Ketua Umum DPP Sarjana Pancasila, Johan Tampubolon Ingatkan Perlu Kehati-hatian dalam Pengelolaan Keuangan Danantara

Uwrite.id - Jakarta - Terkait dengan keberadaan institusi Danantara yang merupakan leading dari parkirnya deviden semua BUMN untuk dikelola kembali, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sarjana Pancasila, Drs Johan Tampubolon memberikan warning untuk berhati-hati pada pengelolaannya.

Johan, saat ditemui redaksi Selasa siang di Jakarta Pusat, (11/03) menganggap perlu supervisi yang ketat atas pengelolaan superholding BPI Danantara. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan BUMN memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya lagi, pengelolaan superholding BPI Danantara tidak bisa sembarangan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan BUMN dan perekonomian nasional.

Beliau menekankan bahwa strategi superholding BPI Danantara atas keuangan BUMN harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan keamanan ekonomi. Hal ini untuk menghindari bias kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan BUMN dan perekonomian nasional.

Selain itu, Johan juga menyarankan agar pengelolaan superholding BPI Danantara dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan BUMN tanpa profesionalitas akan menyebabkan hilangnya trust karena pihak ketiga was-was, bisa saja pengelolaan aset oleh Danantara akan penuh dengan intervensi pemerintah yang terlalu dalam. 

“Kita harus bisa memitigasi risiko dalam mengelola deviden BUMN itu, karena jiga tidak, akan berdampak langsung kepada keuangan nasional secara keseluruhan,” ujarnya menggarisbawahi.

Di sisi lain, jika melihat dari kacamata ekonomi internasional, Johan menyebut bahwa investasi yang dilakukan oleh Danantara harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan global dan regional. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan BUMN dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam penutup, dirinya menekankan bahwa pengelolaan superholding BPI Danantara harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan negeri ini. Dengan demikian, kita dapat memiliki pengelolaan deviden BUMN yang efektif dan efisien dalam mendukung perekonomian nasional. (*)