Kubu Anies Khawatir Prabowo Terapkan Makan Siang Gratis Jika Menangi Pilpres 2024, Ini Dampaknya

Uwrite.id - Saat kampanye, kubu pasangan Prabowo-Gibran gencar menyosialisasikan makan siang gratis buat anak-anak di Indonesia, apabila nanti memenangi Pilpres 2024.

Melalui penelaahan secara mendalam, ternyata program dadakan tersebut jika langsung diterapkan tanpa melihat skala proritas yang lebih utama, maka dampaknya sangat besar dan fatal bagi dunia pendidikan nasional.

Demikian diungkapkan oleh Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Indra Charismiadji, Sabtu (02/12).

Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, berkomentar tentang rencana refocusing dan realokasi dana pendidikan, perlindungan sosial dan dana Kesehatan dari APBN untuk membiayai program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan nomor 2 itu.

Menurut Indra, program tersebut jika diterapkan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi demi kepentingan elektoral semata.

"Kubu 02 sepertinya tidak paham pasal 31 ayat 2, yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya," tegas Indra.

Sampai hari ini, lanjut Indra, menurut data BPS masih sekitar 20 persen anak Indonesia belum bersekolah sampai tingkat SMP.

“Dari yang bersekolah pun, banyak yang sekolahnya di sekolah swasta yang tentunya belum dibiayai pemerintah sesuai amanat konstitusi," ucapnya.

"Harusnya siapapun yang menang dalam kontestasi pilpres fokus memenuhi hak asasi anak Indonesia dulu sebelum membuat program lainnya,” imbuhnya.

Menurut Indra, anggaran pendidikan yang Rp 660 triliun kalau Rp 450 triliun dipakai untuk makan siang gratis, maka dapat dipastikan bahwa gaji guru dan dosen akan dipotong, sekolah dan kampus akan banyak rusak karena tidak terawat.

“Ini bencana demografi namanya, makin banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, ini jauh dari harapan bonus demografi," tegas pria yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia.

Sejak tahun 2019, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) secara gratis untuk para peserta didik.

Program ini bertujuan untuk asupan makanan sehat supaya gizi mereka tercukupi dan mereka sehat secara jasmani untuk mengikuti segala kegiatan belajar.

“Program PMTAS ini berjalan dengan baik tanpa harus melakukan refocusing dan realokasi dana pendidikan, perlindungan sosial dan dana Kesehatan dalam APBD DKI Jakarta. Tidak ada anggaran yang dipotong sama sekali untuk program ini,” lanjutnya.

“Mungkin kubu Prabowo-Gibran perlu datang ke kami dan belajar bagaimana cara mengelola program seperti ini," ujarnya.

"Kami sangat terbuka. Kubu AMIN memang sangat berbeda, semua program sudah pernah dilakukan bukan baru janji,” pungkas Indra.

Sementara itu, capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Anies, manfaat IKN hanya dirasakan oleh aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (02/12).

Dia menjelaskan, saat ini lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.

Sehingga, Anies mendorong pentingnya Indonesia melakukan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur kebutuhan dasar rakyat.

Partai pengusung Anies, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah mulai mengkritisi pembangunan IKN.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu berharap tak melanjutkan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota ke IKN jika terpilih menjadi presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS. Dia berharap Anies dapat mengakomodir aspirasi tersebut.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri," ujarnya.

"Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain,” imbuhnya.

"Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.

Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika menang di Pileg 2024. (*)