Kasus Etik Suryani dan Budaya Kekuasaan Daerah di Jawa

Uwrite.id - oleh : Ben Kisot '

Sukoharjo - Kasus yang menyeret nama Etik Suryani beberapa waktu lalu kembali menyalakan obrolan publik tentang integritas penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Sorotan tidak hanya berhenti pada satu nama, tetapi melebar menjadi pertanyaan besar tentang budaya kekuasaan di Jawa.

Publik dibuat geram karena peristiwa itu dianggap bukan kejadian tunggal. Ada rasa lelah kolektif melihat berita serupa muncul silih berganti, dengan modus dan aktor yang berbeda, tetapi pola yang mirip.

Etik Suryani disebut-sebut sebagai puncak gunung es. Artinya, apa yang terlihat ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar dan tersembunyi di bawahnya.

Di Jawa, kekuasaan kepala daerah sering kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang absolut. Jarak antara pemimpin dan rakyatnya kadang terlalu jauh, sementara mekanisme kontrolnya terlalu lemah.

Anggaran daerah yang besar menjadi magnet. Proyek, perizinan, hingga penunjukan jabatan kerap dipandang sebagai lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Ketika pengawasan publik longgar, godaan itu semakin sulit ditolak. Apalagi jika di sekeliling kepala daerah sudah terbentuk lingkaran yang membenarkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.

Retreat, pembinaan, hingga diklat kepemimpinan sudah berkali-kali dilakukan. Pemerintah pusat mengirim kepala daerah ke tempat khusus untuk ditempa mental dan moralnya.

Namun hasilnya tidak selalu terlihat di lapangan. Banyak yang kembali ke daerah dengan retorika baru, tetapi praktik lamanya tetap jalan.

Itu sebabnya muncul kesimpulan sinis dari warga: percuma di-retreat kalau tabiat tidak berubah. Pendidikan singkat tidak akan mampu mengikis budaya yang sudah mengakar puluhan tahun.

Baca Juga: Baru Selesai Sudah Rusak, Proyek Lapangan Tenis Rp1,6 Miliar Wonogiri Gagal Diresmikan

Budaya itu bukan hanya soal korupsi. Ada juga soal arogansi, nepotisme, transaksi politik, hingga pelecehan wewenang yang dianggap biasa.

Di beberapa daerah di Jawa, kedekatan dengan pengusaha tertentu menjadi rahasia umum. Kebijakan dibuat seolah untuk rakyat, tetapi arahnya selalu menguntungkan segelintir orang.

Media lokal kadang ikut bungkam karena bergantung pada iklan pemerintah daerah. Akibatnya kritik menjadi tumpul dan ruang pengawasan menyempit.

Warga yang berani bersuara sering dicap pengganggu. Mereka dianggap tidak paham birokrasi atau dituduh punya kepentingan politik.

Padahal suara warga adalah alarm paling awal. Ketika alarm itu dimatikan, maka kerusakan akan berjalan diam-diam sampai akhirnya meledak menjadi skandal.

Fenomena Etik Suryani membuat banyak orang bertanya ulang. Apakah sistem rekrutmen kepala daerah memang gagal menyaring orang dengan integritas.

Partai politik punya andil besar. Mahalnya mahar politik membuat calon kepala daerah harus mencari modal besar, dan jalan mengembalikannya sering kali lewat kekuasaan.

Setelah terpilih, tekanan itu tidak hilang. Ada tuntutan dari tim sukses, penyandang dana, sampai jaringan yang ikut mengantar kemenangan.

Dalam kondisi seperti itu, sulit berharap seorang kepala daerah bisa bersih 100 persen sejak hari pertama menjabat.

Jawa memang menjadi barometer politik nasional. Apa yang terjadi di kepala-kepala daerah di Jawa akan menjadi contoh bagi daerah lain.

***

Jika di Jawa praktik penyimpangan dianggap hal biasa, maka daerah lain akan ikut meniru dengan alasan yang sama.

Karena itu perbaikan harus dimulai dari Jawa. Bukan hanya dengan retreat formalitas, tetapi dengan reformasi menyeluruh pada sistem.

Pertama, transparansi anggaran harus dipaksa jalan. Setiap proyek, setiap belanja, harus bisa diakses dan dipahami warga biasa, bukan hanya auditor.

Baca Juga: KPK Sita Uang Tunai dan Amankan 13 Orang dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

Kedua, pengawasan internal harus diperkuat. Inspektorat dan DPRD tidak boleh menjadi stempel. Mereka harus punya keberanian memeriksa, bukan sekadar seremonial.

Ketiga, perlindungan bagi pelapor harus nyata. Whistleblower sering jadi korban pertama. Tanpa perlindungan, tidak akan ada yang berani membuka aib.

Keempat, partai politik harus dibersihkan dari politik uang. Selama ongkos politik tetap mahal, maka kepala daerah yang lahir juga akan membawa beban utang politik.

Retreat bisa tetap ada, tetapi isinya harus diubah. Jangan hanya ceramah motivasi dan apel pagi. Masukkan simulasi konflik kepentingan, studi kasus nyata, dan evaluasi kinerja yang diumumkan ke publik.

Yang paling penting adalah komitmen. Komitmen dari pusat untuk menindak tanpa pandang bulu. Komitmen dari daerah untuk membuka diri pada kritik.

Tanpa itu, kita hanya akan berputar di lingkaran yang sama. Hari ini heboh karena satu nama, bulan depan heboh karena nama lain.

Publik sudah cerdas. Mereka bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja dan mana yang hanya pandai pencitraan.

Kepercayaan itu mahal. Sekali rusak, butuh waktu sangat lama untuk membangunnya kembali.

Jika kepala-kepala daerah di Jawa masih menganggap jabatan sebagai privilege, maka kasus seperti Etik Suryani tidak akan berhenti di situ.

Ia akan terus muncul, dengan wajah berbeda, di tempat berbeda, dengan cara yang hampir sama.

Dan sampai saat itu tiba, kata percuma akan terus kita dengar setiap kali ada pembekalan dalam format retreat untuk para kepala daerah baru. (*)