Media Center Indonesia Maju Resmi Beroperasi, Tidak Eksklusif untuk 1 Capres

Uwrite.id - Media Center Indonesia Maju di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat diresmikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (04/12).

Bahlil menjelaskan, media center itu dibentuk sebagai wadah pemerintah untuk mengklarifikasi berbagai masukan hingga informasi buruk jelang tahun politik Pemilu 2023.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan pendirian media center Indonesia Maju tidak terkait dengan capres-cawapres, ia memastikan segala informasi yang akan disebar adalah terkait program-program pemerintah.

"Ini bukan Media Center Capres-Cawapres, bukan untuk Capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid," ujar Bahlil di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (04/12).

Bahlil menjelaskan menjelang Pemilu 2024 banyak serangan yang ditujukan kepada pemerintah. Padahal, dia semestinya serangan tersebut ditujuan ke antara pasangan calon bukan malah ke pemerintah.

"Urusan capres tapi diserangnya pemerintah, nah kami harus bisa memberikan klarifikasi. Karena begitu serangan masuk kami tidak memberikan klarifikasi nanti tidak bisa dipercaya," katanya.

"Jadi yang maju peserta Pilpres tapi yang diserang pemerintah. Nah ini yang penting pemerintah juga harus mampu memberikan informasi yang benar dan juga klarifikasi. Benci-benci gak boleh lah, fun fun aja," tambah dia.

"Karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data," imbuh Bahlil.

Bahlil melanjutkan, pihaknya akan menghadirkan narasumber terkait dengan informasi yang perlu dikonfirmasi. Ia pun menyinggung salah satu paslon yang belakangan ini ramai membawa isu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kegiatan kampanyenya.

"Contoh ada salah satu tim dari pasangan capres yang bilang bahwa IKN mau dipindahkan nanti kita hadirkan kementerian PU, kita hadirkan Bappenas untuk bisa meluruskan," papar dia.

Bahlil mengatakan, jika informasi yang tidak valid tersebut tidak cepat dikonfirmasi maka Indonesia akan kehilangan investor. "Nah kalau tidak begitu, informasi-informasi yang tidak valid yang kemudian melahirkan ketidakpercayaan investor kepada Indonesia ini sebenarnya tujuannya," ujarnya.(*)