Mantan Bos BI: Investor Asing Enggan Berinvestasi di RI, Terlalu Banyak ‘Tikus’ di Sini!!

Uwrite.id - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanudin Abdullah mengungkapkan bahwa investasi asing masih enggan masuk ke Indonesia akibat ketidakpastian hukum dan maraknya korupsi. Pernyataan ini menggarisbawahi permasalahan mendasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.  

Dalam acara Sarasehan Ulama, Burhanudin menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, ia menyoroti bahwa iklim investasi di Tanah Air justru tidak menarik bagi investor asing.  

"Kita tahu persis orang asing tidak suka menanam uang di Indonesia karena mungkin masalah kepastian hukum, terlalu banyak tikus di sini, tidak bersih rumah ini," ujarnya dikutip dari CNBC, Rabu (5/2/25).

Pernyataan ini menjadi kritik tajam terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi dan ketidakjelasan regulasi semakin memperburuk kepercayaan investor terhadap Indonesia. 

Burhanudin juga menyoroti kebutuhan investasi hingga 52% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dengan PDB Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp 22.000 triliun, maka dibutuhkan investasi sebesar Rp 12.000 triliun. Namun, ia mengungkapkan bahwa gap dalam ekonomi Indonesia tidak bisa ditutup hanya dengan tabungan masyarakat.  

"Tabungan masyarakat yang disimpan di bank dan di mana-mana hanya 38% dari PDB, jadi ada gap sebesar 16%," jelasnya.  

Untuk menutupi kekurangan ini, Indonesia harus bergantung pada dana asing, baik melalui pinjaman maupun Foreign Direct Investment (FDI). Namun, data menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, investasi asing yang masuk ke Indonesia rata-rata masih di bawah US$ 100 per kapita. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah mencapai US$ 400 per kapita sejak tahun 1990-an, atau Singapura yang hampir menyentuh US$ 2 juta per kapita.  

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa Indonesia masih tertinggal dalam menarik investor? Jawabannya kembali ke masalah klasik—ketidakpastian hukum dan maraknya korupsi.  

Sebagai solusi, Burhanudin menyinggung pembentukan Danantara sebagai strategi untuk mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendorong investasi dalam negeri.  

"Ini akan di-leverage untuk pertumbuhan ekonomi kita," tegasnya.  

Namun, tanpa perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, regulasi, dan pemberantasan korupsi, apakah strategi ini cukup? Ataukah Indonesia akan terus kehilangan peluang investasi karena ‘terlalu banyak tikus’ yang menggerogoti kepercayaan investor?