Mengemuka, Peran Sentral ASEAN di bawah Keketuaan Laos, Simpulan Diskusi Talking ASEAN THC

Opini | 27 Sep 2023 | 15:00 WIB
Mengemuka, Peran Sentral ASEAN di bawah Keketuaan Laos, Simpulan Diskusi Talking ASEAN THC
Dalam sejarah keketuaannya, Indonesia selalu bertindak aktif dalam menelurkan berbagai inisiatif baru untuk memajukan ASEAN, seperti Bali Concord I, II, dan III. Indonesia mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" 

Uwrite.id - Setelah terakhir ini, Indonesia sukses menjalankan peran dalam keketuaan ASEAN, tahun 2023 momentum pemindahan keketuaan dari Indonesia ke Laos menggambarkan posisi strategis kerjasama regional di antara dua negara yang sama-sama berpengaruh di ASEAN.

Dalam sejarah keketuaannya, Indonesia selalu bertindak aktif dalam menelurkan berbagai inisiatif baru untuk memajukan ASEAN, seperti Bali Concord I, II, dan III. Indonesia mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" dalam keketuaannya yang lalu.

Makna ASEAN Matters adalah bahwa Indonesia berupaya menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond. Melalui sub-tema Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad untuk terus menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kerja sama di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan keuangan juga akan diperkuat.

Tidak hanya itu, kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerja sama yang inklusif juga merupakan kunci bagi ASEAN untuk menjadi epicentrum of growth. Di tengah dinamika politik dan keamanan di kawasan, tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin ASEAN.

Sejumlah Isu Prioritas

Lantas, apa saja isu-isu politik keamanan yang akan diprioritaskan di bawah keketuaan Laos mulai saat ini? Akankah Indonesia kembali melakukan terobosan baru dalam menangani masalah-masalah internal di kawasan?

Pertama, penanganan krisis Myanmar akan menjadi salah satu topik utama keketuaan Indonesia.

Harapan besar dari masyarakat internasional tertuju pada Indonesia untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis tersebut karena hingga saat ini junta militer Myanmar (Tatmadaw) belum menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan Lima Poin Konsensus yang telah disepakati pada April 2021.

Berdasarkan pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri 2023, Indonesia akan mendirikan kantor utusan khusus yang akan dipimpin oleh menteri luar negeri.

Ini merupakan langkah nyata dan praktis Indonesia untuk membantu Myanmar keluar dari krisis dan langkah yang akan diambil akan selalu berdasarkan prinsip dan nilai fundamental dari Piagam ASEAN.

Selain itu, Indonesia juga meminta pemberian akses ke Sekjen ASEAN dan AHA Center guna melanjutkan misi bantuan kemanusiaan dan akan terus berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti utusan Sekjen PBB.

Indonesia perlu mengarahkan ASEAN untuk membuat rencana implementasi Lima Poin Konsensus dengan indikator yang praktis dan terukur yang dapat mendorong komitmen Myanmar untuk mematuhi konsensus tersebut.

Poin kunci dalam melibatkan semua pemangku kebijakan di Myanmar adalah dengan membangun kepercayaan baik dengan pihak Tatmadaw maupun National League for Democracy.

Indonesia diharapkan dapat merangkul semua pihak agar mau "duduk bersama di satu meja" untuk mendapatkan informasi dan pandangan semua pihak secara langsung.

Selain itu, peran Utusan Khusus untuk Myanmar juga akan menjadi sorotan karena mengemban tugas sangat penting dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan memfasilitasi dialog perdamaian yang konstruktif di Myanmar.

Indonesia perlu memikirkan mekanisme dan pendekatan dialog yang kreatif dan itu masih perlu dicermati ke depannya.

Kedua, Laos pun juga akan membantu penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang telah berlangsung lama.

China dan ASEAN telah menegosiasikan Code of Conduct (CoC) tersebut selama dua dekade, dengan sasaran penyelesaian pembahasan tersebut.

Namun, kemajuan negosiasi CoC relatif lambat karena diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan tatap muka.

Proses negosiasi CoC awalnya direncanakan selama tiga tahun, dari tahap first reading hingga third reading.

Tahap first reading telah selesai tahun 2019 setelah draf yang dirumuskan masing-masing negara disusun menjadi satu dokumen.

Selanjutnya, tahap second reading sudah berlangsung tahun 2020.

Dalam perkembangan terakhir, selama KTT Khusus ASEAN-China tahun 2021, China dan ASEAN sepakat untuk mempercepat proses negosiasi CoC untuk mencapai kesimpulan yang efektif. Namun, hingga saat ini pembahasan third reading CoC belum dilanjutkan kembali. (")

 


 

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar