Jihad Regulasi Ala Kemendikdasmen RI, Rombak Aturan Pendidikan yang Tumpang Tindih

Uwrite.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang melakukan Jihad Regulasi untuk menyelaraskan aturan-aturan pendidikan yang tumpang tindih.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Dr. Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mempercepat perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.

"Jihad Regulasi adalah upaya kami untuk menyinkronkan regulasi yang selama ini bertabrakan. Tujuannya jelas, menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi semua," ujar Dr. Fajar saat meresmikan Gedung Ruang Praktik Siswa (RPS) Desain Komunikasi Visual (DKV) SMK Al Maarif, Ciamis, Kamis (13/2/2025).

Sekolah Swasta Kini Bisa Pertahankan Guru ASN

Salah satu kendala utama sekolah swasta adalah kehilangan guru berkualitas yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Selama ini, regulasi mewajibkan guru ASN untuk mengajar di sekolah negeri, sehingga sekolah swasta kesulitan mempertahankan tenaga pendidik terbaiknya.

Sebagai solusi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menerbitkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025. Aturan ini memungkinkan guru ASN untuk ditugaskan mengajar di sekolah swasta.

"Kami ingin sekolah swasta juga berkembang. Dengan kebijakan ini, guru ASN bisa kembali mengajar di sekolah swasta tanpa terhambat regulasi," kata Dr. Fajar.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak mudah karena harus mencari celah antara Undang-Undang ASN serta Undang-Undang Guru dan Dosen.

"Itulah kenapa kami menyebut ini sebagai Jihad Regulasi," tambah Wamendikdasmen.

PPDB Diubah Jadi SPMB, Sistem Zonasi Dihapus

Selain merombak aturan tentang tenaga pendidik, Kemendikdasmen juga mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Perubahan ini tidak hanya sebatas pergantian istilah, tetapi juga penyempurnaan sistem agar lebih fleksibel dan adil.

Salah satu perubahan utama adalah penghapusan sistem zonasi, yang selama ini membatasi penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal.

Kini, sistem zonasi diganti dengan sistem domisili yang lebih longgar. Dengan sistem baru ini, siswa memiliki empat jalur utama penerimaan, yaitu:

1. Domisili – mempertimbangkan tempat tinggal siswa, tetapi lebih fleksibel dibandingkan sistem zonasi sebelumnya.

2. Afirmasi – khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

3. Prestasi – diperuntukkan bagi siswa dengan pencapaian akademik dan non-akademik.

4. Mutasi – bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas.

"Kami mengganti istilah zonasi menjadi domisili, bukan sekadar pergantian nama, tetapi ada penyempurnaan agar lebih adil dan fleksibel," jelas Dr. Fajar.

Kebijakan baru ini berdampak signifikan pada jenjang SMA, karena ada konsep rayonisasi yang memungkinkan siswa bisa mendaftar ke sekolah di luar kabupaten, bahkan lintas provinsi, asalkan memenuhi syarat dalam salah satu jalur penerimaan.

"Sistem ini memungkinkan siswa memilih sekolah yang sesuai, tanpa terhalang batas administratif yang kaku," kata Dr. Fajar.

Sementara itu, untuk jenjang SD dan SMP, prinsip domisili tetap dipertahankan, tetapi dengan penyesuaian agar lebih fleksibel dibandingkan sistem zonasi sebelumnya.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang lebih luas ke pendidikan yang berkualitas," pungkasnya.***