Jepang Pernah Tawarkan Bunga 0,5%, China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Bunga 3,4%

Politik | 13 Apr 2023 | 17:44 WIB
Jepang Pernah Tawarkan Bunga 0,5%, China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Bunga 3,4%

Uwrite.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui, China masih menetapkan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Meskipun Luhut mencoba bernegosiasi agar China menurunkan suku bunga menjadi 2%, namun usahanya tersebut gagal.

Luhut menyatakan bahwa meskipun suku bunga 3,4% tersebut lebih tinggi dari yang diinginkan yaitu 2%, namun itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata mematok suku bunga sebesar 6%.

Namun demikian, ia menegaskan, Indonesia masih memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut karena keuangan negara semakin baik, terlihat dari penerimaan pajak yang naik 48,6% pada Januari 2023.

Dengan demikian, Luhut menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% yang ditetapkan oleh China.

Investor Jepang Pernah Tawarkan Bunga 0,5 Persen

Pada Juli 2015 silam, investor Jepang sempat menawarkan pinjaman dengan bunga ringan dan jangka waktu panjang untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Studi rinci tentang proyek ini telah dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden kala itu, Sofjan Wanandi, mengatakan bahwa Jepang dan China harus bersaing dalam menawarkan opsi terbaik untuk proyek ini, termasuk tingkat kandungan komponen lokal untuk kereta.

Sofjan juga menyatakan bahwa  investor Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, yakni suku bunga 0,1% per tahun selama 40 tahun.

Meskipun Presiden Jokowi telah menargetkan proyek ini dimulai pada tahun yang sama, Sofjan mengatakan bahwa rencana groundbreaking pada 17 Agustus 2015 sulit untuk direalisasikan.

Proyek yang digaungkan pada era Menteri Rini Soemarno ini akhirnya berkali-kali mundur dari target awal karena berbagai masalah. Belakangan, China juga meminta APBN sebagai jaminan utang Indonesia.

Pada 2015 lalu, studi terkait menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan investasi 'hanya' Rp 67 triliun. Studi terkait kala itu telah dilakukan oleh JICA Jepang.

Sementara, melansir dari data yang diungkapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir 2022 lalu, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meningkat sebesar US$1,449 miliar atau setara dengan Rp21 triliun.

Sehingga total nilai proyek yang merupakan patungan antara Indonesia dan China itu meningkat menjadi US$7,5 miliar atau setara dengan Rp117 triliun.

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Dikutip dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan China kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," imbuhnya.

Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," dalih Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut. Kendati, ia menegaskan PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

"Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

 

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar