Jurus Mabuk Sony Sonjaya Dibongkar Partai Socmed: Korupsi BGN Jangan Dialihkan ke Arena Politik

Uwrite.id - Di tengah proses hukum dugaan korupsi yang mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN), perhatian publik belakangan justru tersedot pada kemunculan sejumlah nama tokoh dan pejabat yang disebut-sebut oleh tersangka Sony Sonjaya. Namun, akun media sosial Partai Socmed mengingatkan bahwa kegaduhan tersebut berpotensi menjadi jebakan opini yang justru menjauhkan masyarakat dari inti persoalan yang sedang diusut aparat penegak hukum.

Melalui utas yang diunggah di platform X pada Selasa (9/6/26), Partai Socmed secara rinci membedah pola komunikasi dan strategi narasi yang dinilai sedang dimainkan oleh Sony Sonjaya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) serta praktik setoran yang disebut terjadi di lingkungan BGN.

Menurut Partai Socmed, publik perlu berhati-hati membaca setiap informasi yang beredar. Sebab, tidak semua nama yang disebut dalam sebuah pernyataan otomatis memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

"Hari ini publik dihebohkan oleh nama-nama yang diduga disebutkan oleh Sony Sonjaya. Sayangnya nama-nama tersebut tidak terkait dengan transaksi jual beli titik yang justru menjeratnya jadi tersangka saat ini," tulis Partai Socmed dalam unggahannya, Selasa (9/6/2026).

Pernyataan tersebut menjadi titik awal kritik Partai Socmed terhadap apa yang mereka sebut sebagai upaya menggeser fokus pembahasan dari dugaan korupsi menuju kegaduhan politik.

Dari Dugaan Korupsi Menjadi Panggung Drama Politik

Partai Socmed menilai salah satu pola yang mulai terlihat adalah munculnya berbagai narasi yang mengaitkan sejumlah pihak dengan Sony Sonjaya hanya berdasarkan komunikasi atau hubungan kerja yang bersifat administratif.

Padahal dalam praktik birokrasi pemerintahan, komunikasi antara pejabat, anggota legislatif, pelaksana program, hingga instansi terkait merupakan hal yang lumrah terjadi setiap hari.

Baca Juga: Desakan Mundur Kepala BGN Dadan Hindayana Menguat Usai Polemik Pengadaan Tuai Sorotan Publik

Masalah muncul ketika komunikasi yang sebenarnya bersifat administratif tersebut kemudian dipotong dari konteksnya dan dipresentasikan seolah-olah menjadi bukti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Dalam utasnya, Partai Socmed mengulas sejumlah percakapan WhatsApp yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Setelah ditelusuri, isi percakapan tersebut disebut lebih banyak membahas persoalan teknis pelaksanaan program.

Beberapa di antaranya menyangkut penanganan kasus keracunan makanan, evaluasi pelaksanaan program makan bergizi, keterlambatan pencairan anggaran, hingga pemetaan lokasi yang masih membutuhkan tambahan layanan SPPG.

Menurut Partai Socmed, seluruh topik tersebut justru merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan koordinasi yang lazim dilakukan dalam penyelenggaraan program pemerintah.

Karena itu, akun tersebut mempertanyakan dasar logika yang digunakan untuk mengaitkan komunikasi tersebut dengan dugaan praktik jual beli titik maupun setoran yang sedang diusut aparat penegak hukum.

Bagi Partai Socmed, publik perlu membedakan secara tegas antara komunikasi kedinasan dengan transaksi korupsi. Sebab jika batas itu sengaja dihapus, maka setiap orang yang pernah berkomunikasi dengan seorang tersangka berpotensi dicurigai terlibat tanpa dasar yang jelas.

Mengapa Nama Pembeli Titik dan Pemberi Setoran Tidak Dibuka?

Sorotan paling tajam Partai Socmed justru tertuju pada hal yang tidak diungkap oleh Sony Sonjaya.

Menurut akun tersebut, apabila seseorang benar-benar ingin membuka seluruh fakta, maka yang seharusnya menjadi prioritas adalah mengungkap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik yang sedang diselidiki.

Baca Juga: Kepala SPPG Mengaku Ditekan oleh Yayasan Pengelola, Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp6.500

Pertanyaannya sederhana. Siapa yang membeli titik SPPG? Siapa yang menerima keuntungan? Siapa yang menyetor uang? Siapa yang menjadi penghubung transaksi?

Namun pertanyaan-pertanyaan itulah yang hingga kini dinilai belum mendapatkan jawaban.

Sebaliknya, ruang publik justru dipenuhi oleh nama-nama yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan transaksi yang menjadi pokok perkara.

