Kasus Amplop yang Telat Dikembalikan Menhut Raja Juli: Sorotan Akademisi Hukum

Uwrite.id - Jakarta - Kasus dugaan penerimaan amplop di lingkungan Kementerian Kehutanan kembali menjadi pembahasan publik setelah beredarnya informasi terkait dugaan transaksi mencurigakan di meja menteri. Isu ini memicu pertanyaan besar soal integritas birokrasi dan efektivitas pengawasan internal.

Dua pengamat hukum, satu dari kalangan praktisi dan satu lagi dari kampus di Jakarta, diminta menanggapi persoalan ini secara terpisah. Mereka menyoroti aspek hukum pidana, tata kelola pemerintahan, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Pengamat pertama adalah advokat senior, Dr. Andi Dedi Wijaya, S.H., M.H. Menurutnya, istilah "amplop" dalam konteks birokrasi sering kali menjadi eufemisme dari praktik suap atau gratifikasi.

"Secara yuridis kita tidak bisa langsung menyamakan amplop dengan tindak pidana. Harus dibuktikan dulu ada niat, ada pemberi, ada penerima, dan ada maksud tertentu," ujar Andi saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan unsur pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus diuji secara ketat. Tanpa alat bukti yang cukup, tuduhan bisa berbalik menjadi pencemaran nama baik.

Andi juga menyoroti modus operandi yang semakin tertutup. Amplop fisik dinilainya sebagai bentuk lama, tetapi masih digunakan karena dianggap sulit dilacak dibanding transfer digital.

"Ini menunjukkan ada celah dalam sistem pengendalian internal. Kalau transaksi masih bisa dilakukan secara tunai dan tertutup, berarti auditnya belum berjalan maksimal," singgungnya.

Menurut pengacara yang kerap menangani kasus beberapa pesohor Indonesia itu, Kementerian Kehutanan memiliki anggaran besar dan kewenangan perizinan yang luas. Dua hal ini rawan menjadi titik temu antara kepentingan bisnis dan oknum pejabat.

Ia mendorong agar Inspektorat Jenderal dan KPK segera melakukan audit investigatif, bukan hanya audit kepatuhan biasa. Tujuannya untuk memetakan pola dan jaringan.

"Kalau hanya berhenti di satu orang, maka ini akan jadi gunung es. Yang penting dibongkar sistemnya, bukan hanya individunya," ungkap Andi.

Pengamat kedua adalah Dr. Siti Rahmawati, S.H., M.H., Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Marsekal Suryadharma. Ia melihat kasus ini dari sisi hukum administrasi dan etika aparatur sipil negara.

"Dalam UU ASN jelas disebutkan larangan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Amplop sekecil apa pun, kalau berkaitan dengan kewenangan, itu bermasalah," jelas Siti.

Ia menilai budaya memberi dan menerima masih kuat di beberapa lini pelayanan publik. Amplop sering dianggap sebagai bentuk apresiasi, padahal secara hukum itu bisa masuk kategori gratifikasi.

Siti mendorong penguatan whistleblowing system di kementerian. Pegawai harus punya saluran aman untuk melapor tanpa takut terkena sanksi.

"Tanpa perlindungan pelapor, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Integritas tidak bisa hanya mengandalkan slogan," katanya.

Ia juga menyoroti peran pimpinan. Menurutnya, atasan langsung punya tanggung jawab untuk menciptakan iklim kerja yang menolak praktik semacam ini.

"Kalau pimpinan diam atau bahkan ikut menikmati, maka seluruh sistem akan ikut rusak. Teladan dari atas itu kunci," ujar Dosen Universitas Suryadharma tersebut.

Kedua akademisi sepakat bahwa penindakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan reformasi birokrasi yang menyentuh remunerasi, rotasi jabatan, dan transparansi anggaran.

Andi menambahkan pentingnya digitalisasi layanan perizinan di bidang kehutanan. Dengan sistem online, ruang pertemuan langsung antara pemohon dan pejabat bisa diminimalkan.

"Semakin sedikit kontak fisik, semakin kecil peluang amplop berpindah tangan. Teknologi harus dipakai untuk memutus mata rantai," ujarnya.

Sementara itu, Dr. Siti menekankan aspek pendidikan antikorupsi bagi ASN. Pelatihan integritas tidak boleh hanya seremonial saat orientasi.

"Harus ada evaluasi berkala. ASN perlu diingatkan bahwa jabatan itu amanah, bukan alat mencari keuntungan pribadi," katanya.

Terkait proses hukum, keduanya mengingatkan agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung. Namun proses penyelidikan juga harus cepat dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.

"Publik berhak tahu perkembangannya. Keterbukaan ini justru melindungi lembaga dari fitnah," imbuh Andi.

Dr. Siti menambahkan, jika terbukti ada pelanggaran, maka sanksi administrasi harus dijatuhkan lebih dulu, baru kemudian proses pidana. Ini untuk memberikan efek jera berlapis.

Ia juga menyinggung soal pemulihan kerugian negara. "Kalau ada uang yang mengalir, harus ditelusuri ke mana larinya. Jangan sampai negara rugi dua kali," ujarnya.

Kedua pengamat sepakat kasus ini bisa menjadi momentum. Kementerian Kehutanan bisa berbenah dan menjadi contoh kementerian lain dalam membangun zone integritas.

Andi menutup dengan catatan soal kepercayaan publik. "Saat masyarakat sudah tidak percaya, maka setiap kebijakan akan dipertanyakan. Itu yang paling mahal biayanya."

Dr. Siti menimpali bahwa membangun kepercayaan butuh waktu lama, tetapi merusaknya cukup satu amplop. "Karena itu, pencegahan harus dimulai dari hal kecil."

Hingga berita ini ditulis, kendati menteri telah mengeluarkan keterangan pribadinya, secara resmi Kementerian Kehutanan belum memberikan keterangan terkait detail kasus. Pihak kementerian hanya menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk sesuai prosedur.

Publik kini menunggu langkah konkrit dari aparat penegak hukum dan pimpinan kementerian. Apakah kasus amplop ini akan berhenti sebagai wacana, atau menjadi pintu masuk pembenahan besar.

Para akademisi berharap, apapun hasilnya, prosesnya harus transparan. Karena pada akhirnya, hukum bukan hanya soal menghukum, tetapi juga soal memulihkan kepercayaan. (*)