menenggelamkan kapal, kali ini terkait penyelundupan tekstil dari luar negeri. Langkah ini, menurut Prabowo diperlukan demi melindungi kedaulatan Indonesia dari ancaman penyelundupan. Namun, gagasan ini mengingatkan publik pada kebijakan serupa yang pernah digagas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam memberantas illegal fishing.

Dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bappenas pada 30 Desember 2024, Prabowo menyampaikan bahwa ia akan berkonsultasi dengan para ahli hukum sebelum mengambil langkah drastis tersebut.

“Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong, para profesor, kasih saya masukan. Nanti saya dikira nggak ngerti hukum,” ujarnya. Meski terkesan hati-hati, Prabowo menegaskan bahwa tindakan tersebut bisa menjadi opsi jika penyelundupan dianggap mengancam kedaulatan negara.

Langkah Berani ala Susi Pudjiastuti

Langkah menenggelamkan kapal bukanlah hal baru. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Joko Widodo, dikenal tegas dalam kebijakan ini. Dengan berpegang pada Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009, Susi menenggelamkan lebih dari 500 kapal selama masa jabatannya dari 2014 hingga 2019. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing, baik lokal maupun asing.

Susi Pudjiastuti menilai kebijakan ini sebagai cara paling efektif untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2020, ia mengungkapkan bahwa konsistensi penegakan hukum mampu mengusir lebih dari 10 ribu kapal asing dalam waktu kurang dari tiga bulan.

“Mengusir lebih dari 10 ribu kapal kurang dari 3 bulan, wah itu luar biasa efektifnya. Bukan karena saya, bukan karena angkatan bersenjata, atau patroli. Tapi karena konsistensi dan komitmen kami untuk menenggelamkannya,” kata Susi di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

“Saya tidak hobi tenggelamkan kapal, tapi saya pikir penenggelaman kapal is the best deterrent effect. Impact-nya kita langsung dapat,” lanjutnya.

Terlepas dari keberhasilannya, kebijakan Susi Pudjiastuti tak luput dari kritik. Beberapa pihak mempertanyakan dampak jangka panjang kebijakan tersebut terhadap hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga, mengingat banyak kapal yang ditenggelamkan berasal dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Namun, Susi tetap berpegang teguh bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci menjaga kedaulatan.