Jika Wakil Prabowo dan Wakil Ganjar Cuma Figur Pas-pasan, Hitung-Hitungan Riil di Atas Kertas Pemilu Hanya 1 Putaran

Uwrite.id - Bongkar-pasang koalisi masih mungkin terjadi setelah Megawati mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP. Ketidakpastian koalisi bisa berubah sampai masa pendaftaran. Bagaimana prospek koalisi ke depan?

Tiga peristiwa politik penting belakangan ini memberikan kepastian nama kandidat yang akan berlaga dalam Pemilu Presiden 2024.

PDI Perjuangan secara resmi telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Informasi itu disampaikan secara langsung oleh Megawati Soekarnoputri, yang didampingi Presiden Joko Widodo.

Setelahnya, empat ketua umum parpol (Golkar, Gerindra, PKB dan PAN) di Museum Perumusan Naskah Proklamasi telah membentuk suatu koalisi besar, yang akan mengusung Prabowo Subianto.

Sementara itu, jauh-jauh hari di awal sebelum koalisi yang lain terbentuk, tiga partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, terlebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

Dengan adanya kepastian kandidat yang akan maju dalam pilpres, pemilih mulai dapat memeriksa capaian, kinerja, dan rekam jejak calon tersebut.

Pemilih juga dapat membandingkan kandidat mana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam memimpin Indonesia ke depan di tengah tantangan domestik dan global yang berat.

Meskipun sudah ada kepastian kandidat yang akan maju dalam pemilihan, bongkar-pasang koalisi masih mungkin terjadi dan dapat menimbulkan ketidakpastian koalisi. Efek sistem pemilu, termasuk pelaksanaan pemilu serentak, dan persyaratan pencalonan presiden yang tinggi, berkontribusi menciptakan ketidakpastian koalisi.

Ketidakpastian koalisi juga didorong oleh belum adanya jaminan koalisi yang sudah terbentuk bisa bertahan sampai masa pendaftaran. Tak adanya ikatan yang kuat membuat partai dengan mudah bisa berselancar di antara blok-blok koalisi. Apalagi, pada saat yang sama, partai-partai papan tengah saling berkompetisi untuk dapat mencalonkan kadernya sebagai calon wakil presiden.

Standar Kandidat Wapres

Kepastian nama kandidat dalam pemilu presiden belum bisa memberikan kepastian soal blok koalisi yang akan terbentuk. Saat ini, partai-partai masih akan menghadapi sejumlah kerumitan dalam membentuk koalisi. Sebagian besar dari kerumitan membentuk koalisi bersumber dari tingginya syarat pencalonan presiden yang membuat partai kesulitan dalam bernegosiasi.

Kerumitan dalam membangun koalisi tersebut tampak dari kompleksnya pembicaraan koalisi pada 'KKIR new' yang beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB; serta Koalisi Ganjar yang berisi PDIP, Hanura, Perindo dan PPP. Dalam empat pekan terakhir, kedua koalisi ini tidak terdengar adanya suatu positioning jalan tengah dalam penentuan partai mana yang boleh dominan mengajukan cawapres serta memutuskan pasangan cawapres yang bakal diusung.

Kerumitan memutuskan hal-hal substantif di koalisi dengan kaki-kaki yang banyak itu juga dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) yang serentak. Pelaksanaan pilpres dan pileg secara serentak membuat partai harus mengestimasi efek dukungan pilpres terhadap suara partai di pileg. Situasi ini membuat partai menunggu calon mana yang potensial akan menang dan mempengaruhi suara partai di pileg.

Selain itu, di internal partai juga terdapat trade-off antara mencalonkan kader atau non-kader partai sebagai capres/cawapres. Dalam pemilu yang serentak, pencalonan kader partai yang potensial dipandang dapat meningkatkan soliditas kader dan pemilih serta menggerakkan mesin partai.

Di tengah ketidakpastian dan kebuntuan koalisi ini, penjajakan koalisi besar dan pengumuman cawapres dari salah satu di antara 3 koalisi dapat menjadi milestone baru pengungkap gambaran peta pilpres mendatang. Di mana jika ada satu saja yang mendahului mengumumlan bacawapresnya maka akan dapat mendorong partai-partai untuk mempercepat pembentukan koalisi yang lebih stabil.

Dinamika Pencawapresan Ke Depan

Faktor peluang kemenangan kandidat, pembagian kekuasaan (power sharing) yang adil di antara partai-partai koalisi, dan platform/agenda politik yang sama menjadi variabel penting yang bisa mengatasi kerumitan koalisi partai di pilpres. Dalam dua kali pilpres terlihat faktor capres bisa jadi jangkar koalisi.

Pada Pilpres 2004, misalnya, sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kharismatik menjadi semacam game changer yang membuat sejumlah partai merapat dalam Koalisi Kerakyatan pada putaran kedua pilpres. Sementara pada Pilpres 2014, Jokowi tampil sebagai sosok populis yang mampu memikat pimpinan lintas partai dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pengaruhnya menguat karena memiliki elektabilitas yang stabil dan lebih berpeluang menang dibandingkan Prabowo. Situasi itu membuat pencalonan Jokowi dapat dipastikan jauh hari sebelum pemilihan.

Dalam Pilpres 2024 nanti, tak adanya capres yang dominan membuat faktor pembentuk koalisi menjadi lebih kompleks. Di tengah situasi ini, figur Presiden Jokowi menjadi salah satu variabel penting dalam mempengaruhi situasi di antara 2 koalisi yang masih bisa dipengaruhi olehnya. Perlu diketahui pula, Pemilu 2024 mendatang ini, dilaksanakan dalam situasi di saat tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) naik-turun.

Selain itu, pengaruh elektoral wapres yang dimunculkan kubu Ganjar dan kubu Prabowo akan sangat MENENTUKAN. Diperkirakan sepertiga dari 55,5 persen pemilih Jokowi di Pilpres 2019 membelokkan pilihannya semula, ke capres yang memiliki figur wapres yang punya trade point tinggi. Tak heran jika endorsement politik figur wapres yang disodorkan ke pemilih, sangat berpengaruh secara elektoral pada apakah satu atau dua putaran pilpres akan berlangsung.

Analisis 1 Putaran atau 2 Putaran

Di tengah situasi yang kompleks, justru menjadi sangat mudah memperkirakan apakah Pilpres 2024 mendatang ke depan Satu Putaran ataukah Dua Putaran. Sementara partai-partai pengusung di Kubu Ganjar dan Kubu Prabowo pun masih berusaha mencari titik temu terutama terkait penominasian cawapres.

Sebagai koalisi paling awal melakukan konsolidasi untuk Pemilu 2024, opsi wapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan jelas akan mempengaruhi peta jalan koalisi pilpres ke depan. Namun, hingga kini, siapa figur itu pun sukar diprediksi karena kondisi koalisi yang dinamis dan fluktuasi tingkat elektabilitas kandidat cawapres. Belum pastinya prospek pencawapresan menunjukkan betapa rumitnya dinamika di internal masing-masing koalisi.

Efek kombinasi multi-partai yang ekstrem yang menghasilkan fragmentasi politik yang tinggi dengan persyaratan pencalonan 20 persen kursi di parlemen membuat komponen koalisi gemuk dan pengambilan keputusan menjadi sangat berat.

Bagi parpol, koalisi yang lebih awal dapat memberikan waktu bagi partai untuk membicarakan agenda, kebijakan, dan platform kampanye. Partai juga lebih leluasa dalam mempersiapkan peta jalan pemerintahan baru di masa transisi menjelang pelantikan presiden baru.

Di tengah situasi yang kompleks, masih cukup sulit memperkirakan arah pencawapresan koalisi-koalisi ke depan.

Ke depan, di tengah hingar-bingar pembicaraan pencawapresan, penting juga kita mengingatkan agar partai-partai dapat memberikan prioritas dalam membicarakan secara serius agenda-agenda kebijakan yang akan diperjuangkan kandidat dan partai koalisi.

Hal ini penting mengingat tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang akan lebih berat ke depan, seperti penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan anti-korupsi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta isu kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup (pencemaran udara) dan penyehatan APBN. (*)