Maruarar Sirait Dorong Akses Rumah Murah Lewat Kolaborasi UMKM dan Perbankan

Uwrite.id - Yogyakarta,  — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengakselerasi Program Prioritas Nasional Tiga Juta Rumah dengan menghadirkan sistem pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah bagi masyarakat. Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (9/11).

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo, serta Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Sejumlah pelaku UMKM, developer, perbankan, toko bangunan, dan mahasiswa turut memeriahkan kegiatan yang menjadi wadah komunikasi lintas sektor tersebut.

Simulasi Nyata di Hadapan Peserta

Dalam kegiatan itu, Maruarar Sirait secara langsung memperagakan simulasi kredit perumahan di hadapan para peserta. Ia mempertemukan langsung pelaku UMKM sebagai calon pembeli rumah, Bank BPD DIY dan BTN sebagai pihak perbankan, serta developer dan toko bangunan sebagai penyedia sarana pembangunan.

“Rakyat harus dibuat mudah, cepat, dan murah,” tegas Maruarar dalam sesi wawancara. “Selama ini ada yang terjebak bunga rentenir 3–4 persen per bulan. Sekarang kita buat program bunga hanya 6 persen per tahun, bahkan bisa 0,5 persen dalam skema tertentu. Dengan begitu, orang kaya baru dari UMKM harus lahir di Yogyakarta.”

Maruarar juga menegaskan pentingnya sinergi semua pihak agar ekosistem perumahan berjalan efisien. “Ketika ada developer, kontraktor, toko bangunan, dan perbankan saling terhubung, maka masalah bisa diselesaikan cepat. Kredit rumah bukan lagi mimpi bagi rakyat kecil, tapi jadi kenyataan,” ujarnya.

KSP Apresiasi “Klinik Perumahan”

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengapresiasi langkah langsung Menteri PKP yang dinilainya sebagai terobosan konkret.

“Hari ini kita menyaksikan bagaimana jurus ekosistem perumahan rakyat benar-benar dipraktikkan. Dalam simulasi tadi, terlihat komunikasi nyata antara bank dan calon konsumen. Bahkan sudah ada yang membuat janji temu lanjutan untuk pengajuan kredit besok pagi,” ungkap Qodari.

Ia menambahkan, model ‘klinik perumahan’ yang diterapkan Kementerian PKP terbukti efektif dalam menyelesaikan hingga 90 persen permasalahan perumahan rakyat di lapangan. “Pemerintah kini bukan hanya hadir di atas kertas, tapi benar-benar hadir dalam solusi konkret,” ujarnya.

Suara dari Lapangan: Pelaku UMKM dan Developer Merasa Terbantu

Di sela kegiatan, beberapa peserta dari kalangan pelaku usaha menyampaikan kesan positifnya terhadap program ini.

Rina Marlina (35), pemilik usaha konveksi asal Sleman, mengaku optimistis bisa segera memiliki rumah sendiri setelah mengikuti sosialisasi ini.

“Selama ini saya ragu mengajukan KPR karena prosesnya rumit dan bunganya tinggi. Tapi setelah dijelaskan langsung oleh Pak Menteri dan bank, saya jadi paham dan semangat. Kalau bunganya cuma 6 persen setahun, itu benar-benar ringan buat kami pelaku UMKM,” ujar Rina.

Sementara itu, Eko Prasetyo (42), seorang developer perumahan skala menengah di kawasan Bantul, menilai program ini membawa angin segar bagi dunia properti rakyat.

“Program KPP dan FLPP ini bukan hanya membantu pembeli rumah, tapi juga mendorong kami para developer untuk berinovasi dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kolaborasi dengan perbankan dan toko bangunan juga membuat rantai suplai jadi lebih efisien,” ujarnya.

Langkah Lanjutan: Integrasi dan Keberlanjutan

Maruarar menutup kegiatan dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan sosialisasi serupa di berbagai daerah. “Kalau semua siap, kita lanjut lagi pada 4 Desember mendatang. Targetnya sederhana: rakyat punya rumah, UMKM berkembang, dan ekonomi daerah berputar lebih cepat,” tutupnya.

Dengan model ekosistem perumahan inklusif ini, Kementerian PKP berharap pembangunan rumah rakyat tidak lagi terkendala birokrasi dan pembiayaan tinggi. Dari Yogyakarta, semangat kolaborasi itu diharapkan menjalar ke seluruh pelosok Indonesia — agar rumah layak huni menjadi hak yang benar-benar bisa dimiliki setiap warga. (Yusuf)