Jokowi Mengingatkan Jangan Coba-coba Intervensi Pemilu 2024, Karena Sangat Sulit

Uwrite.id - Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, dengan tegas memperingatkan semua pihak untuk tidak coba-coba melakukan intervensi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dalam acara Pembukaan Rakornas Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Rabu (8/11/2023), Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa intervensi dalam Pemilu 2024 akan sangat sulit untuk dilakukan.

"Sangat saya tekankan, jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit," tegas Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan rasa herannya terhadap anggapan banyak pihak yang menganggap Pemilu 2024 mudah untuk diintervensi. Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu tersebut berjalan sangat demokratis dan transparan.

"Padahal, penyelenggaraan Pemilu 2024 ini berjalan sangat demokratis. Sekali lagi ini pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi, diintervensi dari mana?," tanya Jokowi.

Jokowi juga menyatakan bahwa Pemilu 2024 sangat terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat dan media. Hal ini terlihat dari kehadiran saksi-saksi partai politik dan aparat yang mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) selama proses Pemilu.

"Di setiap TPS, ada saksi-saksi dari partai politik, dan tentunya ada kehadiran aparat yang berada di dekat TPS," jelas Jokowi, menunjukkan transparansi dalam proses Pemilu.

"Artinya apa? Pemilu ini adalah pemilu yang sangat terbuka, dapat diawasi oleh siapa saja, baik oleh masyarakat maupun media," tambahnya.

Media Asing Soroti Gibran Maju Cawapres

Sebelumnya, media asing, salah satunya Handelsblatt dari Jerman, telah memberi sorotan tajam terhadap perkembangan politik di Indonesia, khususnya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) dalam pemilihan presiden mendatang.

Dalam artikelnya, Handelsblatt menggambarkan upaya Presiden Jokowi dalam membangun dinasti politik sebagai tindakan yang dapat melemahkan demokrasi di Indonesia. Tindakan ini dianggap problematis dan memberikan dampak negatif pada proses politik di negara ini.

"Fakta bahwa Gibran yang berusia 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional adalah berkat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi pekan lalu," tulis Handelsblatt.

Keputusan MK ini menjadi pusat perhatian dan kontroversi karena mengangkat anak presiden ke panggung politik yang lebih tinggi.

Selain itu, media asing tersebut juga mencatat pernyataan Presiden Jokowi yang berkali-kali membantah ikut campur dalam urusan politik di akhir masa jabatannya. Namun, Handelsblatt menunjukkan bukti bahwa Jokowi sebenarnya terlibat dan turut mencampuri urusan politik, terutama dalam mempromosikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Secara resmi, Jokowi membantah mengerjakan bisnis keluarga politiknya sendiri. Ketika ditanya tentang hal ini, dia menekankan di masa lalu bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam keputusan anak-anaknya. Selain itu, pada akhirnya, orang-orang memutuskan siapa yang akan menerima kekuasaan," lanjut isi tulisan Handelsblatt.

Keputusan MK yang dipimpin oleh Anwar Usman, yang juga merupakan adik ipar dari Jokowi dan paman Gibran, turut menjadi sorotan dalam laporan media asing ini. Handelsblatt dalam tulisannya menuduh pengadilan tersebut melakukan nepotisme dengan mendukung keluarga presiden.

"Menurut keputusan hakim, orang-orang muda yang sudah memiliki pengalaman politik di tingkat daerah juga akan diterima di masa depan - seperti Wali Kota Gibran. Kritikus bereaksi dengan marah terhadap keputusan tersebut dan menuduh pengadilan nepotisme mendukung keluarga presiden. Mereka menunjukkan bahwa hakim konstitusional tertinggi adalah saudara ipar Jokowi dan paman Gibran," demikian tulisan Handelsblatt.