Kapolda Metro Jaya Siapkan Surat Penangkapan untuk Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri

Hukum | 21 Dec 2023 | 18:34 WIB
Kapolda Metro Jaya Siapkan Surat Penangkapan untuk Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto

Uwrite.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengonfirmasi bahwa surat panggilan kedua dan perintah penjemputan paksa sedang disiapkan untuk Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri. Firli yang seharusnya diperiksa sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Gedung Bareskrim Polri, telah mangkir dari panggilan pertama.

Irjen Karyoto, dalam pernyataannya kepada CNN Indonesia menegaskan bahwa jika surat panggilan kedua tidak diindahkan, pihak penyidik akan segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firli. Koordinasi juga dilakukan dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, terkait tindak lanjut dalam kasus pemerasan tersebut.

"Hari ini panggilan pertama, akan kita layangkan panggilan kedua berikut sudah dipersiapkan surat perintah membawa," ujar Irjen Karyoto, Kamis (21/12/23).

"Kalau itu (surat panggilan kedua) tidak diindahkan pasti kita keluarkan surat perintah penangkapan," lanjutnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, menjelaskan bahwa kliennya tidak memenuhi panggilan kepolisian karena akan menghadiri sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Ya rencananya begitu (ke sidang etik Dewas KPK), kan tidak bisa bersamaan. Cek aja ke KPK," kata Ian.

Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Meski Firli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim tunggal menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut, salah satunya karena bukti yang diajukan dianggap tidak relevan.

Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara Firli ke Kejati DKI Jakarta, yang kini menunjuk enam jaksa untuk meneliti apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak dalam waktu tujuh hari.

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar