Kebijakan Susi Pudjiastuti: Dampak Terhadap Nelayan Lokal dan Kedaulatan Maritim Indonesia

Uwrite.id - Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2014-2019) dikenal sebagai pelopor dalam menjaga wilayah maritim Indonesia. Namun pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua, nama Susi Pudjiastuti digantikan oleh seorang politisi Edhy Prabowo, yang tidak lama kemudian tersangkut kasus korupsi impor benih lobster dan suap.

Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak kenal takut dalam menindak praktek illegal fishing kapal asing di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut berasal dari berbebagai negara antara lain Vietnam, Filipina, Tiongkok, Malaysia, Thailand, dan Papua New Guinea.

Lalu bagaimana dampak dari kebijakan tersebut bagi para nelayan-nelayan lokal dan negara?

Tangkapan ikan para nelayan lokal pada waktu itu meningkat tajam dan pendapatan negara pun naik hingga dua kali lipat. Selain itu untuk pertama kalinya dalam sejarah perikanan Indonesia, neraca perdagangan di ASEAN selalu di atas negara-negara ASEAN lainnya, mengalahkan Thailand dan Vietnam.

Selain itu, Susi Pudjiastuti juga memperkenalkan berbagai macam kebijakan dan inovasi, seperti pemberlakuan moratorium izin penangkapan ikan, penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian di perairan Indonesia, pengenalan konsep "susinasi" untuk memberantas korupsi, implementasi program untuk penangkapan ikan, hingga penggunaan teknologi drone untuk pengawasan di perairan Indonesia.

Namun setelah pergantian kepemimpinan, kebijakan tersebut mulai digantikan dengan kebijakan baru yang banyak tidak sejalan dengan semangat mempertahankan kedaulatan Indonesia atas perairannya. Bahkan, penggunaan nama “Laut China Selatan” kembali muncul sepeninggal Susi, padahal pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti nama tersebut dikenal dengan nama “Laut Natuna Utara” karena merupakan bagian dari wilayah maritim Indonesia.

Hal ini menggambarkan bagaimana keputusan dan keberanian politik dapat mempengaruhi langkah-langkah penting dalam menjaga integritas suatu negara. Kehadiran pemimpin yang berkualitas dan berintegritas tinggi sangat penting dalam menjaga dan melindungi keunggulan maritim Indonesia.

Sebagai warga negara yang peduli terhadap keunggulan maritim Indonesia, marilah kita terus berjuang untuk pemimpin-pemimpin berintegritas yang menjunjung tinggi semangat menjaga perairan Indonesia. Peran dan kontribusi Susi Pudjiastuti dalam menjaga kedauladan wilayah maritim Indonesia harus terus dikenang dan dihormati sebagai salah satu pahlawan maritim Indonesia.