Ketua APDESI Kota Banjar dan Praktisi Koperasi Kritik Program Koperasi Merah Putih: Rentan Tumpang Tindih

Uwrite.id - Rencana peluncuran Koperasi Merah Putih secara serentak di seluruh desa dan kelurahan pada Juli 2025 mengundang pertanyaan besar dari para pemangku kepentingan di tingkat lokal. 

Di Kota Banjar, Ketua APDESI dan pelaku koperasi senior mempertanyakan legalitas, arah, dan potensi tumpang tindih program ini dengan lembaga desa yang sudah lebih dulu eksis, BUMDes.

“Kami bukan menolak program pusat. Tapi sampai sekarang, belum ada kejelasan dari pemerintah kota soal skema dan peran desa dalam Koperasi Merah Putih," kata Yayat Ruhiyat, Ketua APDESI Kota Banjar.

Pernyataan itu disampaikan Yayat usai menghadiri agenda di Kantor Pertanahan Kota Banjar pada Selasa, 29 April 2025.

Ia mengaku, para kepala desa saat ini tengah disibukkan dengan pelaksanaan Permendes Nomor 2 Tahun 2024 dan Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur alokasi 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan. 

Di saat bersamaan, datang kebijakan baru yang menurut Yayat belum memiliki payung teknis yang utuh. 

“Dana desa saja belum tereksekusi sepenuhnya, lalu tiba-tiba datang program baru lagi,” ujar Yayat.

Potensi Tumpang Tindih dengan BUMDes

Bagi Yayat, peluncuran koperasi berbasis desa tanpa kerangka kerja yang jelas justru bisa menimbulkan masalah baru. 

Ia mengingatkan bahwa desa-desa di Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang status hukumnya diatur lewat PP Nomor 11 Tahun 2021.

“Kalau tujuannya membangun ekonomi desa, kenapa tidak memperkuat BUMDes yang sudah ada? Jangan sampai muncul dua badan hukum dengan fungsi serupa, yang malah membingungkan dan memicu konflik kelembagaan,” ujarnya.

Pemerintah desa, lanjut Yayat, membutuhkan koordinasi yang solid dan alur kebijakan yang sinkron. 

Pembentukan koperasi baru di luar struktur BUMDes dinilai bukan hanya tidak efisien, tapi juga rentan gagal di tahap pelaksanaan.

Suyono: Ini Bukan Jualan Kolak

Nada lebih tajam disampaikan oleh Ir. Suyono, Ketua Koperasi Ritel Tambun (KORITAN) yang berkantor di Kecamatan Lakbok Ciamis. 

Ia menyebut Koperasi Merah Putih berisiko menjadi “proyek fenomena”, bukan solusi strategis dan dinamis yang lahir dari kebutuhan masyarakat.

“Jangan seperti orang jual kolak di bulan puasa. Ramai sesaat, lalu hilang. Koperasi itu jangan fenomena tapi harus dinamika. Koperasi itu sistem bisnis yang harus dikelola dengan logika dan tanggung jawab,” ujar Suyono, Kamis (24/4/2025), di kantornya.

Suyono menyayangkan tidak dilibatkannya pelaku koperasi aktif seperti dirinya dalam proses penyusunan kebijakan, khususnya di wilayah Ciamis. 

Padahal KORITAN telah beroperasi selama lebih dari 25 tahun sebagai koperasi distributor bahan baku UMKM di Jawa Barat.

“Kalau mau bangun koperasi sebanyak 80 ribu lebih, harus jelas, siapa pengurusnya, bagaimana sistem keuangannya, siapa sasarannya. Kalau cuma jadi program tempelan, nanti nasibnya seperti KUD dulu. Tinggal papan nama,” tegasnya.

Belajar dari Kegagalan KUD 

Pemerintah pusat, menurut Suyono, seharusnya belajar dari masa lalu. 

Ia mengingatkan bahwa lebih dari 97 persen Koperasi Unit Desa (KUD) dan sebagian besar BUMDes tidak berfungsi secara optimal. 

Penyebabnya klasik: tidak ada pembinaan berkelanjutan, pelatihan minim, dan pendampingan yang lemah.

“Koperasi itu bukan lembaga sosial. Harus ada pertanggungjawaban untuk setiap rupiah, terutama jika dananya berasal dari APBN. Jangan sampai mancing di tengah hutan, target enggak kena, duit habis,” sindirnya.

Baik Yayat maupun Suyono sepakat bahwa sebelum program ini diluncurkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. 

Alih-alih menciptakan badan hukum baru yang berpotensi tumpang tindih, mereka mendorong penguatan lembaga yang sudah ada, dengan dukungan sistemik dan pendampingan berkelanjutan.

“Jangan seremonial. Yang dibutuhkan sekarang adalah sistem yang kuat dan konsisten. Bukan proyek setengah hati yang akan berakhir menjadi catatan kelam koperasi berikutnya,” pungkas Suyono.***