Judi Online dan Pornografi Anak Jadi Sorotan Hidayat Nur Wahid

Uwrite.id - Jakarta - Maraknya kasus judi online dan pornografi anak menjadi perhatian serius bagi Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). Menurutnya, masalah ini mesti segera ditangani karena dampaknya sangat merusak dan mencemaskan. HNW menyebutkan bahwa banyak masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, terjerat dalam lingkaran setan judi online. Hal ini disampaikan beliau di tengah-tengah rangkaian kegiatan Syiar Dzulhijjah 1445 H di halaman parkir DPTP PKS, Selasa (18/06).

Judi online telah menjalar cepat dan merebak ke banyak kalangan, terutama mereka yang berasal dari warga berpenghasilan menengah ke bawah. Di lapangan, nyata bahwa semakin miskin masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka terjerat judi online. Sifat kecanduan dan cepatnya akses membuat judi online menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat.

Hidayat Nur Wahid mengemukakan, tidak hanya judi online, Indonesia juga sedang mengalami darurat pornografi anak. Hal ini terlihat dari kasus tragis terbaru di mana seorang ibu terlibat dalam kejahatan pornografi terhadap anaknya sendiri demi mendapatkan uang. 

Kasus ini tak hanya mencerminkan krisis moral tetapi juga menandakan adanya masalah ekonomi yang mendasarinya.

Sosok Wakil Ketua MPR RI asal Prambanan, Jogjakarta itu menekankan, jika Indonesia ingin memperoleh keuntungan dari bonus demografi, maka solusi terhadap masalah ini harus segera ditemukan. 

Ia menyarankan agar masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait berkolaborasi dalam mencari titik pemecahan atas masalah yang kompleks ini.

Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet. Dampaknya sangat serius, mulai dari kehilangan harta, keretakan rumah tangga, hingga kecanduan yang mempengaruhi mental dan kesehatan. 

Bagi banyak orang, judi online adalah pelarian dari masalah ekonomi, tetapi akhirnya justru menambah beban hidup mereka.

Pornografi anak adalah penggunaan anak dalam konten pornografi yang sangat merusak psikologis dan moral mereka. 

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak yang menjadi korban, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Tindakan ini melanggar hak-hak anak dan memperburuk citra moral bangsa.

Untuk menangani masalah ini, HNW berharap agar kewenangan KPPA dapat ditingkatkan menjadi kementerian teknis. 

Menurutnya, penguatan komitmen melalui kementerian dan lembaga negara sangat diperlukan untuk mengatasi darurat etika dan akhlak ini. Tambahan anggaran untuk KPPA juga menjadi salah satu usulan HNW guna meningkatkan efektivitas penanganan masalah.

HNW mengungkapkan bahwa anggaran KPPA tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar setiap tahun, bahkan mengalami pelandaian dalam tiga tahun terakhir.

Mantan Presiden PK itu juga menyampaikan, kenaikan anggaran sangat penting untuk memberikan impact yang signifikan dalam penyelesaian kondisi darurat ini.

Dalam kesempatan lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun telah mengingatkan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat akhlak dan moral. Jadi, langkah konkret dan komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan besar ini.

Sebagai penutup, HNW berharap bahwa dengan perhatian lebih serius dan tindakan nyata, Indonesia dapat keluar dari krisis ini dan membangun generasi yang lebih baik.(*)