Jokowi Diusulkan Jadi Ketua Umum PDIP Menggantikan Megawati, Begini Tanggapan Sekjen PDIP

Politik | 01 Oct 2023 | 00:11 WIB
Jokowi Diusulkan Jadi Ketua Umum PDIP Menggantikan Megawati, Begini Tanggapan Sekjen PDIP
Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Presiden Jokowi.

Uwrite.id - Usulan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi perbincangan hangat. Usulan ini disampaikan oleh Guntur Sukarno, kakak dari Megawati Soekarnoputri, melalui artikelnya di Harian Kompas pada Sabtu (30/9/23).

Dalam opininya, Guntur mengungkapkan pandangannya bahwa Jokowi seharusnya melanjutkan karir politiknya dengan mengambil posisi sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, langkah ini sangat dimungkinkan.

"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.

Menanggapi usulan Guntur, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya menerima usulan Guntur sebagai masukan. Namun, saat ini, PDIP masih fokus pada persiapan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," ujar Hasto.

Hasto juga menjelaskan bahwa proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu. Kongres keenam partai yang dijadwalkan pada tahun 2025 akan menjadi forum utama untuk membahas proses tersebut. Dalam kongres tersebut, suara kader akan menjadi penentu dalam proses transisi kepemimpinan.

"Kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," tambah Hasto.

Sementara itu, Guntur Sukarno dalam opininya lebih lanjut juga menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno dan menyoroti kebijakan hilirisasi dalam geopolitik global yang dianggap telah mengikuti prinsip-prinsip Bung Karno.

Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP, Guntur berpendapat bahwa Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina partai.

"Dalam hal ini, jika nanti disetujui, Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulis Guntur dalam opini tersebut.

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar