Kopdeskel Merah Putih Disiapkan Jadi Jantung Niaga Desa, Bukan Sekadar Outlet Komoditas

Uwrite.id - Jakarta - Sebanyak 21 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah rampung dibangun. Sementara 13 ribu unit lainnya masih dalam proses pengerjaan hingga ke wilayah Papua.

Pernyataan itu diungkap Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat tampil di siniar Ngobrol Ekonomi Diskursus Network. Ia berbincang bersama pengamat koperasi Dewi Tenty Septi Artiany dengan pemandu diskusi Fessy Alwi Assegaf pada Kamis (21/08).

Pemerintah juga telah menguji coba operasional 1.000 Kopdeskel setelah pembangunan fisiknya selesai. Kini, fokusnya mulai bergeser.

Di tengah pembahasan capaian pembangunan fisik, Ferry menegaskan arah baru pemerintah.

"Jadi sekarang pendekatannya juga tidak lagi kuantitatif, tapi kualitatif, karena memang sudah masuk ke tahap operasional," demikian penjelasan Ferry yang menjadi penegasan di inti percakapan.

Lebih jauh, ia meluruskan persepsi publik. Kopdeskel Merah Putih tidak dirancang hanya sebagai toko atau gerai kebutuhan sehari-hari.  
Menurutnya, koperasi ini disiapkan untuk memainkan peran yang jauh lebih luas dalam menggerakkan ekonomi desa.

Ferry membeberkan sedikitnya ada tiga fungsi utama yang akan dijalankan Kopdeskel.

Yang pertama adalah fungsi distribusi. Kopdeskel hadir untuk memotong jalur panjang penyaluran barang bersubsidi seperti pupuk, LPG 3 kg, beras, hingga minyak goreng.  

Ferry memberi contoh soal elpiji. Karena rantai distribusinya terlalu panjang, harga di warung dan pelaku UMKM ikut terdongkrak. Ke depan, Kopdeskel diharapkan bisa menekan harga agar lebih terjangkau bagi warga.

Data pemerintah menunjukkan urgensi pemangkasan rantai ini. Menko Pangan menargetkan 40.000 unit Kopdeskel Merah Putih mulai beroperasi Oktober 2026 untuk menjadi pusat integrasi penyaluran bantuan pemerintah, termasuk pupuk subsidi, PKH, hingga gas 3 kg.  
Di lapangan, Kementerian Koperasi mencatat 12.533 lokasi Kopdeskel telah selesai dibangun per Juni 2026, dengan 1.061 unit sudah mulai operasional.

Kedua, sebagai off-taker. Koperasi desa akan menjadi penampung hasil produksi masyarakat.  
"Koperasi desa itu jadi off-taker, menyerap, menampung seluruh hasil produksi masyarakat di desa-desa dan kelurahan," demikian penjelasan Ferry.  

Komoditasnya beragam, mulai dari pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga kerajinan, sesuai potensi tiap daerah. Model ini tidak diseragamkan.

Potensi penyerapan ini besar karena sebaran koperasinya sudah masif. Berdasarkan data per April 2026, Jawa Tengah memimpin dengan 8.523 unit, disusul Jawa Timur 8.493 unit dan Aceh 6.535 unit. Di Jawa Tengah saja sekitar 63% atau 5.400 unit sudah mulai beroperasi, meski belum semua menjalankan tujuh gerai usaha sesuai Inpres.

Ketiga, saluran program pemerintah. Kopdeskel diproyeksikan menjadi instrumen terdekat untuk menyalurkan BLT, bansos, bantuan pangan, dan alsintan. Ferry menilai pendataan penerima akan lebih mudah karena anggotanya berasal dari warga setempat.

Meski mengapresiasi, Dewi Tenty melontarkan kritik. Ia mempertanyakan target besar pembentukan Kopdeskel.  

"Kenapa pakai targeting? Kenapa harus 81 ribu? Kenapa harus 35 ribu?" tanya Dewi.

Ia menekankan, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah gedung. Prinsip koperasi, partisipasi anggota, dan Kemampuan menyerap produksi harus jadi fokus utama.

Kritik terhadap target memang beralasan. Awalnya pemerintah menargetkan 80.000 unit Kopdeskel, namun kemudian dipangkas 50% menjadi 40.000 unit agar lebih realistis dan fokus pada keberlanjutan usaha. Menteri Koperasi menyebut fokus kini pada 40.000 titik yang dinilai lebih siap dikembangkan.

Dewi juga menyoroti skema distribusi yang masih top-down. Ia meminta Kopdeskel juga mampu membawa hasil produksi desa ke pasar yang lebih luas.  

"Yang kita harus koreksi di sini adalah kapan penyerapan dari bawah ke atas," ujarnya.

Isu campur tangan negara yang terlalu besar juga ikut disinggung. Dewi menekankan pemerintah harus tahu kapan waktunya masuk dan kapan harus mundur. Ia menilai masa pendampingan selama 2 tahun terlalu cepat untuk ditarik.

Ferry menjelaskan keterlibatan Agrinas tidak hanya membangun fisik. Manajer Kopdes telah direkrut dan dilatih dengan seleksi nasional, sementara untuk tenaga lain nantinya dari warga desa. Selama 2 tahun Kemenkop akan melakukan pemberdayaan, monitoring, dan evaluasi. Aset kemudian diserahkan ke desa.

Saat ditanya pemandu diskusi Fessy "Apa itu bukan mengelola?", Ferry menjawab "Iya, mengelola", namun menegaskan sifatnya membantu selama masa pendampingan.  
Dewi mengingatkan kekuasaan tertinggi tetap di RAT. Ferry juga menegaskan aset milik desa, bukan Agrinas.

Soal risiko, Fessy bertanya siapa yang bertanggung jawab jika Kopdes gagal bayar KUR.  
"Koperasi yang tanggung jawab. Jangan pesimis," tegas Ferry.

Dewi menimpali, SHU hanya bisa dibagikan jika usaha berjalan dan ada keuntungan. 

"Bagaimana bisa membagikan SHU apabila memang tidak ada… keuntungannya," kata Dewi.

Menutup diskusi, Ferry mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menilai.  

"Ini kan bukan tahap glorifikasi buat kita. Ini tahapnya masih tahap kerja," tutupnya. (*)