"Nama-nama yang menjadi bagian aksi jual beli titik justru tidak dia sebutkan. Tampaknya Sony Sonjaya sedang bermain strategi untuk mengalihkan isu korupsi yang menimpanya menjadi isu politik," tulis Partai Socmed.

Bagi Partai Socmed, pola tersebut menimbulkan kesan bahwa terdapat upaya sistematis untuk membangun narasi besar mengenai keterlibatan banyak pihak, sementara aktor-aktor yang diduga terkait langsung dengan aliran uang justru tetap berada di balik layar.

Jika benar demikian, maka publik sedang disuguhi pertunjukan yang berisik tetapi miskin substansi.

Strategi Klasik: Membuat Semua Orang Tampak Bersalah

Partai Socmed juga menilai bahwa salah satu tujuan dari strategi semacam ini adalah menciptakan persepsi bahwa persoalan korupsi terjadi karena "semua orang ikut bermain".

Ketika persepsi tersebut berhasil terbentuk, maka fokus masyarakat terhadap pelaku utama perlahan akan memudar.

Koruptor tidak lagi dipandang sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, melainkan sebagai bagian dari sistem yang dianggap sama-sama kotor.

Dalam kondisi seperti itu, batas antara pelaku, saksi, pengawas, dan pihak yang sekadar berkomunikasi menjadi kabur.

Partai Socmed mengingatkan bahwa narasi semacam ini sangat berbahaya karena dapat mengikis akuntabilitas hukum.

Alih-alih membahas siapa yang menerima keuntungan dari praktik korupsi, publik justru sibuk memperdebatkan siapa yang pernah bertemu, berbicara, atau bertukar pesan dengan tersangka.

Padahal dalam perkara korupsi, ukuran utamanya bukan kedekatan sosial atau intensitas komunikasi, melainkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, penerimaan keuntungan, dan aliran dana.

Jangan Sampai Koruptor Berubah Menjadi Pahlawan

Dalam bagian akhir utasnya, Partai Socmed menyampaikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam permainan opini yang dapat mengubah arah pembahasan publik.

Menurut akun tersebut, sejarah penanganan kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah tersangka kerap berusaha membangun citra sebagai korban politik ketika tekanan hukum mulai menguat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN, Nanik S. Deyang Ditunjuk sebagai Pengganti

Strategi itu dilakukan dengan menciptakan kegaduhan yang cukup besar sehingga publik tidak lagi membahas substansi perkara.

Akibatnya, fokus masyarakat bergeser dari kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, dan dugaan korupsi menjadi konflik politik yang penuh emosi.

"Jika publik berhasil dikecoh oleh jurus licik Sony Sonjaya ini, maka isu akan beralih dari korupsi para petinggi BGN ke isu politik dengan segala hingar-bingarnya. Ujung-ujungnya sang koruptor jadi seperti pahlawan," tulis Partai Socmed pada penutup utasnya.

Peringatan tersebut menjadi relevan mengingat kasus yang sedang diusut berkaitan dengan program pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, menurut Partai Socmed, perhatian publik seharusnya tetap diarahkan pada dugaan korupsi, bukan pada drama politik yang berkembang di sekitarnya.

Penegak Hukum Didesak Fokus pada Aliran Uang

Partai Socmed menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengungkapan kasus bukanlah banyaknya nama yang disebut di ruang publik, melainkan kemampuan aparat mengungkap aliran dana dan pihak yang menikmati keuntungan dari praktik tersebut.

Baca Juga: Dugaan Setoran Miliaran Rupiah per Hari di Program MBG, Kejagung Usut Afiliasi Yayasan dengan Eks Petinggi BGN

Karena itu, akun tersebut mendesak penyidik untuk tetap berpegang pada prinsip follow the money.

Bukti transaksi, mutasi rekening, dokumen keuangan, aset yang bertambah secara tidak wajar, serta keterangan para pihak yang saling menguatkan dinilai jauh lebih penting dibandingkan narasi yang dibangun melalui konferensi pers atau media sosial.

Menurut Partai Socmed, selama penyidikan tetap berfokus pada fakta dan alat bukti, maka berbagai upaya pengalihan isu tidak akan mengubah substansi perkara.

Sebab pada akhirnya, kasus ini bukan tentang siapa yang paling sering disebut, melainkan tentang siapa yang menerima manfaat dari dugaan korupsi yang sedang diselidiki.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Sony Sonjaya maupun pihak Badan Gizi Nasional terkait analisis yang disampaikan Partai Socmed melalui akun media sosialnya.