Jonan Disebut Layak Jadi Menkeu Gantikan Purbaya, Purbaya Dinilai Pas untuk Gubernur BI

Uwrite.id - Jakarta - Wacana rotasi di jajaran kebijakan ekonomi nasional kembali mengemuka. Dua nama, Ignatius Jonan dan Purbaya Yudhi Sadewa, disebut-sebut sebagai figur yang paling rasional untuk ditukar posisi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Pengamat kebijakan publik Seno Setyo menilai, penempatan pejabat harus didasarkan pada prinsip person-job fit. "Kemenkeu hari ini butuh operator yang disiplin dan sistematis. Sementara BI butuh komunikator yang paham pasar," ujar Rektor IBLAM School of Law Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. 

Menurut budayawan, Prima Sasmita, karakteristik kedua lembaga tersebut sangat berbeda. Kementerian Keuangan dituntut menjaga disiplin fiskal, efisiensi belanja, dan akuntabilitas anggaran. Sementara Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas moneter dan membangun kepercayaan investor melalui komunikasi kebijakan.

Ignatius Jonan dinilai memiliki rekam jejak yang sesuai untuk Kemenkeu. Saat memimpin PT KAI 2009-2014, ia berhasil mengubah perusahaan BUMN yang merugi menjadi untung. Keberhasilan itu dilanjutkan saat menjabat Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM. 

"Jonan itu tipikal pembenah. Dia masuk ke institusi yang ruwet, lalu membereskannya dengan sistem. Itu yang dibutuhkan APBN sekarang," ungkap Abdul Pattawe, pengamat ekonomi dari Universitas Tadulako. 

Puncak pengalaman Jonan terjadi saat memimpin negosiasi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia dan mewajibkan pembangunan smelter. Hal itu menunjukkan kemampuannya bernegosiasi dengan korporasi global demi kepentingan fiskal negara.

Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa disebut memiliki keunggulan dalam memahami dinamika pasar dan komunikasi ekonomi. Latar belakangnya sebagai ekonom pasar modal dan mantan pejabat Kemenkeu membuatnya cair berinteraksi dengan investor.

"Bank Indonesia ke depan menghadapi tekanan global yang sangat dinamis. Dibutuhkan gubernur yang bisa membaca sentimen pasar dengan cepat dan menjelaskan kebijakan dengan lugas," ujar Ekonom Senior INDEF, Bhima Yudhistira. 

Bhima menambahkan, gaya komunikasi Purbaya yang terbuka justru lebih tepat ditempatkan di BI. "Pasar butuh kepastian dan narasi yang jelas. Purbaya punya itu," ucapnya.

Analisis komparatif menunjukkan adanya ketidaksesuaian jika posisi keduanya tidak dipertukarkan. Gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan fiskal yang menuntut kehati-hatian. Sebaliknya, pendekatan Jonan yang birokratis dianggap kurang optimal untuk kebutuhan komunikasi pasar di BI.

"Kalau ditukar, ini win-win. Jonan bawa disiplin ke Kemenkeu, Purbaya bawa kredibilitas komunikasi ke BI," kata seor pengamat.

Dari aspek tata kelola, Jonan juga dinilai tepat karena memiliki reputasi sebagai teknokrat netral dan tidak berafiliasi politik. Hal ini penting agar kebijakan anggaran tidak terdorong kepentingan jangka pendek, terutama menjelang 2026-2027.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi Kemenkeu saat ini adalah rendahnya rasio pajak yang masih di kisaran 10-11% terhadap PDB. Pengalaman Jonan dalam meningkatkan pendapatan melalui digitalisasi di KAI dan ESDM dinilai dapat direplikasi dalam reformasi perpajakan.

Di Bank Indonesia, indikator keberhasilan terletak pada stabilitas inflasi, nilai tukar rupiah, dan cadangan devisa. Kredibilitas gubernur menjadi kunci efektivitas transmisi kebijakan moneter. 

"Purbaya dengan jaringan pasarnya akan lebih cepat direspons oleh pelaku pasar. Ini penting untuk menjaga stabilitas," ujar pengamat pasar modal.

Sejumlah ekonom juga membagi peran ideal antara "operator kebijakan" dan "komunikator kebijakan". Jonan memenuhi kriteria sebagai operator yang fokus pada implementasi sistem. Purbaya memenuhi kriteria sebagai komunikator yang mampu menjelaskan arah kebijakan kepada publik.

Meski demikian, perubahan kelembagaan ini diprediksi tidak mudah. Akan ada resistensi dari internal birokrasi maupun kelompok kepentingan. Namun para pengamat sepakat, dalam situasi ketidakpastian global, penundaan reformasi justru berisiko.

"Keberanian menempatkan orang yang tepat adalah ujian kepemimpinan. Kalau Jonan bisa buat APBN lebih sehat dan Purbaya bisa jaga rupiah stabil, maka ini langkah yang tepat," kata Bhima.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait wacana rotasi tersebut. Namun diskursus publik menilai, konfigurasi Jonan di Kemenkeu dan Purbaya di BI merupakan opsi paling rasional berdasarkan kecocokan kompetensi dan kebutuhan kelembagaan saat ini. (*)