KPK Akan Panggil Menhut Raja Juli Soal Dugaan Suap HPT Kuansing

Uwrite.id - Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penyelidikan kasus dugaan suap pengurusan pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuantan Singingi (Kuansing).
Isyarat itu disampaikan setelah KPK menegaskan bahwa penyidikan perkara tersebut masih berjalan. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dan tim penyidik berencana terus mengembangkan kasusnya, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penerimaan lain yang berkaitan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidikan dugaan suap jabatan serta penerimaan lain di Kuansing masih berproses. Karena itu pihaknya akan terus memberikan pembaruan. "Beberapa saksi juga sudah dipanggil," ujarnya pada Jumat (17/07).
Pernyataan tersebut menunjukkan pemeriksaan belum berhenti pada nama-nama yang sudah diperiksa. Dugaan penyerahan amplop berisi uang dolar Singapura kepada Raja Juli juga berpotensi menjadi salah satu materi yang didalami penyidik.
Sebelumnya pada 3 Juli 2026, Raja Juli sempat melaporkan amplop tersebut ke KPK sebagai gratifikasi. Akan tetapi laporan itu ditolak oleh lembaga antirasuah.
Penolakan dilakukan berdasarkan Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi. Aturan itu menyebutkan bahwa laporan gratifikasi tidak bisa diproses jika diketahui berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana, atau patut diduga berhubungan dengan tindak pidana.
Meski tidak mengumumkan hasil verifikasi kepada publik, KPK mengakui proses telaah terhadap laporan Raja Juli telah rampung dan hasilnya telah disampaikan langsung kepada pelapor.
Dugaan penerimaan amplop untuk Raja Juli sendiri ditengarai berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kuansing, yang kini tengah diusut KPK dalam perkara dugaan suap.
KPK juga sudah menyita uang dalam amplop yang diduga ditujukan untuk Raja Juli. Uangnya disita dari Ketua DPRD Kuansing Juprizal sebesar 12 ribu dolar Singapura.
Juprizal sendiri diketahui juga menjabat sebagai Ketua KUD Prima Sehati diduga turut membantu pengumpulan uang dari petani atau anggota KUD.
Adapun uang yang diduga akan diberikan ke Raja Juli itu berasal dari berbagai sumber, salah satunya dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) 914 petani anggota Koperasi Unit Desa (KUD) di Kuansing.
Dengan demikian, setelah jalur pelaporan gratifikasi tertutup, dugaan penerimaan amplop oleh Raja Juli kini berpotensi diuji melalui proses penyidikan dugaan suap yang sedang dikembangkan KPK.
"Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa (pemberian amplop). Semuanya akan didalami oleh penyidik," terang Budi. (*)

Tulis Komentar