Krisis Air Semakin Mengancam, Retno Marsudi: Target SDGs Indonesia Bisa Molor Sampai 2049

Uwrite.id - Jakarta - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk isu water, Retno Marsudi, memberi peringatan keras terkait krisis air. Dalam Indonesia Net Zero Summit INZS 2026 di Jakarta, Sabtu (01/08), ia menyebut situasi air tawar di Indonesia dan dunia makin kritis. Eks Menlu RI itu menilai perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan. Ia sudah menjadi "faktor pelipat ganda ancaman" yang memperparah semua persoalan air. Menurut Retno, dampaknya terasa dari hulu sampai hilir, mulai dari sumber air yang menyusut hingga distribusi yang tidak merata. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.

"Perubahan iklim merupakan faktor pelipat ganda ancaman yang bisa memperparah seluruh tantangan di sektor air," ujar Retno dalam paparannya. Ia menjelaskan, saat suhu global naik, pola curah hujan jadi tidak menentu. Ada wilayah yang banjir, ada yang kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini membuat infrastruktur air yang ada kewalahan. Retno menekankan, tanpa adaptasi serius, masalah air akan menjadi pemicu konflik sosial. Karena itu pendekatan sektoral harus ditinggalkan.

Menurut Retno, air sudah tidak bisa lagi diposisikan sebagai urusan teknis semata. Isu ini telah naik kelas menjadi agenda politik dan pembangunan nasional. Ketersediaan air menentukan ketahanan pangan, energi, hingga stabilitas ekonomi suatu negara. Data Bappenas 2024 menunjukkan 60% wilayah di Jawa-Bali mengalami tekanan air tinggi. Jika tidak dikelola, maka pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Retno menegaskan, air adalah fondasi dari semua tujuan pembangunan.

Target SDGs 6 RI Terancam Mundur 19 Tahun

Untuk konteks nasional, fokusnya adalah pencapaian SDGs tujuan ke-6. Tujuannya menjamin akses universal terhadap air minum aman dan sanitasi layak pada 2030. Namun Retno menilai progres Indonesia masih sangat lambat. Ia mendorong adanya percepatan kebijakan, anggaran, dan inovasi layanan. Tanpa itu, target global akan sulit dikejar. Pemerintah sendiri menargetkan 100% akses air minum aman pada 2024, namun realisasinya belum tercapai merata.

"Akan tetapi, laju pencapaian saat ini masih sangat tertinggal," kata Retno. Ia merinci, untuk mengejar target 2030, Indonesia harus meningkatkan capaian 8 kali lipat untuk air minum aman. Untuk sanitasi aman perlu naik 6 kali lipat. Sementara layanan kebersihan dasar harus naik 2 kali lipat. Angka ini didapat dari perhitungan akselerasi yang dibutuhkan berdasarkan baseline 2023. Jika mengandalkan kecepatan saat ini, maka banyak daerah tertinggal akan tertinggal semakin jauh.

Retno memperingatkan konsekuensi jika tidak ada terobosan. Pemenuhan hak dasar air bersih bisa mundur jauh dari kesepakatan internasional. "Apabila kita tidak lakukan ini, maka target SDGs 6 baru akan terpenuhi pada 2049," tegasnya. Artinya mundur 19 tahun dari 2030. Keterlambatan ini akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas. Anak-anak di daerah 3T akan paling dirugikan karena akses air bersih masih terbatas.

Dompet Swasta Masih Tertutup, 86% Ditanggung Negara

Masalah pembiayaan menjadi sorotan utama Retno. Mengejar SDGs 6 butuh investasi besar yang tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Padahal kebutuhan investasi sektor air dan sanitasi RI diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun hingga 2030 menurut Bappenas. Sayangnya, porsi pembiayaan masih sangat timpang. Beban utama masih dipikul oleh negara melalui APBN dan APBD.

"Sebagian besar pembiayaan air dan sanitasi berasal dari anggaran publik, yaitu 86 persen," ungkap Retno. Sementara kontribusi sektor swasta baru 2 persen. Angka ini jauh di bawah negara lain seperti Filipina atau Vietnam yang sudah menggandeng swasta lewat skema KPBU. Minimnya investasi swasta disebabkan regulasi yang belum pasti dan tarif air yang tidak mencerminkan biaya. Akibatnya, perusahaan enggan masuk ke sektor ini.

Retno mendorong perbaikan iklim investasi agar swasta tertarik. Diperlukan kepastian hukum, insentif fiskal, dan skema pembiayaan kreatif. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan media jadi kunci. Tanpa keterlibatan swasta, target 2030 mustahil tercapai. Negara tidak akan sanggup menanggung seluruh beban sendirian.

Krisis Global: Pertanian Kehausan, Data Center Ikut Sedot Air

Retno juga memaparkan potret suram krisis air dunia. Data PBB 2025 menunjukkan lebih dari 2,2 miliar orang belum memiliki akses air minum aman. Sebanyak 3,5 miliar orang hidup tanpa sanitasi layak. Dan sekitar 4 miliar jiwa mengalami kelangkaan air setidaknya satu bulan dalam setahun. Situasi ini diperparah oleh perubahan iklim yang membuat musim kemarau makin panjang.

Tekanan makin berat karena ketersediaan air tawar terbarukan per kapita global turun 7% dalam satu dekade. Sementara permintaan terus naik seiring pertumbuhan penduduk. Pada 2050, populasi dunia diproyeksi mencapai 9,7 miliar jiwa. Pada saat itu, dunia butuh tambahan pasokan pangan 50% dan air 25%. Padahal sektor pertanian saat ini sudah menyedot 72% air tawar global. Efisiensi irigasi dan teknologi hemat air jadi keharusan.

Yang baru adalah tuntutan dari sektor digital. Ledakan AI, cloud computing, dan data center membutuhkan air murni dalam jumlah besar untuk pendinginan. Laporan PBB 2024 menyebut kebutuhan air sektor digital bisa naik 129% di beberapa wilayah pada 2030. Ironisnya, 40% data center dunia berada di kawasan water-stressed seperti California, India, dan Timur Tengah. Ini menciptakan kompetisi baru antara kebutuhan manusia dan kebutuhan industri teknologi.

"Tantangan air dan perubahan iklim menuntut kerja sama semua pihak," pungkas Retno. Ia menekankan, tidak ada satu negara atau sektor yang bisa menyelesaikannya sendiri. Ketahanan pangan, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan pada akhirnya bergantung pada air. Jika sumber daya ini habis, maka semua agenda pembangunan akan gagal. Indonesia harus segera berbenah agar tidak menjadi salah satu negara yang paling terdampak. (*)