Kol Inf Purn Sri Radjasa Nilai Ada Dugaan Motif Politik di Balik Penjeratan Febrie Adriansyah

Uwrite.id - Jakarta - Kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret nama eks Jampidsus Febrie Adriansyah kini memunculkan dua tafsir berbeda. Di satu sisi disebut ada kepentingan politik untuk menjegal kariernya. Di sisi lain, disebut sebagai bukti soliditas antar lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Tafsir pertama datang dari pengamat intelijen Kolonel Inf Purn Sri Radjasa. Ia menilai proses hukum terhadap Febrie bukan hal biasa. 

"Kalau kita lihat dari proses hukum yang berjalan ini, ini tentunya ada sesuatu. Mungkin ada motif politik di sana," ujar Sri dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa 14 Juli malam.

Bagi Sri, inti dari semua ini sederhana: menyingkirkan Febrie dari jalur puncak Kejaksaan. "Jadi kalau saya lihat, yang penting Febrie bisa diamputasi. Dia tidak ada kesempatan untuk menjadi Jaksa Agung," tegasnya.

Alasannya, menurut Sri, Febrie adalah sosok yang terlalu berbahaya jika diberi kekuasaan lebih besar. Ia menggambarkan Febrie sebagai eksekutor lapangan yang sangat efektif. 

"Karena kan lihat aja Febrie. Febrie itu algojo yang luar biasa ketika dia melakukan penindakan-penindakan," kata Sri. 

Meski begitu, Sri menambahkan catatan kritis. "Walaupun dia kotor," lanjutnya. Artinya, efektivitas Febrie dalam menindak koruptor diakui, tapi caranya juga jadi sorotan.

Pendapat Sri ini sontak memanaskan diskusi publik. Pertanyaannya pun mengerucut: apakah hukum benar-benar ditegakkan secara murni, atau justru dipakai sebagai alat politik untuk menyingkirkan figur tertentu?

Namun, di tengah dugaan itu, muncul pandangan penyeimbang dari eks Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duadji. Ia hadir di acara yang sama dan menolak keras narasi perpecahan.

"Tidak ada perang bintang, perang bulan, hingga perang matahari," ujar Susno sambil menepis isu konflik antar lembaga.

Justru, Susno memuji langkah Polri yang berhasil membongkar kasus besar dugaan korupsi dan TPPU. Menurutnya, pengungkapan ini penting karena meluruskan persepsi negatif masyarakat.

"Ini sekaligus membantah kesalahan persepsi pada publik," jelasnya. Selama ini publik kerap menganggap ada rivalitas tidak sehat antara Polri, Kejaksaan, dan KPK.

Untuk membuktikan tidak ada konflik, Susno menyoroti kedekatan simbolis para pimpinan. Ia mencontohkan momen Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung yang terlihat kompak dan berpelukan. 

"Ternyata Pak Kapolri dengan Panglima TNI dengan Jaksa Agung berpelukan mesra dan tidak merengut, senyum katanya," paparnya.

Bukan hanya di atas, keakraban itu juga merembet ke bawah. "Kita lihat pada lini bawah, direktur ke bawah, antara penyidik dan penuntut di Kejaksaan dengan penyidik Polri dan penyidik KPK, mengapa akrab? Karena mereka sudah satu bahasa," tegas Susno.

"Satu bahasa" yang dimaksud Susno adalah komitmen bersama memberantas korupsi. Ia menyebut semua institusi kini memiliki musuh yang sama.

"Mereka dididik ini di candradimuka mereka lebih dari empat tahun, yaitu di KPK," ulas Susno. 

Dengan demikian, publik dihadapkan pada dua narasi. Narasi pertama: ada upaya politik untuk "memotong" karier Febrie. Narasi kedua: tidak ada perpecahan, yang ada adalah kerja sama melawan koruptor. 

“Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya soal satu nama. Ia menjadi barometer seberapa jauh hukum bisa berjalan objektif, dan seberapa kuat lembaga penegak hukum menjaga soliditasnya,” pungkas Susno. (*)