Luhut: Demi Kualitas, Untuk Awasi Proyek IKN Akan Memakai Mandor Asing

Uwrite.id - Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, mengungkapkan bahwa pengawas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan melibatkan tenaga ahli asing atau bule guna menjamin kualitas proyek tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat berada di Gedung DPR pada Jumat (9/6). Ia juga menyatakan niatnya untuk melaporkan rencana penggunaan mandor asing dalam pembangunan IKN kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," kata Luhut, dikutip dari CNN Indonesia.

Luhut menjelaskan bahwa penunjukan pengawas asing ini dilakukan setelah mendapat tugas langsung dari Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN agar dapat digunakan pada tahun 2024 mendatang.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan dana sebesar Rp62,27 triliun hingga tahun 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2023, anggaran Rp36,72 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan IKN.

“Dalam perhitungan kami, anggaran untuk pembangunan IKN dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai sekitar Rp62,27 triliun, dengan total 76 paket pekerjaan,” ujar Basuki saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (7/6).

Basuki juga mengungkapkan bahwa hingga Maret 2023, progres pembangunan fisik IKN Nusantara telah mencapai 29,87 persen atau setara dengan 39 paket pekerjaan senilai Rp24,16 triliun.

Sementara itu, 37 paket pekerjaan lainnya sedang dalam proses lelang dengan total anggaran sebesar Rp21,41 triliun.

Basuki juga menjelaskan bahwa Kementerian PUPR saat ini sedang fokus membangun infrastruktur dasar di IKN. Dana sebesar Rp26,67 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan ini, yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.